Dewan akan Pertanyakan Pemberian Kapal Rusak ke Nelayan

- Periklanan -

Kapal yang diakui warga sudah dalam keadaan rusak saat mereka terima. Kalangan anggota DPRD Palu, bakal mempertanyakan bantuan yang diterima nelayan dalam keadaan rusak tersebut. (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Kabar Bahwa Pemkot memberikan kapal rusak ke kelompok nelayan di Kelurahan  Tondo Kecamatan Mantikulore, ikut mengusik  kalangan anggota DPRD  Kota Palu.

Ditemui Selasa kemarin (3/10), Anggota Komisi B DPRD Palu Ridwan Alimuda menyatakan, dalam rapat kerja dengan Dinas Pertanian pada pekan ini persoalan pemberian kapal rusak ke nelayan ini akan ikut dipertanyakan.

“Selaku mitra Dinas Pertanian kami di Komisi B memang belum tahu ada pemberian kapal untuk nelayan di Kelurahan Tondo Mantikulore untuk tahun ini. Namun apabila ada kapal yang diberikan dalam kondisi rusak itu perlu dipertanyakan,” kata Anggota dewan dari Daerah Pemilihan IV Palu Timur-Mantikulore ini.

Dewan kata Politisi PPP itu, ingin tahu apakah kapal ini apakah dianggarkan untuk pengadaan baru atau hanya bantuan begitu saja.

- Periklanan -

“Yang pasti sangat tidak layak apabila bantuan ke masyarakat berupa barang rusak,” tegasnya. Makanya lanjut  dia ini perlu dilakukan penelusuran lebih jauh.

Perlu juga diketahui kata Ridwan dari mana kapal rusak tersebut didapat. Apakah dari Dinas Pertanian dan Kelautan. Dia, memperkirakan kapal nelayan bukan bantuan baru. Tapi kapal yang ditarik dari kelompok nelayan lain karena tidak dimanfaatkan secara maksimal kemudian diberikan kepada kelompok nelayan Tondo. Sebab katanya, di Kelurahan Talise yang kelompok nelayannya mendapat bantuan baru, kondisi kapalnya tidak rusak seperti yang ada di Tondo.

”Kalau kapal tersebut ditarik dari kelompok nelayan yang lain kemudian diberikan kepada kelompok nelayan Tondo, berarti bukan pengadaan baru,” katanya.

Mestinya kata Ridwan, jika pemerintah ingin memberi bantuan kepada masyarakat kapalnya diperbaiki terlebih dahulu.

“Kalau diberikan dalam kondisi rusak pasti juga nelayan tidak mau memakainya. Kalau dia pakai akan ada risiko tenggelam. Berarti bantuan kapal itu bukan untuk menyejahterakan, tapi membuat celaka,” tandas Ridwan.

Seperti diberitakan, Bantuan kapal dari Pemerintah Kota (Pemkot) Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Kota Palu berukuran 3 GT yang ditujukan kepada nelayan di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, tidak sesuai dengan keinginan para nelayan. Pasalnya, sejak diberikan pada awal Agustus 2017, beberapa komponen kapal tersebut tidak memenuhi standar untuk dapat dioperasikan. Parahnya lagi body kapal sangat mudah dimasuki air karena kondisi kayunya sudah lapuk dan bocor saat diterima nelayan.(zai)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.