Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

DPRD Akan Hearing Bupati Buol

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Terkait Dugaan Intervensi Proyek Irigasi Winangun

BUOL- Polemik soal tender proyek yang diduga ada kongkalingkong di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Buol mengusik telinga para wakil rakyat. Pasalnya, proyek yang telah ditender dan telah diumumkan pemenangnya pada Januari-Februari 2021 justru ditender kembali.

Sebagaimana data yang dikutip pada laman LPSE ULP Kabupaten Buol, proyek yang dilakukan lelang kembali yakni jaringan daerah irigasi Desa Winangun nilai pagu Rp 4,1 miliar dengan kode tender 1810677 tanggal 26 Januari 2021. Kemudian rehabilitasi pemeliharaan jaringan daerah irigasi Desa Matinan nilai pagu Rp 2,6 miliar nomor tender 1811677 tanggal 26 Januari 2021, dan proyek yang sama di Desa Maniala dengan nilai pagu Rp 3,5 miliar.

Ada apa sesungguhnya ditender irigasi ini? Wakil ketua DPRD Buol dari Fraksi PDIP Ahmat Takuloe yang dikonfirmasi Jumat (9/7) menangapi soal ini. Direncanakan akan melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Buol.

“ Kami akan minta klarifikasi melalui RDP, dengan mengundang dinas terkait melalui Bupati Buol untuk meminta kejelasan paket proyek yang dilakukan lelang berulang. Saya sudah berkoordinasi dengan pimpinan DPRD, dan ini sesegera mungkin akan kami gelar, “ kata Ahmat Takuloe.

Demikian pula Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buol, Bahri Asiki, sebagai mitra kerja dinas terkait akan berusaha menguak kepada publik, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Buol agar mengetahui secara mendetail kasus ini, atau “Irigasi Gate“ supaya transparan apa yang dilakukan oleh Pemkab Buol saat ini. Bagaimana kerja mereka.

Kepada media ini, Bahri Asiki menjelaskan, upaya RDP disegerakan karena jangan menjadi teka teki yang justru misterius.

“ Karena pemahaman saya, jika tender atau lelang diulang maka ada indikator fundamen disitu. Setahu saya begitu, “ ungkap Bahri.

Fundamennya apa ? Yakni terdapat kesalahan substantif dalam proses evaluasi. Selanjutnya, tidak ada yang menyampaikan penawaran. Tidak ada yang lulus penawaran. Dalam dokumen ditemukan kesalahan fatal dan substantif, seluruh peserta terlibat KKN, seluruh peserta ada persaingan tidak sehat, dan seluruh pemenang cadangan satu dan dua setelah dievaluasi tidak hadir.

“ Dan yang terpenting kegagalan tender diumumkan secara terbuka. Ini indikatornya bukan sembarang, karena ini berdampak hukum. Kami sangat menyayangkan jika ini fakta. Sangat disayangkan, ada praktik tidak mendidik, “ tegas Bahri.

Menanggapi rencana RDP yang akan dilakukan DPRD Kabupaten Buol, Direktur LSM Lisensi Merah Putih (LMP) Drs. Sofyan Jusuf, M.Si, menyatakan sangat menyayangkan tender ulang di proyek bernilai miliaran rupiah ini. Praktik  menggagalkan tender pertama lalu tender ulang itu sangat memalukan. Dimana wibawa pemerintah kalau sudah seperti ini. Kasihan pengusaha, sudah capek, sudah melakukan berbagai persiapan peralatan untuk mengerjakan proyek ini, malah digagalkan. Ada apa ini ?

“ Perbuatan menggagalkan pemenang dan melakukan tender proyek kembali itu diluar kebiasaan. Sangat memalukan. Bahkan, kalau benar dan ini terbukti ada dugaan rekayasa berarti pola ini sering dipraktikan. Dengan adanya perbuatan seperti ini, maka kami akan mengawal proses ini. Saran saya, perusahaan yang sudah dinyatakan menang supaya membawa kasus ini ke ranah hukum. Supaya terang benderang siapa yang intervensi lelang proyek selama ini,” tegas Sofyan.

Dikonfirmasi Jumat sore (9/7), Bupati Buol Amirudin Rauf, juteru menyatakan tidak ada jalan bagi DPRD untuk menghearing Bupati. Karena rencana itu sangat bertentangan dengan pokok persoalan. Dimana persoalan terkait masalah teknis.

“ Ini ranah teknis. Tidak ada mekanismenya DPRD hearing Bupati. Apa memang ada dalam aturan ? Lagi pula ini masalah teknis wilayahnya ada di dinas teknis, “ terang Bupati.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.