alexametrics Denda Pajak Ranmor Dihapus, Samsat Keliling Dekatkan Pelayanan dan Imbau Wajib Pajak – Radar Sulteng
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Denda Pajak Ranmor Dihapus, Samsat Keliling Dekatkan Pelayanan dan Imbau Wajib Pajak

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Radarsulteng.id –  Terhitung Kamis, 10 November 2022 Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dihapus. Wajib pajak tinggal membayar pajak pokoknya apabila memiliki kendaraan bermotor (Ranmor) mengalami keterlambatan untuk membayar.

Untuk mendukung program  Gubernur Sulteng, Rusdy Mastura dan Wakil Gubernur Ma’mun Amir, tim Samsat Palu langsung tancap gas melakukan aksi tempel-tempel (ATT) ke sejumlah OPD dan juga menurunkan tim yang melaksanakan Samsat Keliling (Samkel).

Upaya tersebut dilakukan dengan tujuan agar masyarakat khususnya wajib pajak paham kewajibannya dan memanfaatkan program stimulus yang digagas Gubernur Sulteng dengan adanya Samsat keliling melibatkam tim terpadu.

Penghapusan denda pajak Ranmor bagian upaya pemerintah Provinsi Sulteng menekan inflasi daerah dan pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana alam dan Covid-19.

Stimulus yang diberikan khusus kepada pemilik kendaraan bermotor (Ranmor) yang menunggak pajak dan Pengurangan Bea Balik Nama kendaraan bermotor kedua (BBN-KB II) dan seterusnya.

Kepala UPT Badan Pendapatan Daerah Wilayah I Palu, Yudiansyah Latjinala, SSos MAP menjelaskan, terkait penghapusan sanksi administrasi berupa denda PKB dan pengurangan BBN-KB II dan seterusnya berlaku mulai hari ini (Kamis, 10/11-2022) hingga Desember 2022.

Yang dihapus dendanya saja bukan pajak pokoknya, serta pengurangan bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor (KB) ke II dan seterusnya,” jelas Yudiansyah diamini KTU Lismawati S Madris.

Untuk mendukung program tersebut tambah Lismawati, tim terpadu (Bapenda, Kepolisian dan Jasa Raharja) melaksanakan Samsat Keliling (Samkel) di lokasi keramaian masyarakat.

“Wajib pajak bisa memanfaatkan layanan Samkel siang dan malam. Lokasinya berpindah-pindah dijamin prosesnya cepat,” kata Lismawati.

Apa saja pengurangan BBN-KB ke II misalnya terkait Kepemilikan pribadi dari hasil lelang atau DUM kendaraan perusahaan atau pemerintah serta hibah dan sebagainya-(BBN-KB Ganti).

Kepemilikan pribadi ke Plat Kuning (Angkutan umum berbadan hukum)-BBN-KB ganti. Kepemilikan kendaraan mutasi dari luar provinsi maupun dalam provinsi Sulteng.

Terkait program Sistem
Adminitrasi manunggal Satu Atap (Samsat) Wilayah 1 Palu, menggelar Aksi Tempel-tempel (ATT) kendaraan bermotor milik aparatur sipil negara (ASN), organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi vertikal lainnya di Sulteng.

Menurut Kepala Seksi Penetapan dan Penagihan Samsat Wilayah 1 Palu Hj Nurhilmi Labalado SE bahwa kegiatan tersebut selain memberi daya ungkit peningkatan fiskal daerah juga sebagai sarana prilaku ASN sebagai wajib pajak.

Dengan demikian, publik dapat mengambil contoh dan tauladan ASN. ‘’Tujuan ATT selain menaikkan fiskal daerah sebagaimana visi Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur, ATT juga sebagai upaya budaya dan cermin disiplin ASN kepada masyarakat. Kalau ASN tertib dengan wajib pajak Ranmor tentu kita akan mudah nantinya di kegiatan yang sama di masyarakat,’’ jelas Ilmi.

ATT dilakukan di 49 OPD provinsi dan 43 OPD Pemkot serta dilakukan hingga akhir tahun, lanjutnya.

Perlu diketahui bahwa Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sulteng melalui Samsat di seluruh wilayah terhitung Kamis (10/11) memberlakukan Penghapusan Sanksi Adminitrasi Denda PKB, dan Pengurangan Pokok BBN-KB II sejak 10 Nopember – 31 Desember 2022.

”Olehnya, dihimbau masyarakat Sulteng dapat segera memanfaatkan ‘Nol Denda’ PKB dan Pengurangan Pokok BBN-KB II tersebut,” kata Ilmi kembali.

Terpisah, Kepala Bapenda Sulteng, Rifki Ananta Mustakim  membenarkan beredarnya flyer tentang penghapusan sanksi adminitrasi denda PKB dan pengurangan pokok BBN-KB II.

” Iya hal ini untuk mempermudah masyarakat menjalankan kewajiban pajak di tengah inflasi dan ancaman krisis dunia. Pemprov memberikan kemudahan salah satunya penghapusan denda dan sanksi adminitrasi,’’ kata Bon-bon, sapaan akrab Kepala Bapenda. (*/lib)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.