alexametrics Dishut Temukan Pembukaan Lahan Liar di Morut – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Dishut Temukan Pembukaan Lahan Liar di Morut

Klaim Aktivitas Rimba Alam Tanpa Izin

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

MORUT-Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), menemukan aktivitas pembukaan lahan liar atau tanpa izin di Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara. Namun oleh Kelompok Tani Rimba Alam, gerakan itu sebagai upaya penyelamatan hutan dari pembalakan liar.

Silang pendapat itu bermula dari surat teguran Kepala Dishut Sulteng Nomor : 522/20-11/P2MHA kepada Kelompok Tani Rimba Alam, 3 Juli 2020. Isinya menginstruksikan kelompok tersebut menghentikan pembukaan lahan kawasan di Tompira. Areal itu katanya disentuh tanpa izin.

Untuk menguak ihwal teguran tersebut, Radar Sulteng menemui Kepala Dishut Sulteng Dr Ir H Nahardi MM IPU di ruang kerjanya, Selasa (14/7).

Nahardi menjelaskan, kawasan dimaksud berada pada koordinat 02 05 08,6″ S.,121 24′ 14,3° E dan 02 04 55,3″ S., 121 24′ 06,2″ E. Lokasi itu berdasarkan laporan hasil pengecekan yang dilaksanakan oleh UPTD KPH Tepo Asa Aroa Dishut Sulteng pada 23-25 April 2020.

“Kami menerima informasi adanya pembukaan lahan kawasan di desa Tompira dan langsung menurunkan tim untuk melakukan pengecekan lokasi,” ujarnya.

Setelah ditelusuri, warga pembuka lahan tanpa izin itu merupakan anggota Koptan Rimba Alam. Warga ini meyakini lokasi itu adalah Hutan Kemasyarakatan (HKm). HKm adalah salah satu skema menyelesaikan konflik tenurial di kawasan hutan.

Penulusuran pun berlanjut pada pencarian dokumen HKm di kawasan itu. Akan tetapi Dishut menemukan fakta dimana Rimba Alam yang mengklaim pernah bermohon HKm sesungguhnya tidak mendapat persetujuan.

Dikronologiskan Nahardi, pada 2012 silam Koptan Rimba Alam pernah mengajukan permohonan kepada Bupati Morowali untuk memperoleh akses pengelolaan hutan melalui skema HKm seluas 300 hektar.

Selain Rimba Alam, lima koptan lainnya di wilayah Morowali juga mengajukan permohonan penetapan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm).

Kelompok tersebut yaitu Koptan Pa’antobu Desa Lembobalala, Karya Bersama Desa Dolupo Karya, Rimba Lestari Desa Era, Tunas Muda Desa Ensa, dan Koptan Wulan Deri Desa Korololama.

Permohonan itu kemudian diteruskan kepada menteri, karena pada waktu itu kewenangan memberikan HKm ada pada bupati, sedangkan kewenangan penetapan areal kerja HKm berada menteri. Sementara pemerintah provinsi tidak ikut diberi ruang, semuanya antara pusat dan kabupaten.

Setahun kemudian, kementerian melalui Balai Pengololaan DAS Palu- Poso bersama tim dari Jakarta melakukan verifikasi di lapangan. Hasilnya menyatakan lokasi yang dimohon Rimba Alam di Tompira tumpang tindih dengan perizinan yang lain.

Selanjutnya, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial menyurat kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali terkait rekomendasi penetapan areal kerja HKm.

Isinya menyebutkan bahwa hasil telaah lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan hanya dapat merekomendasikan dua IUPHKm kepada 2 (dua) kelompok tani dan tidak termasuk Koptan Rimba Alam.

“Koptan Rimba Alam tidak memperoleh IUPHKm karena lokasi yang dimohon tumpang tindih dengan perizinan lainnya, antara lain HTI Eco Green Recources yang dikeluarkan Menteri,” jelasnya.

Lanjut dikatakan Nahardi, pada 2006 atau jauh hari sebelum Rimba Alam bermohon, Bupati Morowali juga sudah mengeluarkan izin usaha pertambangan (IUP) di lokasi tersebut.

Perusahaan pemegang IUP yang tak disebutkan namanya itu kemudian memperbaharui dokumennya pada 2008, kemudian 2010 masih terus berlanjut. Bahkan 2010 sudah mengajukan permohonan rekomendasi izin pinjam pakai kepada menteri atas izin bupati.

Dengan demikian, Nahardi menyebutkan pembukaan lahan di kawasan Tompira ini terindikasi melanggar UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

“Oleh sebab itu ketika Polres mengambil langkah minta supaya diberi tahu, karena koptan ngotot pemegang IUPHKm, pertanyaannya mana lokasi HKm-nya. Bagaimanapun juga saya punya tanggung jawab UU 18 bahwa saya harus memberitahu ketika ada pelanggaran,” tegasnya.

Lebih jauh Nahardi mengungkapkan, pembukaan kawasan di Tompira dimulai sejak 2018 dengan luas bukaan sekira 2 (dua) hektare. Enam bulan kemudian menjadi 3 (tiga) hektare lebih dan terakhir di posisi bulan Mei 2020 sudah mencapai 46 hektar.

“Saya punya rekaman semua data pembukaan lahan itu secara spasial berdasarkan citra,” tandasnya.

Pembukaan lahan itu diketahui jauh bergeser dari lokasi awal yang dimohon. Pola pembukaan lahannya persis megikuti lokasi izin pijam pakai. Ia menduga, ada aktor yang paham soal spasial memberi arahan saat pembukaan kawasan.

“Kemarin kita sudah dapat kuncinya bahwa mungkin saja ada aktor yang paham soal spasial memberi arahan. Jadi hasil citra bukannya itu persis mengikuti batas-batas izin pinjam pakai,” katanya.

Ia juga mengaku menerima informasi bahwa masyarakat yang masuk di lokasi tersebut terorganisir. Bagi yang tidak masuk melakukan penebangan harus bayar Rp50 ribu per minggu dengan diiming-imingi nantinya akan mendapat kompensasi lahan dari pemegang izin pinjam pakai.

“Untuk informasi ini sedang dalam penelusuran pihak berwenang,” imbuhnya.

Nahardi lantas menunjukan, foto Akta Notaris atas nama Koptan Rimba Alam. Namun menurutnya dokumen itu bukan sebagai dasar melakukan pembukaan lahan.

“Kalau mau bertindak benar maka silahkan urus perizinannya,” sarannya.

Meski kasus ini sedang dalam penyelidikan Polres Morut, Nahardi tetap berkeinginan masalah ini dapat diselesaikan dengan dialog. Ia tidak ingin pemerintah dianggap tidak hadir dalam penyelesaian persoalan ini.

“Saya kasihan dengan rakyat di sana karena mereka tidak punya dasar apa-apa, makanya harus diberitahu. Karena polisi mengisyaratkan kita untuk memberitahu,” sebut Nahardi.

Terpisah, Ketua Koptan Rimba Alam Hamsin Wahid menyatakan pihaknya telah melayangkan surat klarifikasi Nomor 005/KTRA-DT/VI/2020, 13 Juli 2020 kepada Kepala Dishut Sulteng.

Melalui surat tersebut, Hamsin menjelaskan bahwa Koptan Rimba Alam desa Tompira dibentuk oleh Kepala Desa Tompira melalui SK Nomor : 05/DSTPR/X/2011 tertanggal 12 Oktober 2011 sebagai Pengelola kegiatan Hutan Kemasyarakatan dan Rehabilitasi hutan dan lahan Desa Tompira Kecamatan Petasia Timur.

Menurutnya, Kades Tompira saat itu mengusulkan IUPHKm pada Kawasan Hutan Produksi seluas 1.098 Hektare pada Koordinat 121°24’34.55.939” E 2°5’7.862” S kepada Bupati Morowali.

Fakta ini dapat dibuktikannya berdasarkan surat Bupati Morowali kepada Menteri Kehutanan tentang usulan penetapan Areal Kerja IUPHKm Nomor: 522/0308/DisHutBun/VIII/2017.

Dalam surat tersebut disebutkan Koptan Pa’antobu areal HKM seluas 6.000 Hektare, Rimba Alam 1.098 Hektare, Dolupo Karya 2.500 Hektare, Rimba Lestari 2.150 Hektare, Tunas Muda 948 Hektare dan Wulan Deri seluas 218 Hektare.

“Perlu kami tegaskan bahwa luasan yang dimohonkan Koptan Rimba Alam adalah 1.098 Hektare, bukan seluas 300 hektare sebagaimana surat teguran Kadishut Sulteng,” kata Hamsin kepada Radar Sulteng, Senin (20/7).

Lanjut ia menuturkan, permohonan IUPHKm itu kemudian mendapat persetujuan dan rekomendasi dari kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali setelah dilakukan verifikasi lapangan untuk selanjutnya diteruskan kepada Bupati Morowali.

Koptan Rimba Alam kemudian mendapat pengesahan gambar Areal Kerja IUPHKm pada Kawasan Hutan Produksi seluas tersebut beserta koordinat untuk selanjutnya diusulkan kepada Menteri Kehutanan.

Jika kemudian hari usulan Koptan Rimba Alam tidak disetujui, Hamsin menegaskan bahwa surat Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan DAS dan Perhutanan Sosial yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Morowali itu seharusnya juga diteruskan kepada mereka.

Terkait tudingan tumpang tindih perizinan lainnya, Hamsin menyebutkan hal itu tidak mungkin terjadi. Pasalnya, tidaklah mungkin Kepala Desa Tompira mengeluarkan Surat Keterangan Tanah dan begitu juga Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Morowali tidak akan menyetujui usulan Areal Kerja Koptan Rimba Alam tersebut.

Demikian halnya Bupati Morowali, tidak mungkin mengesahkan dan mengusulkan Penetapan Areal Kerja HKm kepada Menteri Kehutanan jika areal HKm Koptan Rimba Alam dimaksud benar terjadi tumpang tindih dengan perizinan lainnya.

Hal lainnya menurut Hamsin yakni, tidak adanya kegiatan penanaman di kawasan itu, malah fakta lapangan sampai saat ini menunjukan justru terjadi pengrusakan hutan atau pembalakan liar. Selain itu adanya praktik penjualan lahan di areal Kawasan Hutan Produksi yang diusulkan Rimba Alam.

“Pembukaan lahan sebagaimana disangkakan kepada kami hanya berdasarkan pengecekan secara sepihak oleh UPTD KPH Tepo Asa Aroa. Hal ini mengabaikan asas praduga tidak bersalah, dan kami klarifikasi bahwa kegiatan tersebut tidak benar,” tegasnya.

Hamsin juga menduga bahwa sangkaan pembukaan lahan kawasan kepada Koptan Rimba Alam sebagai fitnah yang berdampak hukum kepadanya. Sebab ia mengaku menerima pnggilan dari penyidik Tipidter Satreskrim Polres Morut.

Padahal menurut Hamsin, pembalakan liar sebagai fakta lapangan yang terjadi bertahun tahun dan penjualan tanah dalam Hutan Kawasan yang diduga melibatkan oknum aparat desa Tompira adalah penyebab utama terjadinya kerusakan dalam Kawasan Hutan itu. Praktik ini diduga dilakukan secara terorganisir.

“Saya sudah memberikan keterangan sebagai saksi dalam dugaan kasus pengrusakan hutan. Padahal di sana terjadi pembalakan liar dan penjualan lahan kawasan yang dapat merugikan negara, merusak lingkungan hidup dan mengancam kehidupan serta menimbulkan keresahan masyarakat Tompira pada umumnya dan khususnya Koptan Rimba Alam,” bebernya.

Di kesempatan yang sama, Sekretraris Koptan Rimba Alam Abdul Rahman menambahkan bahwa kondisi itu kemudian memicu reaksi Koptan Rimba Alam untuk melakukan pengusiran dan pendudukan barak pelaku pembalakan liar pada 13 oktober 2019.

Sementara pemasangan portal dan papan peringatan pelarangan aktivitas di areal kawasan Hutan Produksi serta pembuatan posko adalah upaya untuk mencegah pengrusakan hutan dari pelaku pembalakan liar dan penjualan tanah di areal itu.

“Kami justru meminta kepada aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas oknum pelaku pembalakan liar dan penjualan tanah dalam Hutan Kawasan. Jangan kami yang dikambinghitamkan,” tegas Rahman.

Ia juga menjelaskan alasan Rimba Alam melakukan penanaman pada koordinat 121°24’14.3 E, 02°05’.08.6” S sebagai bentuk kampanye kepedulian terhadap lingkungan dan anti dengan pengrusakan hutan. Sebab tempat itu adalah lokasi penampungan kayu gelondongan serta barak para pelaku pembalakan liar yang telah gundul sebelumnya.

Selain memberikan edukasi kepada masyarakat dan anggota Koptan Rimba Alam tentang pentingnya menjaga hutan dan melestarikan alam untuk lingkungan hidup sehat dan bersih yang merupakan bagian dari hak asasi manusia, penanaman itu sekaligus untuk menjaga dan mempertahankan areal yang telah disahkan dan diusulkan oleh Bupati Morowali kepada Menteri Kehutanan.

Sebagai bukti bahwa penanaman itu dilakukan atas niat dan itikad baik, maka Rimba Alam juga mengundang sejumlah pejabat yaitu Ketua Fraksi NasDem Komisi III DPR-RI, UPTD Kehutanan di Morut, Bupati Morut dan Sekda Morut, Ketua, Wakil Ketua I dan II, Ketua Komisi II dan III DPRD Morut, Kapolres Morut, Camat Petasia Timur, Pendamping Ex Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Morowali dan Kepala Desa serta Ketua BPD Tompira.

Terkait segala yang dilakukan Koptan Rimba Alam, pendamping Koptan Rimba Alam Amir A. Kasim menyebut mereka telah mempedomani regulasi mulai dari UU Nomor 39/1999 tentang HAM, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU Nomor 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan, hinga Perpres Nomor 88/2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan.

Melalui klarifikasi yang sama, Amir mengatakan Koptan Rimba Alam meminta Kadishut Sulteng lebih mengedepankan asas praduga tidak bersalah, dengan meminta klarifikasi sebelumnya kepada Rimba Alam sekaligus memberi petunjuk, bimbingan dan arahan terkait penyelesaian masalah IUPHKm Koptan Rimba Alam sesuai regulasi.

Ia menjelaskan, sebagian masyarakat Tompira menggantungkan hidup dari hasil sawah, ladang dan kebun, sebagian lagi bekerja pada perkebunan sawit dan berdagang sayur sayuran serta lainnya.

Menurutnya, permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat Tompira adalah masalah lahan tanah olahan atau garapan, dan diketahui pula bahwa lahan tanah garapan desa Tompira menuju desa Bunta hampir setiap tahunnya menjadi langganan banjir. Kemudian dari desa Tompira ke arah Beteleme adalah Lahan II milik transmigrasi, dan lahan tanah garapan kearah Bungku sebagian besar telah menjadi lahan sawit.

“Untuk diketahui bahwa satu-satunya areal yang menjadi alternatif untuk bisa dijadikan lahan tanah garapan adalah Areal yang berada diKawasan Hutan Produksi sebagaimana yang telah diusulkan melalui program HKm,” tandasnya.

Amir juga meminta pihak terkait dapat mengusut tuntas oknum pelaku dugaan pembalakan liar dan penjualan lahan di kawasan tersebut.

“Kami juga meminta aparat untuk mengusut pelaku pembalakan liar dan penjualan lahan di kawasan ini,” pungkasnya.(ham)

Berita ini sudah tayang di koran harian Radar Sulteng, edisi Selasa 21 Juli 2020.

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.