Dinilai Membangkang, Iqbal Andi Magga Bakal Dipecat dari Golkar

- Periklanan -

Muhammad Iqbal Andi Magga. (Foto: Zainudin Jacub)

PALU – Perlawanan Muhammad Iqbal Andi Magga, terhadap keputusan Partai Golkar yang memberhentikan dia  sebagai Ketua DPRD Palu,  tampaknya bakal berbuntut pada pemberhentiannya dari Partai berlambang pohon beringin itu.

Wakil Ketua DPD Partai Golkar Kota Palu H Kadir Samauna kemarin (24/8) menyatakan, DPD Partai Golkar Kota Palu telah menggelar rapat pleno, dengan keputusan Iqbal Andi  Magga akan diberhentikan dari Partai Golkar.

“Pak Iqbal bakal diberhentikan karena telah melakukan pembangkangan terhadap Partai Golkar,” kata Kadir Samauna yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Palu.

Bentuk pembangkangan Iqbal kata Kadir adalah dengan menggugat Partai Golkar baik ke Pengadilan maupun Mahkamah Partai saat proses pemberhentiannya sebagai Ketua DPRD sedang berlangsung. “Berarti dia melawan keputusan Partai Golkar,” katanya.

Keputusan  pleno DPD Partai  Golkar Kota Palu kata Haji Kadir sudah diserahkan kepada DPD Partai Golkar Sulteng. Nanti DPD Partai Golkar Provinsi  kemudian  akan mengusulkan ke DPP Partai Golkar untuk proses pencabutan Kartu Tanda Anggota (KTA).

- Periklanan -

“Jika KTA Pak Iqbal Andi Magga sudah dicabut berarti dia tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD dari Partai Golkar sehingga harus di PAW,” ungkapnya.

Dibagian lain Anggota Dewan dari Daerah Pemilihan 1 Palu Utara-Tawaeli ini menyatakan sejak Paripurna pemberhentian beberapa pekan lalu, secara defacto Iqbal Andi Magga bukan lagi Ketua DPRD Kota Palu.

“Coba lihat surat keputusan DPRD Palu Nomor 17/5/61 tentang pemberhentian Saudara Muhammad Iqbal Andi Magga SH selaku Ketua DPRD Palu Periode 2014-2019,” kata Kadir

Dalam keputusan itu jelas bahwa Iqbal telah diberhentikan sebagai Ketua Dewan Kota dan Ishak Cae telah diusulkan sebagai calon Ketua DPRD.

“Jadi Paripurna tersebut agendanya bukan usulan pemberhentian Iqbal sebagai Anggota DPRD Kota Palu. Tapi sudah pemberhentian yang bersangkutan sebagai Ketua Dewan,” kata Kadir.

Makanya kata dia Iqbal sudah tidak berhak melakukan tugas-tugas sebagai Ketua Dewan. “Seperti menandatangi KUA dan PPAS,” kata Kadir lagi.

Makanya Fraksi Golkar menginginkan kesepakatan KUA dan PPAS yang ditandatangani ditinjau kembali.(zai)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.