Dilarang Iklan Kampanye dalam Bentuk Berita

- Periklanan -

PALU-Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama pengurus partai politik (parpol) sekaligus calon anggota legislatif (DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan (Dapil) Sulteng, dengan mangangkat dua materi utama yakni metode kampanye iklan di media massa dan media elektronik, serta rapat umum, yang digelar di ruang rapat KPU Sulteng, Selasa (22/1).

Rakor menampilkan dua narasumber dari komisioner KPU Sulteng, Sahran Raden dan Syamsul Gafur, dimoderatori Cherly Azharuddin. Pemateri pertama Sahran Raden, membahas metode kampanye iklan di media massa dan media elektronik. Sedangkan Syamsul Gafur, membahas rapat umum bagi peserta Pemilu. Rakor kali ini mengangkat tema “Mewujudkan kampanye untuk pendidikan politik dan peningkatan partisipasi masyarakat.”

Materi kedua narasumber cukup apik, karena terkait dengan iklan kampanye peserta Pemilu 2019, yaitu dua pasang calon Presiden, 16 parpol yang didalamnya terdiri dari para caleg, dan 21 calon anggota DPD RI Dapil Sulteng.

Dalam paparannya Sahran Raden mengakui, bahwa KPU membuat iklan agak repot dalam produksi. Lantas, apakah peserta pemilu bisa membuat iklan sendiri. Menurut Sahran boleh.

“Kami fasilitasi pembuatan iklan di media masa itu, dan kalau ada peserta pemilu yang ingin membuat iklan sendiri dipersilakan, “ kata Sahran.

Dikatakannya, kampanye peserta pemilu melalui Iklan di media massa dan media elektronik itu mulai digelar sejak 24 Maret 2019 dan berakhir pada 13 April 2019. Saat sekarang masih ada kesempatan bagi peserta pemilu untuk memasukkan desain iklannya di KPU Sulteng, dan dideadline hingga 10 Maret 2019.

“ Yah kalau dihitung sekarang ini masih ada kesempatan satu bulan lagi bagi peserta Pemilu, untuk mengusulkan desain materi iklannya dan difasilitasi oleh KPU, “ beber Sahran.

Materi iklan yang akan ditampilkan, kata Sahran Raden, berbentuk tulisan, suara, dan bisa gambar, dan atau gabungan antara tulisan dan gambar. Bisa naratif dan interaktif untuk spot iklan di media elektornik, berupa radio dan televisi. Begitu juga berkampanye atau beriklan di media sosial, dibolehkan. Isi kampanye berupa program peserta pemilu dan visi misinya.

- Periklanan -

Sedangkan media yang akan dijadikan sebagai media partner diutamakan media lokal, yang kapabel dan dipercaya oleh masyarakat.

“Semua iklan itu harus ditayangkan, dengan memiliki kesetaraan dan keadilan. Tanpa membeda-bedakan untuk peserta pemilu yang satu dengan yang lain, “ tegasnya.

Dijelaskannya lagi, dari 37 materi iklan peserta pemilu (iklan Capres, iklan Caleg, dan iklan DPD) khusus spot iklan di media elektronik hanya berisikan 10 spot berdurasi paling lama 60 detik untuk setiap stasisiun televisi dan radio setiap hari. Ditambah dialog interaktif yang dapat dimengerti dan dipahami oleh pemilih. Sedangkan di media cetak diumumkan atau diiklankan di koran lokal Sulteng. Ukuran iklannya 810 mm kolom atau satu halaman untuk setiap media cetak setiap hari. Di berita jaringan (medsos), satu spot paling lama 30 detik setiap hari.

“Ada 37 materi iklan peserta pemilu akan kita tayangkan di media cetak. Memuat foto pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan nomor urut. Untuk caleg DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah foto pengurus parpol, nama dan gambar parpol. Untuk DPD RI memuat nama dan nomor urut. Tapi yang paling penting diperhatikan salah satunya adalah dilarang membuat materi iklan dalam bentuk berita. Karena berita dan iklan itu berbeda. Sekali lagi diingatkan, tayangan iklannya tidak dalam bentuk berita penulisannya, “ tandas Sahran.

Sementara itu, Syamsul Gafur, dalam materinya rapat umum kampanye, menjelaskan, berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, mekanisme kampanye rapat umum, berkaitan dengan soal waktu dan pelaksanaan. Siapa pelaksananya sudah jelas adalah peserta pemilu, yang diwakili oleh petugas kampanye atau tim kampanye yang akan melakukan perancangan dan perencanaan dalam kegiatan kampanye.

“Yang dimaksudkan dengan tempat kampanye boleh dilakukan di lapangan, di stadion, ataupun di alun-alun atau tempat terbuka lainnya yang kapasitas atau daya tampungnya bisa cukup. Karena terkait dengan keamanan dan kenyamanan, “ paparnya.

Sedangkan batas waktu untuk kampanye dimulai pukul 09.00 sampai pukul 18.00. Apalagi kegiatan kampanye ini dilakukan dengan varian konvoi dan pawai peserta pemilu. Tentu diperlukan kesigapan dari tim petugas tim kampanye masing-masing peserta pemilu. Tim kampanye menyurat secara resmi terlebih dahulu kepada kepolisian setempat untuk mendapatkan izin melaksanakan konvoi.

“Perlu diperhatikan agar parpol menyurat kepada pihak keamanan, terutama polisi lalulintas. Karena iring-iringan kendaraan ini sangat susah mengaturnya, “ kata Syamsul.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.