Cawagub dari PNS Harus Mengundurkan Diri

- Periklanan -

KONSULTASI : Dua anggota DPRD Sulteng, H Rusli Dg Palabbi (kanan) dan Arena Parampasi (kiri) saat berada di kantor Kemenpan menghadiri rapat konsultasi materi Tatib pemilihan Cawagub Sulteng, kemarin. (foto: istimewa)

PALU – Kerja Pansus pembahasan Tata Tertib (Tatib) Pemilihan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Sulteng tidak sia-sia. Bertandang ke Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan–RB), dan di kantor Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), tim Pansus yang dipimpin Zainuddin Tambuala itu berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, seperti yang diutarakan oleh salah satu anggota tim Pansus H Rusli Dg Palabbi kepada Radar Sulteng, Selasa (31/1).

Rusli Dg Palabbi menjelaskan, salah satu bagian dari draft Tatib tersebut berhasil disinergikan dengan Kemenpan–RB bersama Kemendagri, yakni bagaimana posisi PNS yang akan dicalonkan oleh user (Gubernur) dan partai politik (parpol) pengusung tatkala dicalonkan sebagai Cawagub di pemilihan di DPRD nanti. Pasal ini sangat krusial dan terjadi perdebatan sengit saat dimulakannya pembahasan Tatib di DPRD Sulteng, awal Januari 2017 lalu.

- Periklanan -

“ Alhamdulillah, setelah Pansus Penyusunan tentang Tatib Pemilihan Wakil Gubernur Sulteng berkonsultasi ke Menpan RB dan Kemendagri terjawablah dengan jelas bahwa untuk PNS yang mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur sebelum ditetapkan harus yang bersangkutan sudah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS, disertai surat keterangan dari Gubernur, “ papar Rusli.

Pernyataan pengunduran diri PNS tersebut, tambah Rusli, dilampirkan bersama dengan rekomendasi Gubernur yang didalamnya menjelaskan dengan benar pengajuan pengunduran diri sudah diterima/disetujui oleh Gubernur. dan sementara diproses. Kemudian diajukan ke DPRD dan tidak bisa ditarik kembali setelah ditetapkan dalam rapat Paripurna DPRD.

“ Khusus calon Wakil Gubernur yang berstatus PNS akan mendapatkan hak Pensiun apabila telah mencapai Masa Kerja 20 tahun dan Usia 50 Tahun, “ imbuh Rusli.

Hal yang sama juga berlaku untuk anggota parpol dan juga anggota DPR/DPRD yang resmi diajukan sebagai calon Wakil Gubernur. Syarat bagi parpol sudah diterapkan sejak Pilkada serentak tahun 2015 lalu, banyak calon kepala daerah yang berasal dari parpol harus mengundurkan diri sebelum resmi dinyatakan sebagai calon kepala daerah.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.