Dana Desa untuk Pesta Kawin

- Periklanan -

Pembangunan kantor Desa Lawe yang mangkrak dan diberi garis polisi menjadi bukti pihak kepolisian menjerat mantan kades yang kini menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Palu, Sulawesi Tengah. (Foto: Mugni Supardi)

SIGI- Kucuran dana besar ke masing-masing desa membuat beberapa kepala desa di Indonesia, termasuk di Sulawesi Tengah ‘gelap mata’. Silau, tidak tahu bagaimana menggunakan uang berskala besar untuk ukuran desa itu dengan baik.

Meskipun sudah ada petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) mengelola dan menggunakan Dana Desa (DD) maupun Alokasi Dana Desa (ADD) berdasarkan Undang-undang dan peraturan pelaksanaanya di lapangan, tetapi penggunaan dana yang digelontorkan pemerintah pusat sejak tahun 2015 lalu untuk membangun desa ini, menimbulkan berbagai permasalahan.

Salah satu kasus penyelewengan pembangunan desa terbesar di Sulteng, dan kini mendapat perhatian besar adalah kasus yang dilakukan oleh mantan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Desa (Kades) Lawe Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Wilfred Herman Nore. Bahkan dugaan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) inipun membuat Wilfred duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa, dan sedang menjalani pemeriksaan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor klas I Palu.

Menariknya, Wilferd menggunakan dana DD tersebut, untuk pesta pernikahan anak perempuan, yang dipersunting oleh pria asal desa tetangga Desa Banggaiba Kecamatan Kulawi Selatan.

Proses peminangan sampai pernikahan anaknya ini berlangsung meriah, untuk pesta penikahan berlangsung hingga tiga hari berturut-turut. Pesta pernikahan gemerlap itu dimeriahkan musik elekton, yang digunakan selama pesta pernikahan.

Pesta pernikahan ini pun dihadiri oleh seluruh warga Desa Lawe dan Banggaiba. Bahkan untuk memuaskan para tamu yang hadir, pemilik pesta (Kades, red) menyediakan makanan yang begitu banyak sampai-sampai menyembelih kurang lebih 12 ekor ternak. Para tamu undangan pun merasa senang dan terpuaskan, dengan pesta yang begitu meriah dan makanan yang berlimpah.

Dari data yang diperoleh Radar Sulteng, pesta pernikahan itu menghabiskan dana kurang lebih Rp 100 juta, dimana dana itu berasal dari DD. Menurut keterangan warga sekitar, pesta dari anak Plt Kepala Desa ini sangat meriah, dari pesta pernikahan yang pernah diadakan di desa itu.

“Seluruh masyarakat yang ada di desa ini datang ke pesta itu, yang digelar sampai tiga hari berturut-turut. Ada warga desa yang tidak masak di rumah lagi, karena makanan di pesta itu sangat banyak. Bahkan ada yang membawa pulang makanan dari pesta itu,” terang salah seorang warga, yang tidak ingin identitasnya disebutkan.

Tidak hanya “mengembat” DD untuk pernikahan saja, menurut sumber itu, Wilfred selaku Plt Kades, diduga menyalahgunakan sejumlah dana pembangunan desa. Diantaranya, dana pembangunan Kantor Desa, dan dana untuk pembangunan jembatan kecil penghubung desa, serta dana untuk rabat beton yang dikerjakan antara Desa Lawe dan Desa Lone Basa. “Pembuatan rabat beton kondisinya kini sudah rusak parah, pekerja rabat ini tidak lain adalah masyarakat Desa Lawe sendiri, “ terangnya.

Dalam mengerjakan proyek tersebut, Wilfred tidak memberi upah sepeserpun kepada para pekerjanya. Sehingga seluruh pekerja merasa kecewa, hingga kasus ini beredar luas di tengah warga desa lainnya. Tidak hanya itu saja dari informasi yang dihimpun, dana yang disalah gunakan oleh PLt Kades ini sebanyak Rp 600 juta, dimana uang tersebut digunakan untuk pembangunan rumah barunya yang terletak di Desa Kalukubula yang berbatasan langsung dengan Kota Palu.

Kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah, sangat berdampak pada pembangunan Desa Lawe. Salah satu contohnya, mangkraknya pembangunan kantor desa yang saat ini dalam pengawasan kepolisian. Selain diberi garis Polisi, tim Radar Sulteng juga menyaksikan kontruksi kantor desa dalam kondisi memprihatinkan. Hanya ada pondasi, tiang dan atap. Karena masih berlantai tanah lokasi kantor desa ini sudah ditumbuhi rumput-rumput liar. Luasnya hanya kurang lebih 6×7 meter.

Sambil menunggu diteruskannya pembangunan kantor desa, untuk sementara waktu pelayanan kantor desa dilaksanakan di rumah Kades, tepatnya dilantai dua bangunan rumahnya. Bahkan di lantai dua itu juga sekaligus digunakan untuk Polindes. Ada satu kamarnya yang sudah disediakan khusus untuk bidan desa. Bidan ini juga merangkap menjadi dokter umum.

Selain mengakibatkan mangkraknya pembangunan kantor desa Lawe, ada dugaan dana desa digunakan mantan kadesa membeli satu kendaraan roda empat, dan bahkan membangun sebuah kos-kosan di Kota Palu.

- Periklanan -

Kajadian ini pun tercium oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng serta pihak kepolisian, yang kemudian langsung memanggil Wilfred untuk dimintai keterangan.

Rumah, mobil dan kos-kosan itu pun disita oleh pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti. Berikutnya, polisi menyegel kantor desa dengan memasang police line, yang pembangunannya terhenti. “Saya kaget saat polisi datang dan melakukan pemasangan policeline. Kami warga yang ada di sini sampai saat ini, tidak mengetahui penyebab sehingga bangunan kantor desa yang baru ini disegel,” jelas Yustinus Rongka, selaku Kades Lawe yang baru, menggantikan Wilfred.

Sementara, ketika ditanya ke Yem Bandera, Kepala Lembaga Adat Desa Lawe, terkesan tutup mata dengan kasus ini. Dia tak memberi komentar apapun soal kasus itu. Dirinya mengaku sama sekali tidak mengetahui banyak permasalahan yang ada di desanya itu. Bahkan Kepala Desa baru pun yang merupakan putra asli desa itu, diam seribu bahasa. “ Saya tidak tahu permasalahan itu, “ ujar Yem Bandera.

Diselidiki terkait bungkamnya sejumlah pejabat desa, dikarenakan mereka memiliki keterikatan tali persaudaraan dengan Plt Kades yang saat ini sedang menjalani proses persidangan.

Saat menjalani persidangan perdananya di Pengadilan Negeri (PN) Klas I Palu Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Kamis (6/4) lalu, Wilfred Herman Nore, tidak hanya didakwa telah merugikan negara sebesar Rp 127 juta.

Dana digunakan untuk apa dan bersumber dari apa, itu juga terungkap dipersidangan, saat pembacaan surat dakwaan oleh tim Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Nurrochmad Ardhianto SH, jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Donggala yang menjadi anggota dari tim JPU, membacakan surat dakwaan terdakwa. Nurrochmad menyebutkan, uang negara yang sedianya digunakan untuk pembangunan di Desa Lawe pada tahun 2015, telah diselewengkan terdakwa untuk memodali dan membiayai pernikahan anaknya.

Diuraikannya, terdakwa Wilfres, sebelumnya adalah Sekretaris Desa (Sekdes) Lawe. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sigi, terdakwa diangkat sebagai Plt Kades Lawe pada tahun 2015. Saat menjabat sebagai Plt Kades Lawe, terdakwa kemudian bertindak melakukan pengelolaan APBDesa Lawe. Pencairan APBDesa tahun 2015, dilakukan terdakwa secara bertahap.

“Rinciannya pada bulan Juli 2015 dicairkan sebesar Rp 333 juta, kemudian Oktober 2015 Rp 333 juta selanjutnya terdakwa mencairkan lagi tanggal 21 Desember Rp 54 juta, dan tanggal 31 Desember Rp 10 juta,” kata jaksa Nurrochmad Ardhianto, membacakan surat dakwaan terdakwa.

Menurut Nurrochmad Ardhianto, APBDes itu sebagian ditujukan untuk pembangunan di desa, salah satunya kegiatan rehabilitasi kantor desa dan pembangunan sarana mandi cuci kakus (MCK) yang totalnya berdasarkan APBDesa, sebesar Rp 127 juta.

“Hanya dana sebesar Rp 127 juta yang seharusnya digunakan untuk membiayai satu program yang telah ditetapkan di APBDesa tahun 2015, malah digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi,“ ujar Nurrochmad.

Parahnya, kepentingan pribadi itu hanya untuk membiayai pernikahan anak terdakwa. Sehingga akibat perbuatan mantan Plt Kades Lawe tersebut,  mengakibatkan keungan Desa Lawe tahun 2015, merugi.

Perbuatan yang didakwakan itu, membuat Plt Kades Lawe, terancam pidana primer Pasal 2 ayat 1 subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 20 tahun 2001, atas perubahan UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sidang terdakwa mantan Plt Kades Lawe ini, dipimpin oleh Hakim Ketua Ernawati Anwar SH MH, sedangkan kuasa hukum terdakwa, Erik SH. Terdakwa selanjutnya masih akan menjalani sidang pemeriksaan saksi.(ndr/cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.