Cemari Lingkungan, Izin PT TAS Dibekukan

- Periklanan -

MOROWALI- Terkait dugaan telah terjadinya pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang dilakukan PT Tekhnik Alum Service (PT TAS), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Morowali menggelar pertemuan.

Dalam pertemuan ini, dipimpin langsung oleh Bupati Morowali dan dihadiri warga pemilik lahan yang diduga dicemari oleh aktivitas pertambangan PT TAS yang terletak di Desa Torete Kecamatan Bungku Pesisir.

Pada kesempatan ini, Bupati Morowali Taslim menyatakan persoalan pencemaran lingkungan yang diduga dilakukan PT TAS tersebut sudah berlarut-larut. Namun, hingga saat ini tidak ada keseriusan dari pihak PT TAS untuk menyelesaikan ganti rugi kepada pemilik lahan. Untuk itu, Taslim menegaskan saat ini Izin lingkungan PT TAS dibekukan.

“Bahkan, DLHD Morowali sudah mengeluarkan keputusan dengan mewajibkan pihak perusahaan menyelesaikan kerugian masyarakat. Tapi, tidak ada juga tindaklanjutnya,”tuturnya.

Taslim menambahkan, jika kedepan PT TAS tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan ganti rugi kepada pemilik lahan yang telah tercemar akibat aktivitas pertambangan, maka pihaknya akan melakukan tindakan yang lebih tegas lagi.

- Periklanan -

“Apabila pihak PT TAS tidak ada keseriusan, maka kami dari Pemda Morowali akan lakukan kewenangan kami untuk mencabut izin lingkungan,”tegasnya.

Dari data yang ada kata Taslim, terkesan pihak PT TAS memang sengaja tidak menyelesaikan persoalan ini. Untuk itu pada kesempatan ini, Taslim meminta pihak perusahaan wajib selesaikan semua yang menjadi hak masyarakat.

“Nanti persoalan tersebut selesai, maka keputusan (pembekuan izin lingkungan,red) dicabut lembali. Saya harap Kadis Lingkungan Hidup, agar segera menerbitkan surat pembekuan Izin lingkungan hidup PT TAS secara administrasi,”mintanya.

Sementara itu, perwakilan PT TAS Maulana dalam kesempatan yang sama mengakui adanya pelanggaran lingkungan akibat aktivitas pertambangan diwilayah Desa Torete. Sehingga, berdampak kepada lahan kebun warga sekitar.

“Dan sudah ada pembahasan terkait persoalan tersebut di tingkat Desa. Hanya saja, terkait permintaan masyarakat yang disampaikan dinilai sangat tinggi. Sehingga, pimpinan kami di pusat belum memberikan jawaban,”ungkapnya.

Masih dalam pertemuan yang sama, Ketua BPD Desa Torete Baharudin menyatakan dengan dibekukannya izin lingkungan PT TAS maka diharapkan pihak perusahaan segera menyelesaikan apa yang menjadi tuntutan pemilik lahan yang sudah tercemar oleh aktivitas pertambangan PT TAS.(fcb)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.