alexametrics Buruh dan Sopir Kontainer Ancam Mogok Lagi – Radar Sulteng
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Buruh dan Sopir Kontainer Ancam Mogok Lagi

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU – Buruh dan sopir kontainer akan kembali mogok kerja atas kebijakan Wali Kota yang melakukan pelarangan kontainer masuk dalam kota. Koordinator buruh, Ilham, kepada media ini mengungkapkan, pihaknya akan melakukan mogok kerja serta akan melarang barang-barang dikeluarkan dari PT Pelindo IV Cabang Pantoloan.

Ratusan masa aksi yang terdiri dari sopir truk kontainer dan buruh bongkar muat pelabuhan peti kemas mendatangi kantor DPRD Kota Palu beberapa waktu lalu. (Foto: Wahono)

“Ini Wali Kota larang lagi kontainer masuk kota. Sekarang, sama sekali dilarang total, 24 jam. Jadi kita akan kembali mogok kerja. Biar saja menumpuk, supaya Kementerian (Kementerian Perhubungan, red) tahu apa yang terjadi di Palu,” ucap Ilham kepada Radar Sulteng, kemarin (8/1).

Pemberlakuan larangan kontainer masuk dalam kota selama 1X24 jam ini lanjut Ilham sudah diberlakukan sejak 4 Januari. Itu pun kata dia, diberlakukan tanpa ada pertemuan yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Palu.  Padahal sebelumnya kata Ilham, saat pertemuan di ruang Sekretaris Kota (Sekot) yang melibatkan berbagai unsur mulai dari PT Pelindo IV Cabang Pantoloan, Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Pantoloan, Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Sulteng, pihak pelayaran Temas dan Meratus, Kadin, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan beberapa pihak terkait lainnya disepakati bahwa kontainer dibolehkan masuk dalam kota hingga akhir Desember 2017. Kesepakatan pada pertemuan yang dipimpin Sekot, Asri itu akan diubah setelah melakukan pertemuan kembali dengan pihak-pihak tersebut.

“Tapi ini, tidak ada lagi pertemuan yang dilakukan. Kalau Wali Kota dengan keputusannya seperti itu, kami juga dengan cara kami seperti ini,” tambahnya.

Berbeda dengan sebelumnya yang diwarnai dengan berbagai aksi demo, saat ini pihaknya kata Ilham tidak akan lagi melakukan aksi demo, melainkan langsung melakukan aksi mogok kerja. “Kita mulai besok (hari ini, red), tidak ada lagi demo. Langsung kita mogok kerja. Pokoknya tidak ada kontainer yang keluar masuk pelabuhan. Kita akan larang,” tegasnya.

Lalu, bagaimana pihak PT Pelindo IV Cabang Pantoloan menanggapi hal ini. Ditemui di kantornya, General Manager (GM) PT Pelindo IV Cabang Pantoloan, Moh Subiyan menanggapi santai apa yang akan dilakukan para buruh tersebut. Dijelaskannya juga, bahwa yang mogok bukanlah buruh di dalam pelabuhan. Karena kata dia, aktivitas bongkar muat di dalam pelabuhan tetap akan dilaksanakan seperti biasanya. “Aktivitas bongkar muat dalam pelabuhan tetap,” ucap Subiyan, kemarin (8/1).

Subiyan yang didampingi Manager Operasional, Hamsah, mengungkapkan bahwa terkait akan mogoknya buruh dan sopir kontainer, pihaknya juga belum mendapat surat pemberitahuan. Lebih lanjut kata GM, kapasitas tampung PT Pelindo IV Cabang Pantoloan kurang lebih 5 ribu tius atau kontainer per harinya. Dengan kondisi saat ini, jumlah kontainer yang ada sudah mencapai 3 ribu tius, sehingga jika bertambah kurang lebih 2 ribu tius lagi, dan tidak ada distribusi keluar, baru akan mengalami stagnan.“2 ribu tius itu, sekitar 4 kapal lagi,” sebutnya.

Namun kata Subiyan, semestinya buruh tidak perlu melakukan mogok kerja dengan adanya kebijakan larangan kontainer masuk dalam kota. Karena kata dia, dengan adanya aturan seperti itu, bahkan memberi keuntungan lebih kepada para buruh. Sebab, aktivitas buruh dua kali melakukan bongkaran barang, dan tentunya juga akan dibayar dua kali.

“Di kota besar mana ada kontainer dibolehkan masuk kota? Jika kontainer dilarang, bisa menggunakan truk, atau mobil-mobil ekspedisi. Jika seperti itu, akan menambah jumlah kendaraan, bertambah jumlah sopir, dan juga jumlah buruh,” tambahnya.

PT Pelindo IV Cabang Pantoloan kata dia, selalu mengikuti aturan pemerintah. Namun lanjutnya, yang perlu diperhatikan pemerintah yang menerapkan aturan ini, ialah kesiapan tempat penampungan yang berada di luar kota apakah sudah tersedia, moda transportasi darat yang dibutuhkan, serta tenaga kerja. “Jika sudah siap, tidak ada masalah,” pungkasnya. (saf)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.