Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Demokrat Poso Apresiasi Pemerintah Tolak Hasil KLB Deli Serdang

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

POSO – Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat (DPC) Kabupaten Poso menyambut baik keputusan pemerintah dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang menolak kepengurusan Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang Sumatera Utara. Keputusan menolak di apresiasi sebagai bentuk nyata ke-profesionalan pemerintah dalam menyelesaikan polemik KLB Demokrat versi Moeldoko.
“Kami pengurus Demokrat Poso menyatakan salut kepada Kemenkumham dan Menkopolhukam yang berani menegakkan kebenaran dan keadilan dalam ranah mereka melalui penolakan KLB Demokrat Deli Serdang,” kata Ketua DPC PD Poso, Ellen Pelealu SE, Rabu (31/3).
Dibilangnya, dengan ditolaknya kepengurusan KLB Demokrat, akan membuat pihak PD Poso bisa lebih fokus kembali untuk bekerja, termasuk dalam mempersiapkan diri menghadapi kontestasi pemilihan umum tahun 2024 mendatang.
Ellen kembali menegaskan seluruh pengurus DPC PD Poso dan kader solid mendukung partai di bawah kepemimpinan Ketua Umum AHY yang terpilih dalam kongres V Jakarta 3 Maret 2020. “Kami pastikan bahwa semua pengurus dan kader DPC PD Poso solid dan tegak lurus dengan kepemimpinan AHY,” jelas anggota DPRD Provinsi Sulteng ini.
Diketahui sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly telah mengumumkan status Partai Demokrat kubu Moeldoko ilegal. Yasonna menyatakan bahwa pemerintah menolak permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang. Itu dikarenakan masih ada syarat-syarat yang masih belum dipenuhi.
Keputusan itu disampaikan oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly melalui konferensi pers secara virtual, Rabu (31/3).
“Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan hasil KLB di Deli Serdang 5 Maret 2021 ditolak,” kata Yasonna.
Yasonna mengatakan pihak Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang belum memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang dimaksud di antaranya ialah kelengkapan dokumen fisik berupa perwakilan dari DPP, DPC, serta tidak disertai mandat dari Ketua DPD dan DPC. (bud)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.