DPRD Minta Pengadaan Tanah 2015 oleh Setda Parimo Diseriusi

- Periklanan -

Santo

PARIMO-Ketua DPRD Parigi Moutong (Parimo), Santo, meminta Panitia Kerja (Panja) Aset serius menangani proses pengadaan tanah (ganti rugi) lahan tahun 2015 oleh Bagian Pemerintahan Umum (PUM) Setda Parimo. Bahkan katanya jika ada indikasi kerugian negara, maka Dia akan mendorong Panja merekomendasikan persoalan itu ke proses hukum.

“Saya mengamati kerja panja dalam persoalan aset khususnya pengadaan tanah tanah oleh Bagian PUM. Persoalan ini sudah menjadi perbincangan masyarakat dan sudah berulangkali diberitakan oleh media. Jika memang ada indikasi kerugian negara dalam proses ganti rugi lahan tersebut sebaiknya direkomendasikan ke penegak hukum untuk diproses lebih lanjut, ”ujar Santo ketika berbincang dengan Staf Ahli DPRD Parimo, Syukri Dg Malino di ruang kerjanya, Selasa (17/1).

Santo menambahkan, jika persoalan pengadaan tanah tersebut sudah masuk dalam ranah hukum, maka akan ketahuan siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Sebelumnya, pada rapat dengar pendapat (hearing) Panja dengan bidang asset dan keuangan, mantan Kasubag Pertanahan Bagian PUM Rivani Makarama mengungkapkan banyaknya dugaan markup dalam proses ganti rugi tanah tersebut. Salah satu contohnya adalah ganti rugi tanah pekuburan umum di Desa Jononunu Kecamatan Parigi Tengah yang dianggarkan sebesar Rp 350 juta, namun berdasarkan temuan Panja ternyata pemilik lahan hanya mendapat ganti rugi sebesar Rp 20 juta.

- Periklanan -

Rivani berkelit, bahkan menyalahkan juru bayarnya yang bernama Rudi. Menurutnya, dia sudah memerintahkan Rudi untuk melunasi seluruh ganti rugi lahan sebesar Rp 350 juta itu. Dia menyarankan Panja untuk menanyakan langsung kepada Rudi dan Kepala Desa Jononunu.

Temuan lain oleh Panja adalah ganti rugi lahan kantor Camat Ongka sebesar Rp 350 juta. Menurut anggota Panja, Adnyana Wirawan, nilai ganti rugi itu tidak masuk akal, karena nilai jual tanah di wilayah tersebut tidak semahal itu, apalagi lokasinya tidak berada di area jalan Trans Sulawesi. Selain itu masih ada beberapa temuan lainnya yang terungkap dalam hearing tersebut. Sejumlah anggota Panja mengaku curiga adanya ketidakberesan dalam proses ganti rugi lahan tersebut.

Namun demikian, Rivani meminta Panja juga memanggil pihak lain yang terkait dengan proses ganti rugi lahan tersebut. Dia pun menyatakan setuju jika persoalan itu ditindaklanjuti ke proses hukum.

“Saya sudah capek dan jenuh dengan persoalan ini. Saya minta Panja juga memanggil pihak lain yang juga terlibat dalam pembebasan lahan ini. Silahkan saja jika Panja membawa persoalan ini ke proses hukum supaya semuanya tuntas sehingga siapa dinyatakan bersalah harus bertanggungjawab, ”jelas Rivani.

Sekadar diketahui, mencuatnya proses ganti rugi lahan tahun 2015 berdasarkan temuan BPK RI. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK menyebutkan dari 45 titik lahan yang diganti rugi senilai Rp 23,1 miliar lebih, Rp 8,5 miliar diantaranya belum diyakini kebenarannya. Berdasarkan temuan BPK itu, DPRD Parimo akhirnya membentuk Panja.(aji)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.