Buruh Kontainer Sebut Keputusan Walikota Tidak Manusiawi

- Periklanan -

Ratusan masa aksi yang terdiri dari sopir truk kontainer dan buruh bongkar muat di pelabuhan peti kemas mendatangi kantor DPRD Kota Palu. (Foto: Wahono)

PALU – Ratusan sopir dan buruh bongkar muat kontainer (peti kemas), secara spontanitas menggelar unjuk rasa  di kantor DPRD Kota Palu, Kamis (5/10). Mereka menuntut agar Surat Keputusan (SK) Walikota No. 551.2/549/DISHUB/2017 tentang pengoperasian dan lintasan Angkutan Peti Kemas di Wilayah Kota Palu, segera dikaji kembali, karena dinilai tidak manusiawi.

Masa aksi yang sempat berorasi di depan gedung DPRD Kota Palu Jalan Moh Hatta, akhirnya diterima, sejumlah anggota DPRD. Dalam pertemuan dengan para sopir truk kontainer dan buruh bongkar muat barang selain dihadiri anggota DPRD Palu, juga dihadiri beberapa pejabat Pemkot Palu seperti Kadishub Palu Setyo Susanto , Asisten I Pemkot Palu Moh Rifani.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut dipimpin Ketua Komisi C, Sofyan R. Aswin menghasilkan kesimpulan, ada keringanan selama 7 hari kedepan sampai keputusan SK Walikota dibahas bersama di dewan dengan stakeholder terkait.

Dalam kesempatan tersebut salah seorang perwakilan ekspedisi, Ilham mengatakan bahwa larangan kontainer masuk dalam kota, membuat hilangnya pekerjaan para buruh bongkar muat kontainer. Sebaiknya Pemkot mengkaji kembali aturan itu.

“Kami hidup dari bongkar barang dan muat barang ke kontainer. Sebenarnya walikota harus melindungi kami, saya merasa bahwa pendapatan kami dihadang oleh Pemkot, karena dampaknya sangat terasa pada keluarga kami,” ungkapnya.

Sebab sampai saat ini, lanjut Ilham, akibat kebijakan pemkot melarang truk kontainer masuk siang hari dan baru bisa masuk wilayah kota tengah malam para buruh sudah empat hari tidak melakukan aktivitas bongkar muat. “Seharusnya Pemkot pro masyarakat kecil seperti ini. Kami hanya buruh. Dengan kerja borongan dalam pembongkaran, kalau tidak ada yang bongkar kami dapat uang dari mana,” kata Ilham.

Karena segi ekonomi di tutup oleh Pemkot terutama kepada walikota. Seharusnya ada diskusi dulu dengan penetapan aturan larangan tersebut. “Penetapan pemerintah Kota Palu tidak melalui kesepakatan,” tambahnya.

Masih menurut Ilham, keputusan walikota dinilai sepihak yang dampaknya akan berpengaruh terhadap pendistribusian barang, mau tidak mau akan terjadi keterlambatan pengiriman barang akan mempengaruhi harga barang. Bahkan semua akan terkena dampak.

Manusiawikah, jika walikota menginginkan buruh di tengah waktu orang sedang terlelap tidur ? .”Masa kita akan bekerja tengah malam disaat jam istirahat pukul 24.00 malam. ” ujar Joko salah satu buruh bongkar muat container lainnya.

Sementara Kadishub Setyo Susanto menjelaskan, secara teknis ditentukan bahwa angkutan kontainer itu memiliki segmen jalan tersendiri. Jalan angkutan kontainer tidak dapat bercampur dengan kendaraan lainnya. “Kecuali menggunakan jalan kelas I dan kelas II, namun jalan itu belum ada di Kota Palu. Yang ada hanya ada jalan kelas 3 A, itu pun terbatas,” terangnya dihadapan massa aksi.

- Periklanan -

Aturan ini, Kata Dishub sesuai dengan surat keputusan Walikota Palu, dengan pembagian jadwal melintas kontainer antara waktu pukul 24.00 sampai 06.00 diperbolehkan melintas. “Diluar jam tersebut walikota melarangnya,” Kata Setyo.

Sementara anggota DPRD dari Dapil Palu Utara Hamsir, menyatakan bahwa keputusan itu sebaiknya dilihat kembali dan dipelajari oleh Pemkot. “Saya baru mendengar penetapan ini. Kalau dilihat waktu yang diberikan, saya sepakat dengan massa aksi bahwa ini tidak manusiawi,” ungkapnya.

Pantauan Radar Sulteng, dengan ada kebijakan waktu 7 hari kedepan, beberapa kontainer terlihat sudah melintas Jalur Trans Palu – Donggala.

Sementara itu bersamaan dengan aksi kemarin, di Pelabuhan Pantoloan terlihat sepi dan tidak aktivitas bongkar muat dan tak ada truk kontainer yang lalu lalang, masuk untuk menjemput peti kemas. Puluhan truk hanya parkir di lokasi yang telah disediakan, samping kantor PT Pelindo Pantoloan. Aktivitas dari buruh pekerja juga tidak begitu ramai, hanya beberapa saja yang terlihat sedang mengangkut atau memindahkan barang ke dalam kontainer.

Ternyata kondisi itu sudah terjadi sejak beberapa hari belakangan ini. Pasca diterapkannya keputusan Walikota Palu yang melarang kontainer masuk ke wilayah Kota pada siang hari. Ruflin salah satu sopir kontainer yang ditemui Radar Sulteng membenarkan jika rekan-rekannya melakukan unjukrasa ke DPRD.

“Ia sudah beberapa hari tidak beraktivitas normal. Hari ini rekan-rekan ada demo. Lesu dibuat keputusan walikota yang melarang aktivitas kontainer siang hari,” ungkapnya.

Ruflin mengatakan, aksi hari itu juga terdiri dari sejumlah komunitas buruh bongkar muat kontainer. Buruh turut berunjuk rasa sebab keputusan walikota itu, berimbas ke mereka (buruh).  Kalau sopir kontainer tidak melakukan pengangkutan jelas buruh, tidak pula beraktivitas dan mendapat penghasilan. “Karena penghasilan buruh baru ada setelah ada pengangkutan. Buruh ini ikut ke kota membongkar muatan dalam kontainer. Dari situlah penghasilan mereka,” kata Ruflin.

Surat keputusan Walikota Palu, menurutnya adalah kebijakan yang hanya menyusahkan sopir dan buruh bongkar muat kontainer. Keputusan yang mengatur aktivitas kontainer ke dalam kota nanti pukul 00.00-05.00 wita, adalah kebijakan yang akan membunuh mereka masyarakat kecil.

“Kerja siang saja mengantuk dan lelah, bagaimana kerja di waktu tengah malam terus begadang. Ini namanya cari penyakit. Apakah ini yang dibilang membantu rakyat?,” tukasnya.

Ditambahkannya, belum lagi dari pihak PT Pelindo, untung-untung jika mau menjalankan alatnya disaat sekarang, karena barang juga baru akan diantar malam.

Dari kondisi itulah bagi Ruflin, keputusan walikota Palu perlu dikaji kembali, kebijakan atau aturan dibuat menurutnya jangan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi semua harus dilihat sisi positif dan negatifnya terlebih utama masyarakat. “Sudah syukur ada pekerjaan di Pantoloan ini.  Anak-anak yang dulunya pengangguran  saat ini sudah punya pekerjaan tetap walau hanya sebagai buruh bongkar muat. Sekarang dengan adanya aturan ini, sama saja pemerintah membuat kami susah lagi,” tandasnya. (who/cdy)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.