Digugat Warga, Pemkot Pede, Belum Pernah Kalah dalam Gugatan

- Periklanan -

GUGAT PEMKOT PALU: Pembongkaran bangunan yang terletak di Jalan Prof Moh Yamin ini yang membuat warga menggugat Pemkot Palu.  (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Palu terkait penertiban bangunan di Jalan Moh Yamin beberapa waktu yang  lalu, sementara dalam pembahasan pihak-pihak terkait. Saat ditemui Jumat (3/3) Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemkot Palu, Muliati SH mengatakan pihaknya masih membahas point-ponit dalam gugatan yang diajukan Zulfiska Akbar.

“Bagian Hukum Pemkot saat ini sedang berlangsung rapat dengan dinas terkait (Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan, red) di kantor Dinas Penataan Ruang,” kata Muliati kepada  Radar Sulteng, ditemui di ruang kerjanya, kemarin (3/3).

Muliati mengatakan pihaknya juga akan mempelajari isi gugatan yang diajukan Penggugat tersebut. Selain itu, Muliati mengungkapkan track recordnya selama menjadi Kabag Hukum Pemkot Palu, dalam menghadapi berbagai proses hukum, belum satu pun gugatan yang dimenangkan Penggugat.

“Saya sejak 2010 sebagai Kabag Hukum belum satu pun gugatan terhadap Pemkot yang dimenangkan Penggugat,” ungkapnya.

Diungkapkannya, pihaknya sedang melakukan koordinasi dengan Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan (DPRP) sehingga mengetahui hal-hal yang dilakukan sebelum penertiban. Selain itu, pihaknya juga mempersiapkan berkas-berkas yang diperlukan saat memenuhi panggilan Pengadilan pada Senin mendatang (13/3, red).

- Periklanan -

Padahal kata Muliati, Penggugat bisa bertanya terlebih dahulu ke Pemkot terkait alasan penertiban bangunan miliknya sehingga bisa mengetahui landasan hukumnya sebelum melakukan gugatan. Namun hal tersebut menurutnya tidak menjadi masalah dan akan dipenuhi oleh Pemkot.

“Masyarakat bisa tanya permasalahan-permasalahan hukum ke kami, jika ada hal-hal yang dianggap melanggar hukum. Termasuk dengan kasus ini. Namun tidak masalah juga jika langsung menggugat,” jelasnya.

Dari data yang dihimpun media ini, Zulfiska Akbar mengajukan gugatan perdata atas dugaan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Pemkot. Gugatan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri (PN) Klas 1 A/PHI/Tipikor Palu pada Rabu, 1 Maret 2017 dengan nomor perkara 23/Pdt.G/2017/PN.Pal. Isi gugatan yang diajukan ialah untuk menghentikan pengrusakan/pembongkaran paksa  maupun rencana pembongkaran lanjutan atas harta benda berupa bangunan/pagar hak milik penggugat. Penggugat juga meminta ganti rugi pada Pemkot untuk membayar kerugian materil dan kerugian immateril yang dialami dan/atau diderita langsung oleh penggugat yang keseluruhannya adalah sebesar Rp. 1.150.000.000,- + Rp. 250.000.000.000,- = Rp. 251.150.000. 000,- (dua ratus lima puluh satu miliar seratus lima puluh juta rupiah).

Dikonfirmasi tentang hasil pertemuan antara DPRP dengan Bagian Hukum Pemkot Palu, Sekretaris DPRP, Aspah menyebutkan hal tersebut masih menjadi internal pihaknya. Intinya pihaknya optimis karena sudah melakukan prosedur yang sesuai dengan aturan. Selain itu, Aspah juga menyebutkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan pemilik bangunan tersebut.

“Saya juga baru tahu ternyata nama pemilik bangunannya Zulfiska. Karena selama ini hanya saling tunjuk. Kesalahan yang dilakukan pemilik bangunan tersebut, yang pertama, bangunannya tidak memiliki IMB. Kedua, melanggar sempadan sungai, dan juga melanggar sempadan jalan,” sebutnya.

Soal prosedur yang dilakukannya sebelum penertiban, Aspah mengatakan semua sudah sesuai prosedur. Pihaknya memberikan teguran lisan. Dilanjutkan teguran pertama hingga ketiga, serta mengajak bertemu di kantor DPRP.

“Semua sudah sesuai prosedur. Hasilnya nanti hari Senin (13/3, red),” pungkasnya. (saf)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.