DPR RI Bawa Masalah Tambang Poboya ke Pusat

- Periklanan -

PALU– Masalah tambang ilegal di Poboya disepakati untuk diselesaikan di tingkat pusat, yakni antara Kementerian Lingkungan Hidup, ESDM bersama Komisi VII DPR RI.  Hal ini menjadi kesimpulan dalam pertemuan Komisi VII DPR RI bersama Pemprov Sulteng di ruang Polibu kantor gubernur, kemarin (25/4).

Gubernur H Longki Djanggola bersama tim Komisi VII DPR RI usai pertemuan di ruang Polibu kantor gubernur, kemarin (25/4). Pertemuan membahas masalah tambang ilegal Poboya. (Foto: Humas Pemprov Sulteng)

Komisi VII DPR RI melakukan  kunjungan kerja spesifik terkait masalah tambang ilegal di Poboya. Ketua tim Komisi VII H Gus Irawan Pasaribu mengatakan kunjungan kerja di Sulteng dalam rangka konvensi minamata yang telah dirativikasi menjadi undang-undang.

Gubernur Sulawesi Tengah Drs H Longki Dkanggola MSi, mengungkapkan, Desember 2017 pemprov bersama Polda telah menertibkan 4 perusahaan di Poboya yang melakukan penambangan tanpa izin.

“Kami telah memerintahkan penghentian aktivitas penambangan emas tanpa izin di Poboya dalam wilayah PT Citra Palu Mineral. Jadi ada 4 perusahaan yang beraktivitas dan berboncengan dengan lembaga-lembaga adat. Dan ini sudah kami laporkan untuk ditertibkan,” jelas Gubernur.

Dengan keterlibatan masyarakat, inilah yang menyulitkan pemerintah daerah, mengingat wilayah tersebut juga menjadi mata pencaharian masyarakat. Prinsipnya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sangat mendukung konvensi minamata mengenai merkuri.

- Periklanan -

“Konvensi minamata kami sangat setuju. Bahkan dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang pelarangan penggunaan merkuri sudah kami sosialisasikan,” kata Gubernur.

Terkait dengan aktivitas pertambangan rakyat di Poboya, Gubernur menyampaikan Pemprov Sulteng telah memohon izin ke Kementerian ESDM jika dibenarkan mengatasnamakan PT CPM untuk mengakomodir masyarakat agar mereka tidak melanggar.

Ketua Tim Komisi VII DPR RI H Gus Irawan Pasaribu mengatakan, monvensi minamata bertujuan melindungi kesehatan manusia dan keselamatan lingkungan hidup dari emisi pelepasan merkuri dan senyawa merkuri yang akibatkan aktivitas manusia,” jelasnya.

Dia mengingatkan konvensi Minamata melarang penggunaan merkuri dan zat berbahaya lain yang memberi dampak buruk kepada lingkungan. Bahkan berdampak jangka panjang, yang apabila tidak ditangani dengan seksama dipastikan akan menimbulkan kerugian yang sangat besar, baik dari segi ekonomi maupun ekosistem.

“Kami menaruh perhatian besar pada permasalahan minerba. Kehadiran kami Ini merupakan bentuk perhatian besar, kita sudah lihat tadi (kemarin) di Poboya,” katanya.

Menurut dia, maraknya tambang tanpa izin merupakan masalah yang nyata. Itu mengakibatkan orang berlomba-lomba datang dan mengambil keuntungan sesaat tanpa berpikir dampaknya. Data menunjukkan, sudah sekitar 850 PETI skala kecil yang melakukan aktivitas penambangan tanpa melalui pengolahan limbah yang baik.

“Untuk Kota Palu, dari 10 sampel, 7 terkontaminasi. Dengan ambang 0.005mg/l-0.008mg/l sejatinya ambang batas aman adalah 0.001/l dan Polda Sulteng sudah menghentikannya. Sebanyak 5kg mercury diamankan di wilayah itu yang PT Cita Palu Mineral sebagai pemegang kontrak tambang Poboya, ” kata politisi Gerindra itu.(awl)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.