Demo, AMP Minta Perda CSR Direvisi

- Periklanan -

Aliansi Palu Monggaya (AMP) dan Sat Pol PP saat aksi digedung DPRD Kota Palu, Rabu (10/1). (Foto: Wahono)

PALU – Ratusan massa aksi yang mengatasnamakan Aliansi Palu Monggaya (AMP) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Kota Palu, Rabu (10/1). Mereka meminta agar Peraturan Daerah (Perda) inisiatif dewan nomor  13 tahun 2016 direvisi.

Karena adanya Perda tersebut, masyarakat beranggapan Pemerintah Kota (Pemkot) dan DPRD Kota Palu melakukan penyalahgunaan kekuasaan di dalam program tata kelola corporate social and responsibility (CSR).

Di tengah aksi massa yang tengah berorasi, petugas Sat Pol PP Kota Palu yang ikut terlibat dalam pengamanan aksi tersebut terpancing dengan suara keras masa aksi yang meminta masuk ke gedung DPRD. Di mana terlihat anggota Sat Pol PP perlahan mendekati massa dan terjadilah adu mulut. Beruntung peristiwa itu dapat dilerai petugas kepolisian, Kasat Intel Polres Palu AKP Syahrul Alamsyah.

Ditemui beberapa anggota Komisi C, massa aksi diminta melakukan rapat dengar pendapat (RDP) di ruang utama DPRD Kota Palu. Pertama pimpinan sidang mempersilakan agar korlap terlebih dahulu menyampikan aspirasinya. Namun pada saat penjelasan dari korlap, ketua rapat yang juga ketua komisi C Sophian memotong pembicaraan korlap, dan menanyakan kepada massa aksi perusahaan mana saja yang tidak membayarkan CSR kepada masyarakat sekitar perusahaan. Massa aksi langsung membantah pertanyaan ketua sidang dan memutuskan untuk keluar dari ruang sidang utama.

- Periklanan -

Masyarakat pun sangat kecewa dengan sikap Sophian, sehingga keluar dari ruang sidang, dan meminta agar RDP dilakukan di halaman kantor DPRD Kota Palu.

Korlap aksi, Mudin, menyampaikan  Perda nomor 13 tahun 2016 yang dibuat Pemkot dan DPRD karena terlihat aturan tersebut dibuat tidak dilakukan dengan cara profesional. Sebab, terkesan berlawanan dengan undang-undang di atasnya.

“Pemkot dan DPRD Kota Palu telah melakukan penyalah gunaan kekuasaan di dalam program menyejahterakan rakyat Kota Palu dengan tidak melaksanakan undang-undang yang berhubungan dan erat dengan tata kelola CSR, sebagaimana jelas diatur dalam undang-undang nomor 40 tahun 2017 tentang perseroan terbatas, dan undang-undang nomor 25 tahun 2017 tentang penanaman modal. Terhitung sejak tahun 2017 sampai saat ini Pemkot tidak pernah melakukan sosialisasi soal aturan tersebut bahkan sampai Perda CSR nomor 13 tahun 2016 lahir,” ungkapnya.

Sementara itu, Rizal, anggota Bapperda Kota Palu menjelaskan bahwa dalam penetapan Perda nomor 13 tahun 2016, menghadirkan beberapa stakeholders termasuk lurah dan camat, serta beberapa perwakilan masyarakat. “Perda itu dilahirkan tidak serta merata kami sepakati sepihak, tapi sudah diputuskan secara bersama,” jelasnya.

Sementara, Sophian menyampaikan bahwa dalam Perda nomor 13 tahun 2016 masih perlu banyak masukan dari masyarakat. Karena Perda CSR adalah Perda inisiatif dari DPRD. “Kalau ada yang harus diubah dari pasal yang ada di Perda tersebut, kami akan ubah sesuai dengan permintaan masyarakat,“ sebutnya.

Dirinya meminta agar rapat akan dilakukan kembali, dengan mengundang instansi terkait dan perwakilan warga yang meminta perubahan Perda nomor 13 tahun 2017 ini. ”Kalau seperti itu kita jadwalkan kembali, dan mengundang berapa instansi untuk revisi Perda ini,” kata ketua komisi C ini. (who)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.