Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Direktur RS Anuntaloko : Kami Bukan Menyita, Tapi Minta Jaminan

PARIMO-Direktur RSUD Anuntaloko Parigi, Nurlela Harate, membantah jika mereka disebut menyita barang milik pasien. Menurut pengakuan Nurlela, pihaknya bukan menyita barang milik pasien, melainkan meminta jaminan, Senin (7/1). 

Sebelumnya, pihak RS dituding menyita sertifikat tanah milik salah seorang pasien di RSUD Anuntaloko, Afrian Jaya Surya Pratama, karena sang pasien tidak mampu melunasi biaya pengobatan di RS tersebut yang jumlahnya kurang lebih Rp 3 juta. 

Pasien tersebut dirawat pada bulan November lalu dan telah meninggal di kediamannya, bukan di rumah sakit. “Bukan penyitaan itu. Kami hanya meminta jaminan, dan oleh pihak pasien kami diberikanlah jaminan dengan tenggang waktu,”ungkapnya. 

Aturan tersebut diterapkan pada pertengahan tahun 2018. Pihak RS menambahkan kebijakan, jika pasien ingin pulang selain buat pernyataan untuk membayar, pasien harus memberikan jaminan kurang lebih setara dengan biaya di rumah sakit. 

Kebijakan tersebut lahir karena banyaknya piutang yang belum terbayar di RSUD Anuntaloko. Ditemukan data di rumah sakit sejak tahun 2015 sampai Maret 2017 yang berutang pada rumah sakit, banyak yang belum membayarkan lunas sampai sekarang. Pihaknya tidak membeberkan berapa banyak yang harus dilunasi. 

Berdasarkan surat edaran yang ditandatangani bupati, pihak rumah sakit mengirimkan kepada 14 camat yang ada di wilayah Parimo. Diantaranya Kecamatan Parigi Tengah, Kecamatan Parigi Utara, Kecamatan Siniu, Kecamatan Ampibabo, Kasimbar, Kecamatan Torue, Sidoan, Tinombo, Kecamatan Parigi, Parigi Selatan, Kecamatan Balinggi dan Sausu. 

“Kami sudah bersurat di tahun 2017 yang intinya di dalam surat itu, meminta kepada camat untuk melakukan pendataan kepada masyarakat untuk yang namanya tercantum dalam lampiran untuk menyelesaikan seluruh biaya perawatan, pengobatan selama di rumah sakit,”ungkapnya. 

Menurut dia, pihak rumah sakit meminta kepada bupati, agar meminta para camat untuk membantu rumah sakit. Apabila dalam pendataan terdapat namanya yang tercantum dalam lampiran tergolong keluarga miskin, segera di daftar ke dinas sosial untuk mendapatkan kartu kepesertaan KIS APBD dengan melampirkan fotokopi KTP, KK dan surat pernyataan yang ditandatangani kepala desa dan camat. 

Kemudian, apabila dalam lampiran tercantum namanya tergolong keluarga mampu, agar segera melunasi segala biaya perawatan, pengobatan dan tindakan selama di rumah sakit. 

“Surat dikirim ke kecamatan, ada tanda terima. Tapi sampai dengan saat ini belum ditindaklanjuti,”bebernya. 

Karena tidak ditindaklanjuti di tahun 2017, kemudian pihak RSUD Anuntaloko bersurat kepada dewan pengawas, dan melakukan pertemuan dengan dewan pengawas, kepala dinas, Bappeda dan BPJS, petinggi di rumah sakit, dipaparkan kondisi rumah sakit termasuk piutang tersebut. 

Namun, tetap saja piutang di rumah sakit tidak juga terbayarkan. Sehingga berdasarkan hal tersebut mereka mengambil keputusan bersama. Pasalnya, tandatangan bupati saja tidak ditindaklanjuti. “Terus kami siapa yang mau bayar. Siapa yang akan membayarkan hutang yang bertahun-tahun tersebut,”kata dia. 

Ia mengatakan bahwa mengenai jaminan tersebut dianggap telah sesuai prosedur. Karena pihak RSUD sudah memberikan cukup kebijakan tanpa paksaan kepada pasien. “Saya mengambil kebijaksanaan. Tapi dasar kenapa saya ambil kebijaksanaan itu ada,”tandasnya. 

Kalaupun pasien tidak punya uang jaminan, sisanya bisa dilunasi sesuai dengan kesepakatan waktu yang telah ditentukan. Jika pasien sudah bisa melunasi pembayaran, jaminan tersebut akan dikembalikan.(iwn)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.