Dokumen Salinan Putusan DKPP RI Diterima Bawaslu Sulteng

- Periklanan -

PALU-Pengadu dalam perkara adanya anggota atau komisioner KPU Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Tahir, yang ternyata masih menjadi pengurus partai politik (Parpol) di Partai Demokrat Kabupaten Parimo, Abdul Majid, telah menyerahkan dokumen salinan putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Penyerahan surat itu dilakukan langssung di kantor Bawaslu Sulteng Jalan Sungai Moutong No.8 Kecamatan Palu Barat Kota Palu, Kamis (25/6).

Dokumen salinan putusan DKPP RI itu diterima salah seorang staf di kantor Bawaslu Sulteng, Moh. Salim. “ Kami telah menerima dokumen salinan keputusan DKPP RI dari pengadu saudara Abdu Majid, hari Kamis kemarin,“ ujar Moh. Salim, kepada Radar Sulteng.

Sebelumnya, Rabu (24/6), dalam sidangnya DKPP RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap anggota KPU Kabupaten Parimo, Tahir, dalam perkara dengan registrasi pengaduan 09-P/L-DKPP/I/2020 yang diadukan oleh Abdul Majid.

Sanksi tersebut dibacakan anggota DKPP, Prof. Dr. Muhammad, di Ruang sidang DKPP, Gedung Treasury Learning Center (TLC), Jalan KH. Wahid Hasyim Nomor 117, Jakarta Pusat, Rabu (24/6) pukul 13.30 WIB.

“Menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Teradu Tahir selaku Anggota KPU kabupaten Parigi Moutong sejak putusan ini dibacakan,” tegas Prof. Muhammad.

Teradu Tahir terbukti masih menjadi anggota partai Demokrat Kabupaten Parimo saat mendaftar menjadi calon anggota KPU Parimo pada 2019 lalu. Tahir juga terbukti tidak jujur saat mendaftar sebagai calon anggota KPU dan tidak menunjukan kesungguhan untuk mencabut keanggotaan.

DKPP menggelar sidang Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan agenda pembacaan putusan sebanyak 10 perkara di Ruang Sidang DKPP.

Sekretaris DKPP, Bernad Dermawan Sutrisno, mengatakan, semua perkara yang akan diputus telah diperiksa sebelumnya baik melalui sidang di Ruang Sidang DKPP di Jakarta, sidang pemeriksaan di daerah, dan sidang jarak jauh (video conference).

- Periklanan -

“Sidang putusan merupakan sidang terakhir atau final dari sebuah perkara yang telah diperiksa,” kata Bernad.

Sidang dapat disaksikan langsung masyarakat melalui live streaming Facebook DKPP: www.facebook.com/medsosdkpp/. Putusan dapat diunduh di website atau laman DKPP: www.dkpp.go.id setelah pelaksanaan sidang.

“Para pihak dan masyarakat dapat tetap menyaksikan jalannya sidang pembacaan putusan melalui live streaming di Facebook DKPP, tanpa harus mendatangi lokasi. lni juga merupakan bentuk transparansi dari DKPP terhadap proses persidangan Kode Etik Penyelenggara Pemilu,” kata Bernad.

Sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Tahir selaku anggota KPU Kabupaten Parimo terhitung sejak dibacakannya putusan ini. Kemudian, memerintahkan KPU Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari setelah dibacakan, dan memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan putusan ini.

Rapat pleno pemutusan perkara tersebut dihadiri tujuh anggota DKPP, yakni Muhammad selaku Ketua merangkap anggota, Alfitra Salam, Teguh Prasetyo, Didik Supriyanto, Ida Budhiati, Hasyim Asy’ari, dan Mochammad Afifuddin masing-masing sebagai anggota.

Sementara itu, menanggapi putusan DKPP terkait pemecatan Tahir sebagai anggota KPU Kabupaten Parimo, Ketua KPU Sulteng, Tanwir Lamaming, mengatakan bahwa KPU berkewajiban untuk menindaklanjuti putusan DKPP tersebut.

Namun Tanwir mengungkapkan bahwa pihaknya sampai saat ini masih menunggu arahan dari KPU RI untuk proses Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota KPU Parimo yang telah dipecat.

“Kami masih menunggu arahan dari KPU RI untuk proses PAW yang bersangkutan, yang pasti menjadi kewajiban kami untuk menindaklanjuti putusan DKPP,” kata Tanwir Lamaming.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.