Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Bupati Touna Patut Mencontohi Kapolda Sulteng untuk Penegakkan Etika ASN

AB dan OA Masih Aktif sebagai ASN

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOUNA-Masih segar dalam ingatan kita karena belum terlalu lama kasus asusila yang menjerat Kapolsek Parigi, yang berujung pada rekomendasi pemecatan sebagai hasil sidang kode etik. Kapolda Sulawesi Tengah tidak ingin ada jajarannya yang berbuat asusila sehingga berdampak buruk pada institusi.

Sikap tegas dari Kapolda tersebut perlu dan patut diberi apresiasi, dan sikap tegas seperti ini tentunya murni semata-mata untuk penegakkan hukum dan membersihkan institusi dari stigma buruk dari peristiwa kasus asusila tersebut.

Siapapun dijajarannya yang berbuat pelanggaran hukum pasti akan diberi sanksi dan hukuman sesuai ketentuan, tidak pandang bulu, dan tidak ada istilah “orang dekat” ataupun “orang jauh” atau orang-orangan.

Sebagaimana sudah menjadi pembicaraan umum khususnya di Kabupaten Tojo Unauna (Touna), bahwa beberapa waktu yang lalu telah terjadi peristiwa yang sangat menghebohkan tetapi sungguh sangat memalukan. Peristiwa dimaksud adalah penggerebekan atas sebuah rumah di kompleks BTN Uemalingku Ampana, yang ternyata di dalam rumah tersebut didapati sepasang manusia yang ternyata bukan suami-isteri.

Mengapa demikian, karena pelakunya adalah oknum pejabat Pemkab Touna, yang semestinya dan menjadi seharusnya ke-dua pejabat tersebut memberi contoh yang baik untuk dapat ditiru oleh masyarakat kebanyakan, khususnya di wilayah Touna.

Peristiwa penggerebekan yang disertai dengan penangkapan terhadap dugaan perselingkuhan yang pelakunya adalah AB diketahui sebagai Plt. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Touna dan OA adalah Kepala Seksi (Kasie) pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Touna, berdasarkan Surat Polres Touna Nomor : SPDP/42/VIII/2021/Reskrim tanggal 30 Aguustus 2021 telah ditetapkan menjadi TERSANGKA.

Sekalipun sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun Bupati Touna belum membebastugaskan kedua pejabat tersebut dari jabatannya. Padahal berkas kasusnya sedang dalam pelimpahan Tahap 1 ke Kejaksaan sebagaimana Surat Polres Touna Nomor : SP2HP/209/IX/2021/Reskrim tanggal 29 September 2021.

Surat ini ada di koresponden Koran ini di Ampana. Masih tersimpan baik. Karena itu, apabila mendasari kepada tingkat tahapan yang sudah sampai pada pelimpahan berkas ke Kejaksaan, maka pemberian sanksi sudah sangat dimungkinkan jika merujuk kepada peraturan dan ketentuan tentang Disiplin ASN, dan kedua pejabat yang statusnya telah ditetapkan menjadi TERSANGKA tersebut semestinya terhitung sejak 30 Agustus 2021 tidak boleh lagi mendapatkan/menerima fasilitas seperti Perjalanan Dinas, TPP dan semacamnya.

Dikhawatirkan akan menjadi temuan pemeriksaan oleh BPK dan lembaga pemeriksa lainnya, dan harusnya hal ini menjadi catatan Kuasa Hukum Mariani Y.Rani untuk menyampaikan/melaporkannya ke instansi pemeriksa.

Inilah mengapa sangat dibutuhkan sosok pemimpin seperti Irjen Rudy Sufahriadi Kapolda Sulawesi Tengah yang punya sikap tegas dalam penegakkan disiplin dan aturan di institusinya. Sehingga apa yang terjadi pada se-orang ibu bernama Mariyani Y. Rani yang tidak lain adalah isteri sah dari AB bersama dengan 3 orang anaknya, yang sejak kejadian pelaporannya terhadap dugaan perselingkuhan suaminya (AB) dengan se-orang perempuan berstatus janda (OA), hingga saat ini terkesan penanganannya di insitusi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Touna tidak maksimal, segala upaya telah pula dilakukannya, namun sepertinya dia tak berdaya melawan tirani dan kekuasaan yang menderanya.

Namun beruntung ada institusi kepolisian yang selalu ada ditengah-tengah masyarakat, jika dibutuhkan dan senantiasa memberikan pelayanan yang maksimal. Demikian pula dengan pihak kejaksaan yang telah merespon pelimpahan kasus ini hingga pada Tahap 1. Pelayanan tersebut sangat dirasakan oleh Mariyani Y. Rani bersama 3 orang anaknya, sejak kejadian dugaan perselingkuhan suaminya (AB) dengan se-orang janda (OA), dengan berbagai intrik yang berusaha diciptakan untuk menutupi perselingkuhan tersebut, mulai dari alasan lembur pekerjaan kantor-lah, menemani tamu-lah, kerja paruh waktu untuk tambahan penghasilan serta beberapa trik lainnya.

“ Olehnya, dikesempatan ini saya beserta seluruh keluarga saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kapolda dan Kapolres Touna beserta seluruh jajarannya, yang telah memproses kasus ini dengan sangat baik. Sekalipun waktunya agak panjang, dan sembari kami berharap pihak Kejaksaan dapat pula sesegera mungkin memproses pelimpahan ini sesuai ketentuan untuk dapat segera disidangkan, “ harap Mariyani Y. Rani.

Pertanyaannya kemudian adalah, akankah Bupati dan pihak terkait lainnya di internal Pemkab Touna tidak juga melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sebagai pengganti PP Nomor 53 Tahun 2010.

Sungguh merupakan suatu pemandangan yang a simetris, untuk kasus yang secara substansi adalah dua-duanya kasus asusila (kasus Kapolsek Parigi dan kasus 2 pejabat di Touna), yang penanganannya sangat berbeda dari sikap yang ditunjukkan oleh pimpinan institusinya. Kapolda dengan sangat cepat dan responsif membentuk sidang etik yang hasilnya merekomendasikan pemecatan Kapolsek yang bermasalah tersebut, sementara Bupati Touna hingga kedua pejabat tersebut sudah ditetapkan TERSANGKA oleh polisi juga belum memberikan sanksi apapun sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, olehnya wajar saja bila ada spekulasi dari berbagai pihak tentang pejabat AB adalah “orang dekat Bupati” menjadi tak bisa dihindari.

Koresponden Radar Sulteng di Ampana, mendapat “bocoran” informasi bahwa dengan sikap Bupati beserta pihak internal Pemkab Touna lainnya yang sampai saat ini belum membebastugaskan kedua pejabat tersebut, maka pihak Maryiani Y. Rani dalam waktu dekat berencana akan melaporkan Kasus ini ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN) serta pihak-pihak terkait lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi (Tusi) atas pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS sebagai pengganti PP Nomor 53 Tahun 2010.

Kebohongan bisa saja menutupi kebenaran, tapi tidak untuk menghilangkannya, hanya masalah waktu saja hingga kebenaran itu terungkap. Kebenaran tidak membutuhkan amunisi keberanian, namun keberanian sangat ditentukan oleh kebenaran.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.