Hidayat Lamakarate
PALU- Hingga saat ini memasuki bulan ketiga pasca bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi pemerintah daerah terdampak belum dapat menyajikan data korban yang valid. Ini dipastikan akan berdampak pada percepatan pemulihan. Data masih terus mengalami koreksi dan menunggu data riil dari kabupaten/kota.
Informasi dihimpun pengelola data yang tergabung dalam Pusat Data dan Informasi Bencana (Pusdatina) masih terus mengolah dan memvalidasi data. Data tersebut bersumber dari kabupaten/kota Terdampak Bencana, yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, Donggala dan Parigi Moutong. Termasuk akurasi data yang sementara di validasi untuk kebutuhan pengungsi yang akan masuk ke hunian sementara (Huntara). Sementara dijadwalkan Desember ini semua pengungsi yang dinyatakan layak berdasarkan pendataan sudah akan ditempatkan di Huntara.
Sekdaprov Sulteng HM Hidayat Lamakarate selaku ketua Pusdatina mengakui hingga saat ini Pusdatina masih terus bekerja memvalidkan data. Diakui pula pentingnya akurasi data guna penanganan pasca bencana agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
“Sementara ini tim kami masih terus bekerja dibantu NGO seperti OCHA untuk memastikan data korban bencana benar-benar valid. Benar rusak berat, sedang dan ringan hingga berapa sebenarnya yang akan menempati Huntara untuk kemudian ke Huntap nantinya. Karena data ini nantinya sangat penting untuk penanganan pasca bencana,” tegas Sekda, Rabu (5/12).
Mengapa penyajian data terkesan terlambat, diakui Sekda semua data dari kabupaten/kota terdampak belum final. Pemerintah provinsi selaku pengendali penanganan bencana di provinsi sangat ingin segera memastikan data tersebut. Namun kepastian data harus diakui Sekda benar-benar valid dari bawah.
“Data sebenarnya harus benar-benar dipastikan dari masing-masing kabupaten kota terdampak. Kami sudah bekerja memvalidasi data yang masuk dari kabupaten/kota. Tapi sampai dengan saat ini tim masih menemukan kejanggalan-kejanggalan data sehingga harus dikoordinasikan lagi ke kabupaten/kota yang menjadi sumber pendataan,” terang Sekda.
Dijelaskan tujuan Pusdatina untuk memastikan seluruh masyarakat terdampak bencana terdata dengan baik. Karena ini akan dijadikan acuan untuk mengambil kebijakan dalam penanganan bencana. Sehingga kedepan tidak ada masyarakat terdampak bencana yang terlewatkan dalam pemenuhan haknya.
“Karena jangan sampai ada warga korban bencana yang mestinya mendapatkan kebijakan perintah tapi karena tidak terdata akan tidak bisa kita tangani. Misalnya dengan kebijakan dana stimulan oleh pemerintah pusat, jangan sampai ada yang berhak menerima justru tidak terdata, siapa yang akan bertanggungjawab,” jelas Sekda.
Olehnya Sekdaprov meminta perhatian kabupaten kota untuk segera menyampaikan data yang benar-benar valid. Menurutnya validasi data tidak akan sulit dan bisa disajikan secara cepat dan tepat dilakukan ditingkat bawah, mulai dari RT, desa/lurah diajukan ke tingkat atas. Karena mereka yang paling mengetahui persis warganya.
“Bisa dibayangkan kalau ada data yang diajukan ke Pusdatina jumlah KK sama dengan jumlah Jiwa. Berarti satu KK hanya 1 orang. Nah, kalau kita diasumsikan 1 KK ada empat jiwa, berarti akan ada selisih 3 di kali jumlah KK. Kalau ini terjadi ada warga yang tidak bisa tertangani, karena ada kelebihan disitu. Tapi saat ini data ini sedang di revisi dilakukan perhitungan kembali di tingkat kabupaten. Ini smua yang sedang dirampungkan,” kata Hidayat.(awl)
