Dana Desa Tak Cair, Komisi I akan Panggil BPMPD Parimo

- Periklanan -

Ilustrasi (radarbanten.com)

 

PARIGI MOUTONG – Komisi I DPRD Parimo akan memanggil Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Parimo. Pemanggilan tersebut terkait masih adanya sejumlah desa yang tidak bisa mencairkan anggaran desa hingga penghujung tahun 2016.

Tidak terealisasinya anggaran desa tersebut sangat disayangkan oleh Ladjim Enggo, anggota Komisi I DPRD Parimo. Sebab, masalah serupa selalu terjadi setiap tahun di Parimo. Pihaknya menduga hal itu terjadi disebabkan karena keterlambatan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) pemerintah desa.

Menurut Ladjim Enggo, seharusnya ada alternatif, sehingga kendala terlambatnya LPJ pemerintah desa dapat teratasi di tahun-tahun berikutnya. Pasalnya, tidak cairnya anggaran desa akan berdampak terhadap realisasi program di desa yang tertunda dan bahkan tidak tuntas.

“Masalah ini harus segera diantisipasi oleh SKPD terkait, maupun pihak kecamatan, ” tegasnya seperti diberitakan Harian Umum Radar Sutleng, Rabu (3/1).

- Periklanan -

Ia menduga, keterlambatan pengajuan LPJ desa, ada disektor kemampuan SDM yang belum memadai. Sehingga Ladjim Enggo menyarankan agar pendampingan yang dilakukan oleh kecamatan seharusnya lebih proaktif. Diantaranya, dimulai penyusunan dari administrasi desa, penggunaan anggaran, dan pembuatan LPJ.

Sementara itu, berkaitan dengan rencana Pemkab Parimo yang akan mengalokasikan anggaran insentif bagi pendamping di kecamatan, sepanjang tidak bertentangan dengan aturan, pihaknya tidak akan menolak.

Begitu juga dengan kegiatan peningkatan SDM (Bimtek) aparat desa yang dilakukan oleh BPMPD Parimo. Tetapi untuk peningkatan SDM, sebaiknya tidak perlu dilaksanakan di Jakarta.

Seharusnya dilaksanakan di Kabupaten Parimo saja, tidak perlu jauh-jauh. Mengingat, anggaran yang digunakan cukup besar, seperti beberapa waktu lalu. Karena saat ini yang bisa diberangkatkan terbatas.

Dengan anggaran kecil Rp 10 juta, yang bisa diberangkatkan hanya berjumlah dua atau tiga orang yang bisa ikut Bimtek.

Apabila Bimtek dilaksanakan di Parimo, tentunya akan lebih banyak aparat desa yang bisa meningkatkan SDM nya, meski dengan anggaran minim. ” Kalau dilaksanakan di kabupaten, bisa diikuti enam orang aparat desa, “tandasnya.(iwn)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.