PALU – Terhitung telah belangsung 20 tahun, operasi yang berada di wilayah Kabupaten Poso mendapat respons dari anggota Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Daerah Pemilihan Sulteng, Abdul Rahman Thaha (ART).
ART mengusulkan operasi pengejaran kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) sebaiknya diambil alih pasukan TNI. Sebab apa yang dilakukan kelompok tersebut dinilai separatis atau akan membuat negara di dalam negara.
Disela waktunya usai melaksanakan reses, Abdul Rahman Thaha, Kamis (4/3) menjelaskan terkait penanganan kelompok MIT yang tak kunjung tuntas. Terlebih, operasi tersebut sudah berlangsung hampir 20 tahun dan telah beberapa kali berganti sandi operasi.
Tak hanya itu, operasi telah menelan dana cukup besar. Menelan banyak korban jiwa tidak hanya di kalangan kelompok MIT tapi juga aparat TNI dan Polri.
“Sudah cukup besar dana yang telah dikucurkan untuk operasi tersebut. Tapi kenapa sampai sekarang tidak tuntas juga. Itu ada apa?,’’ tandasnya.
Kegagalan aparat kepolisian dalam menuntaskan kelompok MIT, lanjut Rahman menjadi alasan kuat untuk diambil alih TNI. Apalagi, kata dia, perbuatan yang dilakukan kelompok MIT pimpinan Ali Kalora itu bukan lagi kriminal biasa tapi sudah masuk separatis.
‘’Mereka itu separatis. Punya senjata dan TNI yang punya kemampuan untuk menghadapinya,’’jelasnya lagi.
Anggota Komite I DPD RI ini juga prihatin dengan jatuhnya korban, dua orang anggota satgas Madago Raya dalam baku tembak dengan kelompok MIT, Selasa dan Rabu kemarin. Ia pun berharap, tidak ada lagi jatuh korban dalam upaya penanganan kelompok yang dulunya dipimpin Santoso tersebut.
“Kalau penanganan kasus Poso ini sebenarnya bisa tuntas jika ditangani secara serius. Apalagi kekuatan kelompok Mujahidin Indonesia Timur ini semakin berkurang dan tinggal 9 orang dengan kekuatan persenjataan yang minim. Sementara kekuatan pasukan keamanan cukup besar dan dilengkapi dengan persenjataan yang memadai. Ia pun optimis jika operasi tersebut dikendalikan oleh TNI, maka kelompok MIT bisa segera dituntaskan,” katanya.
Selain terkait operasi pengejaran kelompok MIT, tujuan ART ke Sulteng juga berkaitan dengan kunjungan kerja DPD RI Dapil Sulteng Komite I ke Mapolda Sulteng. Akan tetapi hingga saat ini surat yang dilayangkan ke Polda Sulteng tidak mendapatkan balasan resmi dari pihak Polda.Surat tersebut masuk sejak tanggal 1 Maret 2021.
“Bagaimana saya tahu soal perkembangan Khamtibmas di Sulteng, termasuk masalah Poso. Kalau surat saya akan Kunker di Polda juga saya tidak ditanggapi, saya minta harus ada evalusi dari Kapolri untuk Polda Sulteng,” katanya.
Menurutnya apa yang didapatkan saat turun langsung ditengah masyarakat, akan disampaikan para rapat paripurna dan juga pembahasan dengan mitra kerja Komite I, termasuk mempertanyakan tentang anggaran operasi di Poso.Juga menegaskan agar kelomok MIT di Poso harus secepatnya diselesaikan. “Saya juga harus tau karena ini amanat undang-undang. Saya kerja di wilayah kerja saya, apa yang menjadi temuan saya akan saya sampaikan pada paripurna dan dirapat kerja nantinya,” tegasnya.
Terpisah Kapolda Sulteng Irjen Pol. Drs. Abdul Rakhman Baso, S.H dikonfirmasi Radar Sulteng via pesan WhatsApp terkait surat penyampaian Kunker anggota DPD RI dapil Sulteng Abdul Rahman Thaha yang belum direspons pihak Polda?. “Bisa koordinasi dgn Spri Polda. Nanti diarahkan ke Wakapolda krn saya sementara ngantor di Tokorondo Poso,” tulis Kapolda.
Kabid Humas Polda Sulteng, AKBP Didik Supranoto dikofirmasi via telepon tadi malam Didik mengaku, belum mengetahui soal surat kunker anggota DPD RI Dapil Sulteng. “Besok (hari ini) saya cek ke bagian surat apa sudah diterima atau belum,” ujarnya.
Beberapa menit kemudian Didik Supranoto mengirimkan pesan WhatsApp. “Pabungkol Spripim sdh menghubungi Nomor tlp yg ada di surat An. FADLI : mereka akan mengatakan akan dilaporkan ke Bosnya Kapan beliau akan berkunjung. Tadi Pagi menghubunginya,” tulis Didik Supranoto. (who)
