DPRD Minta Pemkot Bentuk Satgas Covid 19

- Periklanan -

PALU – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu melalui komisi bidang Pemerintahan meminta agar Pemerintah Kota (Pemkot) Palu segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) pencegahan dan penanganan covid 19 atau wabah korona. Sebab dengan adanya pantauan dari Dinas Kesehatan kepada 32 warga Kota Palu yang masuk dalam status Orang dalam Pengawasan (ODP), dan dua pasien di RS Undata yang masih dirawat diruang isolasi.

Ketua Komisi Bidang Pemerintahan, Mutmainah Korona, menyampaikan beberapa rumah sakit yang ditunjuk sebagai RS rujukan di Palu ada dua, dan telah menyiapkan sistem layanan baik untuk pasien yang terinfeksi covid 19, namun hal ini tidak cukup menangani penyebaran virus ini jika sistem pencegahan tidak secara bersama semua OPD terkait, bahkan tanpa instruksi jelas oleh Wali Kota Palu sebagai penanggungjawab teritori wilayah administrasi Kota Palu. “Apalagi Kota Palu merupakan pintu masuk bagi masyarakat yang telah perjalanan dari luar daerah,” jelasnya, Minggu (15/3).

Dirinya meminta Wali Kota Palu untuk segera mengeluarkan instruksi baru membentuk Satgas pencegahan dan penanganan covid 19, termasuk keterbukaan informasi setiap saat mengenai perkembangan virus ini oleh Humas Kota Palu. “Apalagi pasca bencana alam, ketersediaan sarana dan prasarana utamanya air bersih itu sangat tidak memadai di setiap Huntara yang ada. Banyak kelompok rentan manula yang berusia di atas 50 tahun yang secara kesehatan itu sangat menurun, sangat memicu percepatan virus ke penyakit lainnya sehingga mengakibatkan kematian. Ini yang harus banyak diberi informasi, termasuk langkah pencegahan dengan melakukan penyemprotan di setiap Huntara, sekolah dan tempat lainnya,” tambahnya.

Persoalan lainnya, ketersediaan masker dan antiseptik pencuci tangan (hand sanitizer) harus dipastikan tersedia disetiap toko atau swalayan dengan harga terjangkau. Tidak boleh ada kelonjakkan kenaikan harga setelah situasi ini terjadi di kota Palu. “Peran Dinas Kesehatan sangat penting sekali dan kami menunggu pertemuan bersama untuk respon cepat bersama atasi masalah covid 19,” terangnya.

- Periklanan -

“Pemerintah harus memperketat pintu keluar masuk warga untuk bepergian. Soalnya kita tanya kenapa tidak semua di screen suhu badan setiap datang di bandara. Hanya beberapa orang saja tidak semua orang yang datang. Saya pun tak di screen suhu tubuh saat tiba di bandara kemarin dulu, ada 32 warga Palu yang dalam pemantauan pihak terkait usai dari Jepang, ” tambahnya.

Ditambahkan oleh Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Palu, Rusman Ramli, menyampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Palu untuk segera mungkin menggelar rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder pemerintah Kota Palu. “Untuk dapat mengetahui dan mengukur kesiapsiagaan disetiap akses layanan transportasi yang menjadi pintu keluar masuk warga menuju dan keluar Kota Palu seperti bandara, terminal dan pelabuhan,” sebutnya.

Pemkot Palu melalui Dinas Kesehatan dan BPBD sebagai leading sektor harus mampu dan wajib untuk menyampaikan secara massif pesan-pesan pencegahan dan penanggulangan kepada masyarakat. Kalau perlu menyediakan layanan komunikasi darurat 24 jam. “Dinas Pendidikan Kota Palu juga harus memikirkan langkah untuk mengantisipasi dan mencegah penyebaran virus korona dengan mengikuti rekomendasi WHO untuk meliburkan sekolah. Karena apabila siswa diliburkan, maka pemerintah memiliki kesempatan untuk melakukan sterilisasi melalui penyemprotan desinfektan,” jelas Rusman.

Mengikuti saran dan anjuran WHO, tentunya bukan untuk menciptakan kepanikan dan kekhawatiran berlebih kepada masyarakat. Tapi keselamatan dan kesehatan masyarakat perlu dilindungi. “Semoga Pemkot Palu tidak setengah hati dalam menghadapi dan mengatasi virus korona yang semakin merebak,” tegasnya. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.