MOROWALI – Beberapa temuan pada Bidang Pelayanan Kesehatan di RSUD Morowali membuat Dewan Pimpinan Rakyat Daerah (DPRD) setempat meminta agar dilaksanakan audit dan untuk sementara menonaktifkan direkturnya.
Permintaan ituencuat ketika digelar rapat paripurna bersama pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali, Selasa (2/8). Kegiatan tersebut dilaksanakan di gedung DPRD Morowali yang berada di Desa Bahoruru, Kecamatan Bungku Tengah.
Pada kegiatan yang ber-agenda pembacaan laporan panitia khusus (pansus) terkait tidak maksimalnya pengelolaan manajemen di RSUD Kabupaten Morowali, Rumah Sakit Pratama tipe D yang berada di Pulau Paku, Kecamatan Bungku Selatan itu dihadiri jajaran Puskesmas dan anggota DPRD dari berbagai fraksi serta Asisten I dan pejabat eselon II, III dan IV lingkup Pemkab Morowali.
Dalam laporannya, ketua Pansus Asgar Ali menjelaskan, dari hasil pendalaman yang dilakukan mereka mendapati sejumlah masalah di RSUD Kabupaten Morowali.
“Masalah kelangkaan obat dan bahan pakai habis di RSUD Morowali yang berpotensi tidak maksimalnya pelayanan kesehatan,” ungkapnya.
Asgar Ali mengatakan, kelangkaan obat dan bahan habis pakai (BHP) disebabkan oleh tidak maksimalnya perencanaan pengadaan obat dan BHP. Artinya, selama ini pihak RSUD Morowali tidak konsisten dalam memenuhi kebutuhan obat sesuai apa yang disampaikan dan direncanakan oleh dokter. (fcb)
Selengkapnya baca di Harian Umum Radar Sulteng edisi Sabtu (4/8/2018).
