Djamaluddin Laporkan Ijazah Kades Pangalasiang di Polda Sulteng

- Periklanan -

PALU-Penggugat hasil Pilkades Desa Pangalasiang Djamaluddin akhirnya melaporkan Kepala Desa (Kades) Pangalasiang saat ini Achmad Bahar ke Polda Sulteng, Minggu (5/7). Laporan itu terkait dugaan pemalsuan Ijazah SD tahun 1983 tergugat II intervensi, Achmad Bahar, dalam memenuhi persyaratan maju sebagai calon Kades Pangalasiang di Pilkades yang digelar pada 14 Desember 2019.

“Kami telah melaporkan saudara Achmad Bahar ke Polda Sulteng kemarin. Tentang ijazahnya yang diduga bermasalah yaitu ijazah SD nya tahun 1983 yang lalu, ” kata Djamaluddin didampingi Penasehat Hukumnya Abd. Haris Dg Nappa, SH, kepada Radar Sulteng, Senin ( 6/7).

Pada kesempatan itu, Penasehat Hukum Djamaludin, Abd Haris Dg Nappa, menjelaskan, dasar kliennya membuat laporan ke polisi disebabkan adanya dugaan pemalsuan surat ijazah SD dalam pengajuan persyaratan Pilkades 14 Desember 2019.

” Karena terdapat kejanggalan dalam data kependudukan seperti, pertama dalam fotocopy ijazah SD Achmad Bahar pada tahun 1983 tertulis tanggal lahir 16 Agustus 1968, sementara dalam fotocopy Kartu Keluarga (KK) tahun 2015 tertulis tanggal Lahirnya 10-10-1967, ” ungkap Haris Dg Nappa.

Kedua, kata Haris Dg Nappa, dalam Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat nomor yang sama tetapi nama yang berbeda. Ketiga, dalam Kartu Keluarga (KK) terdapat nomor yang sama tetapi nama yang berbeda dan nomor NIK yang sama.

Keempat, Surat Keterangan atas nama Kades, Kepala Urusan (Kaur) Pemerintahan yang dikeluarkan pada Agustus 2019 nama berbeda dengan KTP yang terbit pada Februari 2019. ” Klien kami membuat laporan polisi di Polda Sulteng tetap menganut asas praduga tak bersalah, ” tandasnya.

- Periklanan -

Laporan ijazah bermasalah ini menjadi amunisi baru bagi tim hukum Djamaluddin, yang terus memperjuangkan kebenaran dalam perhelatan Pilkades Desa Pangalasiang. Menurut Penasehat Hukum Djamaluddin, Abd Haris Dg Nappa, kasus ini menjadi pemicu semangat baru menjelang pembacaan kesimpulan dan putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengadili secara hukum administratif perkara 03 PTUN tentang gugatan hasil Pilkades Desa Pangalasiang.

Dikatakan Haris, diketahuinya adanya ijazah bermasalah dari Kades Achmad Bahar tersebut terungkap dalam persidangan di PTUN. Bukti-bukti fakta surat yang terkuak itu telah dikumpulkan, dan menjadi materi laporan ke Polda Sulteng dalam perkara pidana, yaitu dugaan pemalsuan ijazah, dan dugaaan pemalsuan identitas.

“ Ancaman hukuman dari perkara ini siapa yang divonis bersalah akan mendapat ganjaran hukum 6 tahun penjara. Selain itu, ada pejabat di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Donggala ikut terlibat dan bisa menjadi tersangka dalam menerbitkan surat-surat palsu yang dikeluarkan pemerintah, seperti ijazah, KTP, KK, hingga Akte Kelahiran anak, apalagi ini dalam memenuhi persayaratan kepala desa, “ tutur Haris Dg Nappa.

Dikatakan Haris, kepala desa yang dilahirkan atau diproduksi oleh sebuah kontestasi pemilihan pemimpin desa setingkat Pilkades yang palsu akan melahirkan seorang pemimpin yang palsu, dan pada akhirnya akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat, kekacauan hukum, pada desa setempat dikarenakan pemimpin yang palsu, tidak berintegritas, dan tidak kapabel.

Begitu juga dengan pihak-pihak di atasnya yang terlibat untuk menjegal pemimpin yang jujur dan amanah di desa, meski sudah melalui kontestasi pemilihan yang sesuai dengan mekanisme yang sah akan ketahuan. Hingga karier politiknya maupun karier birokrasinya pihak-pihak yang menghadang calon Kades yang sebenarnya akan hancur lebur, hanya karena mendukung salah satu calon atau bakal calon pemimpin di desa.

“ Kami sudah mengetahui ada pihak-pihak yang bermain selama ini dalam kontestasi Pilkades di Donggala, khususnya di Desa Pangalasiang. Mereka ini memengaruhi pejabat kabupaten setempat, agar mengarahkan seorang calon pemimpin di desa sesuai dengan skenario atau keinginannya, “ beber pengacara yang juga Ketua lembaga KAK-TIK Provinsi Sulawesi Tengah ini.

Karena itu dirinya berharap perkara yang sudah dilaporkan ini akan menjadi perhatian serius dari aparat hukum dalam hal ini kepolisian, untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan, hingga kasus ini dilimpahkan ke pengadilan.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.