DPRD Nilai LKPj Wali Kota Palu Tidak Akurat

- Periklanan -

Anggota Pansus saat membahas LKPj Wali Kota di ruang sidang utama DPRD Palu. (Foto: Zainudin Jacub)

PALU – Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota tahun 2017 terus disorot. Kali ini yang dipermasalahkan dewan, adalah soal tidak sesuainya laporan Wali Kota dengan dokumen LKPj yang disampaikan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dikatakan Ketua Pansus Muhammad Iqbal Andi Magga ada empat factor yang ditemukan Pansus sebagai ketidak akuratan LKPj Wali Kota. Pertama kata dia ada duplikasi program kerja 2016 yang dilaporkan di tahun 2017.

“Kemudian ada sistematika penyusunan LKPj yang tidak sesuai peraturan pemerintah,” katanya.

Ada juga kata Iqbal, program belanja yang dilaporkan Wali Kota, tapi tidak terdapat dalam dokumen LKPj.

Kemudian kata Iqbal, ada program prioritas nasional yang tidak dilaksanakan Pemkot Palu. Terutama, menyangkut anggaran fungsi pendidikan sesuai PP 48/2008 dan Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945.

- Periklanan -

Bahkan kata Iqbal, ada belanja di luar APBD Kota Palu tapi dilaporkan sebagai belanja APBD Palu. Contohnya, pembangunan ruang terbuka hijau Petobo.

“Pemkot menyatakan pembangunannya menggunakan dana APBD Kota Palu. Padahal Ruang Terbuka Hijau Petobo itu, dibangun oleh Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Provinsi Sulteng,” tukas Iqbal.

Selanjutnya kata  Iqbal, ada temuan pelanggaran Perda Kerjasama Daerah dalam penyelenggaraan kerja sama antara Pemkot dengan pihak PT Midi Utama Indonesia atau Alfamidi.

“Lalu ada laporan masyarakat soal pungutan yang tidak tercantum posnya dalam APBD,” ungkap Iqbal lagi.

Sebenarnya kata Iqbal, sebenarnya masih banyak persoalan ketidak akuratan LKPj yang belum diperiksa secara menyeluruh.

“Makanya nanti Pansus akan rapat internal soal keputusan Pansus yang akan disampaikan ke Paripurna,” demikian Iqbal.(zai)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.