DPR RI dan OJK Sulteng Bantu Warga Terdampak Covid-19 di Parimo

- Periklanan -

PARIMO-Anggota Komisi XI DPR RI, H. Muhiddin Mohammad Said bersama Otoritas Jasa keuangan (OJK) Sulteng menggelar sosialisasi penanganan Convid-19 di masa pandemi bersama di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo).

Peserta yang hadir adalah masyarakat di wilayah Kecamatan Ampibabo yang berasal dari unsur pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pensiunan dan masyarakat yang mempunyai masalah terkait dengan kredit di lembaga keuangan baik bank maupun non bank.

Hadir juga Lely Pariani selaku anggota DPRD Parimo, Camat Ampibabo serta Wakapolsek Ampibabo.

Sebagai bentuk pencegahan Covid-19, sebelum masuk ruangan seluruh peserta dilakukan rapid test antigen untuk memastikan tidak ada peserta yang positif atau reaktif Covid-19.

Pada kesempatan itu, Kepala OJK Sulteng Gamal Abdul Kahar bersama H. Muhidin M. Said membantu masyarakat di Kabupaten Parimo dengan membantu memberikan sembako sebanyak 600 paket untuk sekadar meringankan beban masyarakat akibat Covid-19 di bulan suci Ramadan ini.

Dijeklaskan H. Muhidin Said, program restrukturisasi yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah keringanan pembayaran cicilan pinjaman di bank/leasing.

- Periklanan -

“ Program ini bukan untuk menghapus utang akan tetapi memberikan keringanan untuk membayar cicilan utang berdasarkan penilaian dan kesepakatan antara pihak berutang dengan bank/leasing, “ jelas Muhiddin, saat memberi penjelasan.

Dikatakannya, bentuk-bentuk keringanan kredit/pembiayaan yang dapat diberikan bank/leasing, adalah penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

“Pemohon restrukturisasi/keringanan dilakukan dengan persyaratan yaitu pertama, warga terkena dampak Covid-19 dengan nilai pembiayaan di bawah Rp 10 miliar. Kedua, pekerja sektor informal, pekerja berpenghasilan harian (nelayan, ojek online, dan usaha kecil lain) dan/atau pengusaha UMKM. Ketiga, tidak memiliki tunggakan sebelum pemerintah mengumumkan pandemi virus Covid-19, dan keempat, pemegang unit kendaraan/jaminan, “ jelasnya lagi.

Menurutnya, memang program ini bukan untuk menghapus utang, akan tetapi hanya memberikan keringanan membantu masyarakat yang kesulitan membayar pinjaman, namun di sisi lain dapat tetap menjaga stabilitas keuangan.

“Dilakukan secara selektif karena saat ini pihak perbankan/leasing juga mengalami kesulitan pemasukan akibat terkena dampak Covid-19, sementara perusahaan bank/leasing tetap harus membayar bunga kepada para penabung/investor dan mengeluarkan biaya operasional (menggaji karyawan, biaya sewa, listrik, air, dan lainnya) sementara tidak ada pendapatan dari nasabah. Apabila harus menghapus hutang yang ada, maka bank/leasing bisa terancam tutup, mem-PHK pegawai, dan ujungnya bisa berimbas pada ekonomi Indonesia, “ paparnya.

” Pengajuan restrukturisasi dapat dilakukan dengan cara mendatangi kantor
bank/leasing lalu mengisi formulir yang dapat diperoleh dari bank/leasing atau didownload dari website perusahaan tersebut. Mengembalikan formulir kepada bank/leasinglalu menunggu persetujuan restrukturisasi, “ pungkasnya.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.