PALU-Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palu menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama Pengadilan Agama (PA) se Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), yang digelar selama tiga hari di sebuah hotel di Kota Palu, Rabu (17/3). Rakor yang menaati protokol kesehatan (Prokes) tersebut dibuka oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Badan Peradilan Agama (Badilag) Dr. Drs. H. Aco Nur, SH., MH, secara virtual.
Selain Rakor, akan dilaksanakan pula penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kapolda Sulteng Irjen Polisi Abdul Rakhman Basso, untuk mengamankan jalannya persidangan, sita dan eksekusi. Serta melakukan MoU dengan RAL, dalam menggaungkan kegiatan-kegiatan PTA ke seluruh masyarakat yang ada di Sulteng.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen Badilag, H. Aco Nur memuji jajaran PTA Palu yang telah memiliki Informasi Teknologi (IT) yang terbaik, dan pengelola IT yang piawai. Dirjen juga menyahuti secara positif usulan-usulan yang disampaikan Ketua PTA Palu, Dr. Drs. H. Syahril, SH., MH, yang meminta agar Dirjen menilai secara objektif upaya PTA Palu dan PA Kabupaten Buol untuk mendapatkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
“ Baik, usulan ini akan kami jawab sesuai dengan kinerja yang ditunjukkan oleh PTA Palu dan PA Kabupaten Buol. Semoga PA yang lain yang ada di kabupaten-kabupaten se Provinsi Sulawesi Tengah sebanyak 10 PA bisa menyusul kemudian, “ harap Dirjen.
Dirjen juga memberi wejangan atau nasihat, kepada seluruh keluarga besar PTA PALU dan kepala-kepala PA agar lebih gigih berinovasi, berkreasi dan lebih memihak kepada orang kecil.
“ Banyak perkara dan kasus-kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun kemarin itu masih belum memihak kepada mereka yang mencari keadilan, mencari kepastian hukum. Mereka adalah masyarakat menengah ke bawah. Karena itu kedepan kita harus lebih memihak kepada mereka ini, “ tegas Dirjen lagi.
Karena itu, Dirjen beraharap strategi komunikasi dan informasi lebih digenjot lagi, dengan melakukan berbagai sosialisasi-sosialisasi hingga ke kecamatan, desa dan kelurahan. Kepala-kepala PA harus rajin bertemu dan melakukan pendekatan, melakukan sosialisasi kepada camat dan kepala desa, hingga di tengah-tengah masyarakat agar kerja-kerja dari Pengadilan Agama ini, peran dan fungsinya dapat dimaksimalkan, diketahui dengan baik oleh masyarakat.
Makanya Dirjen menagih komitmen itu dengan sebuah tekad, bersinergi, bersosialisasi, menggunakan dan mengembangkan strategi informasi dengan sebaik-baiknya. Misalnya melakukan hubungan timbal balik dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang ada di daerah-daerah, untuk melakukan upaya-upaya hukum guna mewujudkan kepastian hukum di tengah masyarakat.
Kepala PTA Palu, H. Syahril, mengungkapkan, pihaknya telah banyak melakukan kegiatan dengan para kepala PA di Provinsi Sulawesi Tengah, baik secara virtual maupun bertemu langsung di kantor PTA Palu. Hubungan yang baik antara PTA dan PA se Sulteng telah melahirkan berbagai kreasi dan inovasi untuk memajukan peran dan fungsi PTA Palu.
“ PTA Palu dengan Zona Integritas untuk mewujudkan WBBM telah dilakukan dengan inovasi dan 9 aplikasi telah memiliki WBK. Kami mengusulkan untuk penandatanganan MoU dengan Polda Sulteng dalam rangka pengamanan persidangan di PTA Palu, dan pengamanan eksekusi. Serta MoU dengan Radio Alkhairaat untuk melakukan sosialisasi di tengah masyarakat Sulawesi Tengah, “ papar Ketua PTA Palu, H. Syahril.
Sementara itu, dalam laporannya ketua panitia pelaksana Rakor, Drs. H. JohanArifin, SH., MH, tujuan digelarnya Rakor adalah meningkatkan profesionalitas dan kemampuan dalam pelaksanaan tugas seluruh jajaran pada PTA Palu dan PA se wilayah PTA Palu di Sulteng.
Kemudian, mendapatkan solusi atas permasalahan hukum yang terjadi pada PTA Palu dan PA se wilayah PTA Palu. Dimilikinya kesamaan persepsi, motivasi dan semangat dalam mewujudkan keberhasilan mendapatkan Zona Integritas bagi PA se wilayah PTA Palu tahun 2021, baik predikat WBK maupun WBBM.(mch)
