Dinas BMPR Sulteng Sosialisasikan Pelaksanaan Percepatan RDTR

- Periklanan -

PALU – Penataan ruang merupakan salah satu instrument yang bernilai strategis untuk mewadahi proses pembangunan, karena di dalamnya terdapat upaya-upaya penanganan lingkungan, pembangunan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Sulawesi Tengah, Ir H Syaifullah Djafar, MSi dalam sambutannya, pada pembukaan Sosialisasi Pelaksanaan Percepatan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng, Selasa (5/3), menjelaskan, tujuan disusunnya RDTR adalah untuk membuat acuan bagi kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diatur dalam RTRW. Sehingga dapat menjadi alat operasionalisasi dalam sistem pengendalian dan pengawasdan pelaksanaan pembangunan fisik kawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan atau masyarakat.
“Adapun fungsi dari RDTR ini adalah sebagai instrument untuk mendukung upaya pengembangan BWP Kawasan Perkotaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip tata ruang sehingga tercipta kawasan perkotaan yang aman, produktif, dan berkelanjutan,” kata Syaifullah.
Sedangkan manfaat dari RDTR ini menurutnya adalah, sebagai arahan bagi masyarakat dalam pengisian pembangunan fisik kawasan serta sebagai pedoman bagi instansi dalam menyusun zonasi dan pemberian perijinan kesesuain pemanfaatan bangunan dengan peruntukan lahan.
Melalui kegiatan sosialisasi ini dia berharap, Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng dapat mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal penyusunan dan penyelesaian RDTR Kabupaten/Kota. Sehingga, dia memohon perhatian dan kerja sama dari Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan informasi dalam hal progress kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis rekomendasi Gubernur dalam rangka pemberian persetujuan substansi di Kementerian ATR/BPN.
“Pemerintah Provinsi akan secara aktif mendampingi proses rekomendasi Gubernur dengan memberikan data dan informasi yang dimiliki institusi dan sector terkait sesuai dengan kewenangannnya,” sebut Syaifullah.
Sementara itu Ketua Panitia kegiatan, Arief Rahman Koddong menambahakn, maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk menginformasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka percepatan RDTR Kabupaten/Kota. Tujuannya, agar Kabupaten/Kota menerima informasi tentang Perundang-undangan yang berlaku terkait proses penyusunan dan penyelesaian RDTR, serta Pemerintah Provinsi dapat mengetahui progres dan proses sudah sampai sejauh mana Kabupaten/Kota di Provinsi Sulteng di dalam penyusunan RDTR-nya masing-masing. Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 2 hari, sejak 5 sampai 6 maret.
“Jumlah peserta sebanyak 49 orang terdiri unsur OPD Provinsi Sulteng, OPD bidang penataan ruan dan lingkungan hidup Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah BPN Sulteng dan Kantor Pertanahan se Sulteng,” tutup Arief Koddong.(acm)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.