PALU-Wakil Ketua Gabungan Pelaksana Nasional Seluruh Indonesia (Gapensi) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hardy Yambas, SH, menyoroti dan sangat menyayangkan terjadinya dominasi penguasaan proyek yang dilakukan oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau perusahaan swasta nasional yang bergerak di bidang jasa konstruksi di Sulawesi Tengah.
Mestinya, kata Hardy, perusahaan-perusahaan lokal diberi peran untuk melakukan borongan pekerjaan konstruksi di sejumlah proyek yang ada di Sulawesi Tengah.
Akibat dari minimnya peran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada perusahaan lokal, sangat berdampak dalam kehidupan ekonomi sosial. Tindakan kriminal muncul dimana-mana seiring ketiadaan pekerjaan. Apalagi ada warga yang menjadi pengusaha atau kontraktor, dan juga tenaga kerja non profesional hanya mengandalkan dan berharap pada sebuah pekerjaan proyek, sebagai profesi yang ditekuninya.
Seperti diketahui, saat ini pemerintah RI terus melakukan pembangunan di berbagai bidang kehidupan, baik infrastruktur maupun non infrastruktur. Khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah, di pasca bencana alam 28 September 2018 yang terjadi di tiga kabupaten dan satu kota yaitu Kabupaten Donggala, Sigi, Parigi Moutong (Parimo), dan Kota Palu.
Untuk melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak dan hancur, pemerintah pusat melakukan kebijakan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab rekon) di empat wilayah ini. Maka, pembangunan beranggaran besar di atas Rp 100 miliar dari APBN maupun APBD digelontorkan untuk pembangunan rehab rekon sejumlah bangunan publik yang strategis.
Pembangunanpun dilakukan, semisal pembangunan kembali Mall Tatura, kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Anutapura, sejumlah gedung kegiatan belajar mengajar di Universitas Tadulako (Untad) Palu, pembangunan kembali kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Datokarama Palu dan beberapa kampus yang lain, pembangunan sekolah dan madrasah, pembangunan jembatan dan jalan, dan beberapa gedung besar yang ada, serta tak ketinggalan pembangunan Hunian Tetap (Huntap) di Kabupaten Donggala, Sigi dan Kota Palu.
Namun dari sekian banyaknya proyek pembangunan tersebut, perusahaan lokal tidak dilibatkan secara masif. Bila pun ada itu sangat minim sekali. Apalagi pembayaran setelah pembangunan proyeknya selesai (finishing) masih menunggu lagi waktu pelunasan pembayaran hingga tiga bulan.
“Kontraktor Subkon diberi jedah waktu pelunasan pembayaran hingga tiga bulan. Padahal tiga bulan ini seorang konraktor sudah berhutang sana sini untuk membeli bahan agar proyeknya bisa jalan. Makanya, kebijakan seperti ini harus dievaluasi, “ tegas Hasrdy.
Menurut Hardy, dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan menuju Sulteng yang lebih sejahtera dan lebih maju dengan Gerak Cepat dan Tuntas, maka selaku pengurus Gapensi Sulteng meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng termasuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Pemerintah Kota (Pemkot) untuk memberdayakan sekaligus melibatkan kontraktor lokal untuk ikut serta berkontribusi dalam pembangunan di wilayah Sulawesi Tengah khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa konstruksi, baik yang dibiayai melalui dana APBD/APBN maupun dana bantuan luar negeri.
Disamping itu, mantan Ketua KNPI Sulteng ini meminta kepada Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura, kiranya perusahaan BUMN yang melaksanakan proyek-proyek di wilayah Sulawesi Tengah dapat melibatkan perusahaan/kontraktor lokal untuk ikut serta dalam melaksanakan proyek yang dikelola oleh BUMN.
“ Ini aspirasi yang saya emban, saya harus sampaikan. Jangan sampai kontraktor lokal hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Karena pasca gempa, tsunami dan likuifaksi, dilanjutkan dengan wabah pandemi Covid-19, banyak tenaga kerja dari kontraktor lokal yang menganggur dan jatuh miskin karena tidak adanya pekerjaan yang dikelola, “ tegasnya.
Diakhir statemennya, Bung Hardy cuma khawatir, akan muncul bencana sosial yang lebih mengerikan, berupa kemiskinan disertai pengangguran yang dahsyat serta angka kriminal dan kejahatan terus meningkat di Sulawesi Tengah.(mch)
