Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

DKPP Simpulkan Welly dan Irman Diberhentikan Tetap

BANGGAI – Akibat tidak melengkapi Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) saat mengikuti seleksi calon anggota Bawaslu Kabupaten Banggai, akhirnya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (DKPP RI) berkesimpulan bahwa Welly Ismail dan Irman D. Budahu, diberhentikan tetap sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banggai Periode 2018-2023.
Kesimpulan yang diambil DKPP RI didasari pada hasil putusan DKPP Nomor : 294/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 30 Januari 2019. Dimana amar putusan menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu III Welly Ismail selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Banggai dan Teradu IV Irman D. Budahu selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banggai sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS dari Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan.
Ternyata, waktu yang ditentukan DKPP RI tidak membuahkan hasil. Surat Keputusan Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak terbit sebagaimana diharapkan.
Karena batas waktu yang diberikan telah lewat, akhirnya DKPP RI menyimpulkan bahwa Welly Ismail dan Irman D. Budahu, diberhentikan tetap sebagai anggota Bawaslu Kabupaten Banggai periode 2018-2023.
Hal itu juga diperkuat dengan Surat DKPP RI Nomor 1429/K.DKPP/PP.00/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu RI perihal jawaban tindak lanjut putusan DKPP Nomor : 294/DKPP-PKE-VII/2018, ditanda tangani Ketua DKPP RI, Dr. Harjono, M.CL.
Dalam surat tersebut menyebutkan bahwa dasar keputusan pemberhentian tetap Welly Ismail dan Irman D. Budahu, yakni putusan DKPP Nomor : 294/DKPP-PKE-VII/2018 tanggal 30 Januari 2019. Dimana amar putusannya menjatuhkan sanksi Pemberhentian Sementara kepada Teradu III Welly Ismail selaku ketua merangkap anggota Bawaslu Kabupaten Banggai dan Teradu IV Irman D. Budahu selaku anggota Bawaslu Kabupaten Banggai sampai dengan terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS dari Pejabat Pembina Kepegawaian paling lama 30 hari sejak putusan dibacakan.
Sayangnya, waktu yang diberikan habis dan surat keputusan pemberhentian sebagaimana yang diharapkan tidak kunjung terbit. Malah sebaliknya, Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Bupati Banggai, H. Herwin Yatim mengeluarkan surat keputusan pelantikan terhadap Welly Ismail sebagai salah satu pejabat administrator pada Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Banggai.
Keputusan bupati untuk melantik Welly Ismail karena pemerintah daerah kabupaten Banggai masih membutuhkan tenaganya sebagai ASN.
“Kami masih membutuhkan tenaga saudara Welly Ismail sebagai seorang ASN,” tutur Kepala Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Banggai, Soffian Datu Adam kepada koran ini.
Sementara ditempat terpisah, Teguh Yuwono selaku pengadu, yang ditemui koran ini, menyatakan gembira dengan keputusan pemberhentian tetap terhadap Welly Ismail dan Irman D. Budahu.
“Keputusan DKPP inilah yang saya tunggu-tunggu,” tuturnya singkat sambil menebar senyum kegembiraan.
Sebagaimana diketahui, pada tahun 2018 lalu, Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah melakukan seleksi penerimaan calon anggota Bawaslu Zona II yakni Kabupaten Tojo Una Una, Morowali, Morowali Utara, Banggai, Banggai Kepulauan dan Banggai laut dan telah membentuk tim seleksi dibawah pimpinan Dr. Vitayanti Fattah, SE.,M.Si dengan sekretarisnya Dr. Awaluddin, Sh.,MH.
Dalam pengumuman pendaftaran calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Nomor : 02/Timsel-Z2/Bawaslu.Kab/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 mencantumkan ketentuan pendaftaran sebanyak 8 point. Pada point ke 2 bagian p menyantumkan pelamar melampirkan Surat Izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan mengikuti seleksi.
Sayangnya, persyaratan yang dicantumkan oleh tim seleksi tidak diindahkan oleh tim seleksi itu sendiri dengan alasan Welly Ismail dan Irman D. Budaha sudah melampirkan surat permohonan dimaksud kepada pejabat pembina kepegawaian tanpa harus menunggu dikeluarkan surat keputusan dari pejabat pembina kepegawaian dimaksud.
Sehingga keduanya dinyata lulus seleksi berkas, padahal tidak memiliki surat izin dari pejabat pembina kepegawaian.
Sejalan dengan waktu, seleksi demi seleksi dilakukan dan keduanya dinyatakan lulus serta ditetapkan oleh bawaslu RI sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai masa jabatan 2018-2023.
Keputusan ini tidak disetujui oleh calon anggota Bawaslu Kabupaten Banggai lain. Dia adalah teguh Yuwono. Mantan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai dua periode ini keberatan dan mengajukan aduan ke DKPP RI.
Alhasil, aduan Teguh diterima dan diputuskan keduanya diberhentikan sementara sambil diberikan kesempatan kepada Welly dan Irman untuk melengkapi persyaratan dimaksud dan diberi waktu selama 30 hari.
Kesempatan emas itu dimanfaatkan oleh Welly dan Irman, tapi keduanya tidak berhasil mendapatkan “surat wasiat” surat izin dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten Banggai dalam hal ini Bupati Banggai. (stv)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.