Disyaratkan Surat Rekomendasi, Masyarakat Jasa Konstruksi Resah

- Periklanan -

Hamsir (Foto: Zainduin Jacub)

PALU – Masyarakat jasa konstruksi saat ini tengah resah, pasalnya untuk mengikuti lelang atau tender di Lingkungan Pemkot Palu pada 2017 ini, mereka harus mendapat rekomendasi dari inspektorat.

Padahal tahun-tahun sebelumnya tidak ada syarat seperti ini untuk mengikuti tender di Kota Palu. Harapan mereka dewan bisa mendengarkan apa yang menjadi keluhan masyarakat jasa konstruksi ini.

“Padahal yang kami tahu selama ini semua perusahaan itu bisa ikut dalam proses lelang, asalkan tidak masuk dalam daftar hitam,” kata Erwin dari Aspekindo.

Menurut Erwin aturan ini akan membuat mereka sulit untuk ikut dalam proses lelang dalam Palu.

- Periklanan -

Lalu apa tanggapan Komisi C terkait keluhan masyarakat ini. Anggota Komisi C Hamsir BE, mengatakan sudah mendengarkan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat jasa konstruksi.

Menurut Hamsir dia sangat heran dengan adanya aturan bahwa perusahaan yang akan mengikuti lelang harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat.

”Pemkot itu harus memahami Undang-Undang jasa konstruksi dan Pepres 80 dan saat ini diubah dengan Pepres 54 yang sama sekali tidak memuat aturan seperti itu,” ujar Hamsir.

Hamsir, mengatakan bahwa lelang atau tender proyek itu terbuka untuk semua masyarakat jasa konstruksi di seluruh wilayah Indonesia.

”Kalau mereka kemudian masuk di Kota Palu namun kemudian harus mendapat rekomendasi dari Inspektorat, itu yang kita pertanyakan,” ujarnya.

Dikatakan Hamsir kalau Pemkot kemudian memberi persyaratan seperti itu, berarti tidak memberi kesempatan kepada rekanan-rekanan untuk mengikuti tender di Kota Palu.”Itu menurut saya adalah sebuah pelanggaran,” kata Hamsir.(zai)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.