DPRD Morut Belum Punya Ketua Definitif

- Periklanan -

MORUT – Tiga pimpinan sementara DPRD Kabupaten Morowali Utara menghadiri gladi bersih pengucapan sumpah jabatan di ruang Paripurna DPRD setempat, Minggu (6/10).

Namun dari tiga pimpinan sementara itu, hanya dua orang yang akan dilantik sebagai pimpinan definitif DPRD Morut masa jabatan 2019-2024 hari ini, Senin (7/10).

Berdasarkan SK Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 170-72/382/RO.OTDA-G.ST/2019, mereka yang akan duduk sebagai pimpinan definitif tersebut yaitu H Idham Ibrahim dari NasDem dan Mohammad Safri dari PKB. Keduanya duduk sebagai Wakil Ketua.

Sementara Ketua DPRD Morut sementara, Hj Warda Dg Mamala tidak mendapat SK DPP Golkar untuk menduduki Ketua Definitif lembaga tersebut.

Golkar sebagai partai peraih suara terbanyak Pileg 2019, sampai dengan kemarin belum memasukan surat pengantar dari Ketua DPD II Golkar Morut, Aptripel Tumimomor.

Surat itu dibutuhkan sebagai proses lanjut penetapan calon pimpinan DPRD Morut yang diperoleh Hj Megawati Ambo Asa melalui SK DPP Golkar Nomor: R-1128/GOLKAR/IX/2019.

Keputusan DPP Golkar tersebut ditandatangani Sekretaris Jenderal Lodewijk F Paulus bersama Ketua Koordinator Bidang Kepartaian Ibnu Mundzir, 16 September 2019.

Pelaksana tugas Sekretaris DPRD Morut Mislihaty A Poea mengatakan, paripurna pengucapan sumpah janji pimpinan definitif memang terlambat dilaksanakan.

- Periklanan -

Hal itu berpengaruh pada tahapan lanjutan seperti pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk menetapkan tata tertib (Tatib) sebelum pembentukan alat kelengkapan dewan (AKD).

“Tetapi setelah paripurna besok, anggota dewan akan segera melaksanakan tugasnya, masih banyak agenda yang sudah menunggu,” ujarnya kepada Radar Sulteng usai gladi bersih kemarin.

Masih di tempat itu, Ketua DPRD Sementara Hj Warda Dg Mamala mengaku legowo dengan keputusan DPP Golkar. Mantan Ketua DPC Hanura Morut itu sendiri tidak mempersoalkan siapa saja yang ditunjuk sebagai pimpinan defitif.

“Sebagai tamu baru di Golkar, saya cukup menunjukan bahwa saya mampu meraih suara terbanyak. Pun saya tidak jadi pimpinan definif juga tidak masalah,” kata Warda.

Saat disinggung soal sikap Ketua DPD II Morut yang menolak Megawati menjadi pimpinan definitf, Warda enggan bertutur panjang. Ia katanya tak ingin masuk dalam pusaran urusan tersebut.

“Hubungan saya dengan ibu Megawati baik-baik saja. Tidak ada persoalan. Saya melihat ini hanya miss komunikasi saja,” tandasnya.

Tertundanya pelantikan pimpinan definitif DPRD Morut ini menimbulkan berbagai masalah serius. Sebut saja soal pembahasan APBD Perubahan 2019.

Karena persoalan itu, pembiayaan OPD tidak berjalan mulus. Bahkan mengakibatkan pemecatan seorang honorer Damkar Morut.

Sementara masalah internal lembaga yang terhormat itu tak perlu disebutkan lagi. Benang merah penetapan pimpinan di atas akan diulas tuntas media ini. (ham)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.