Dinilai Terlalu Lama “Mengendap” di Penyidik

Pengunjukrasa Pertanyakan Kasus Pembangunan Kantor DPRD Morut

- Periklanan -

PALU – Masa aksi Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulteng menggelar unjuk rasa meminta, agar Polda Sulteng segera mengusut tuntas kasus korupsi di Kabupaten Morowali Utara (Morut).
Kasus korupsi yang telah merugikan uang negara sebesar Rp 9 miliar dalam pembangunan kantor DPRD Morut menjadi perharian masa aksi yang berunjukrasa, Kamis (14/2), depan Polda Sulteng.
Masa aksi berharap agar Kapolda Sulteng yang baru saja dilantik bisa menyelesaikan persoalan Korupsi tersebut karena dinilai sudah terlalu lama “mengendap” di penyidik Tipikor Polda Sulteng.
Koordinator Lapangan (Korlap) masa aksi, Harsono Bereki menyampikan, kasus korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa, sehingga dugaan kasus korupsi ini harus segera diselesaikan oleh Polda Sulteng. Mengingat hasil perhitungan kerugian keuangan negara dugaan kasus korupsi ini sudah diserahkan kepada BPK RI ke Tipikor Polda Suteng pada tanggal 12 November 2018.
“Penundaan penetapan tersangka yang berlarut-larut sangat bertentangan dengan UU nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, cepat, dan biaya ringan. Sehingga kalau belum ditetapkan tersangka sampai lama, pemeriksaan oleh Polda Sulteng akan menghabiskan anggaran besar, bahkan sampai puluhan juta, hanya untuk menangani kasus ini,” katanya.
Menurut Harsono, ada dua kasus besar yang masih ditangani Polda Sulteng, selain dengan kasus Korupsi di Morut, juga di Kabupaten Toli-toli kasus dugaan pertambangan yang berlokasi di Desa Oyom Kecamatan Lampasio, dan kasus Poso yang saat ditangani oleh Kejati Sulteng.
“Kami mendesak Polda Sulteng untuk segera menetapkan tersangka dalam dugaan kasus korupsi gedung Morut yang telah merugikan uang negara sebanyak Rp 9 Miliar. Polda juga harus melakukan pemeriksaan kepada Bupati Morut, terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan APBD tahun 2016 dan 2017,”ujar Harsono.
Menerima masa aksi, Kasubdit Penmas Polda Sulteng, Kompol Sugeng menjelaskan, bahwa untuk penanganan kasus yang ada di Morut, entah itu terkait dengan pembangunan gedung DPRD maupun pengadaan lahannya, penanganannya masih berjalan. “Penanganannya bukan jalan ditempat, namun masih bertahap, dan terus berproses,” jelasnya.
Sugeng menjelaskan, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan lahan, masih ada kendala. Kendalanya yaitu, pada saksi ahli perhitungan harga tanah, sebab ahli ini ada di wilayah Jakarta dan sampai saat ini saksi ahli, belum bisa diambil keterangannya. “Saksi ahli perhitungan harga tanah, hanya ada di wilayah Jakarta, sehingga itu kendala kami,” kata Sugeng.
Sugeng menegaskan, bahwa kasus dugaan korupsi ini sudah didampingi oleh KPK, sehingga apabila ada proses keterlambatan yang ada di proses kepolisian, maka secara otomatis KPK akan melakukan pemeriksaan terhadap penyidik. “Kalau saja kasus dugaan korupsi ini tidak segera diselesaikan, maka KPK akan melakukan pemeriksaan, jadi seperti itulah mekanisme dan prosesnya,” ujarnya. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.