Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Bupati Touna Kaget Mengetahui Surat Cerai AB Ditandatangani Sekkab

Ternyata Sekkab Tidak Pernah Melapor ke Bupati

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

TOUNA-Isteri AB, Maryani Y.Rani merasa keberatan dengan ditandatanganinya surat permohonan perceraian AB terhadap isterinya oleh Pj. Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Tojo Unauna (Touna) Syarif Lasawedi. Karena Maryani merasa tidak pernah menyetujui perceraian dengan suaminya, AB.

“ Saya merasa keberatan ditandatanaganainya izin cerai suami saya. Saya kan menolak untuk bercerai dengan suami saya. Tetapi kok kenapa sudah ada surat izin cerai yang ditandatanagani Pj. Sekkab Touna ini, “ tutur Maryani kepada Radar Sulteng, Senin (23/8).

Selain mengirim surat keberatan terhadap Pj. Sekkab yang diduga melakukan pelanggaran administrasi atau maladministrasi, Maryani juga mengirim surat pada tanggal yang sama kepada Kapolres Touna tentang tindak lanjut penanganan laporan Polisi No.LP-B/115/V/2021/SPKT/Polres Tojo Unauna/Polda.

Surat ini ditembuskan kepada Gubernur Sulteng, Kapolda Sulteng, Bupati Touna, Kejaksaan Negeri Touna, Kepala BP4D Kabupaten Touna, Kepala BKPSDM Touna, dan Ketua Pengadilan Agama di Ampana.

Maryani mengatakan, dirinya setelah mengirimkan surat protes dan keberatan, menghadap Bupati Touna Mohammad Lahay, Senin (16/8). Mendengar informasi dari Maryani, Bupati lalu menelepon Pj. Sekkab Syarif Lasawedi, dan berbicara langsung melalui telepon, dikonfrontir dan didengar langsung oleh Maryani.

“ Saat saya mempertanyakan bahwa Sekretaris Kabupaten sudah menandatangani persetujuan surat permohonan cerai dari suami saya AB, Bupati Tojo Unauna bapak Muhamad Lahay merasa kaget, kok bisa yah sudah disetujui dan ditandatangani oleh Bapak Sekretaris Kabupaten. Bupati kemudian menelpon Pak Sekkab, “ kata Maryani, dan mengutip pula reaksi Bupati Touna saat mendapatkan infomasi langsung dari isteri AB.

Tindakan pertama yang dilakukan Maryani adalah mengirim surat keberatan atas keluarnya surat cerai yang ditandatangani Pj. Sekkab tersebut tertanggal 18 Agustus ditujukan kepada Bupati Touna, dengan tembusan Kepala BKN pusat, Kepala BKN Regional IV di Makassar, Gubernur Sulteng, Kapolda Sulteng, Ombudsman Perwakilan Sulteng, KPPA Sulteng, Kepala BKD Sulteng, Kepala BP4D Kabupaten Touna, Ketua Pengadilan Agama di Ampana, Kepala BKPSDM Touna, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Penduduk dan KB Kabupaten Touna.

Inilah isi lengkap surat keberatan Maryani, berdasarkan aturan bahwa apabila seorang ASN yang mengajukan permohonan izin cerai, permohonannya itu disampaikan kepada atasan langsung dari pejabat yang bersangkutan, kemudian atasan langsung melakukan pembinaan dan klarifikasi. Hasil pembinaan dan klarisifikasi wajib disampaikan kepada Bupati secara tertulis, yang kemudian bupati mendisposisi laporan tersebut kepada BKPSDM selaku OPD yang membidangi.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Kepala BP4D selaku atasan langsung AB sepengetahuan saya tidak pernah melakukan pembinaan dan klarifikasi kepada saya selaku isteri sah dari AB, tetapi langsung diundang oleh BKPSDM dalam hal ini Bidang Data, Formasi dan Kesejahteraan ASN BKPSDM Touna.

Dalam aturan juga setahu saya bahwa BKPSDM baru bisa melakukan klarifikasi setelah mendapat disposisi tertulis dari Bupati, tetapi hal itu tidak ada. Karena, setelah saya bertemu dengan Bupati untuk menyampaikan apa yang saya alami justeru Bupati merasa kaget ini membuktikan bahwa permasalahan kami tidak pernah dilaporkan kepada Bupati.

Selanjutnya masih dalam aturan, dikatakan bahwa BKPSDM ketika memperoleh disposisi dari Bupati wajib melakukan pembinaan dan klarifikasi dengan pihak-pihak terkait. Inipun tidak dilakukan oleh BKPSDM, karena pihak-pihak yang saya sebutkan sebagai perusak kebahagiaan rumah tangga kami sampai saat ini tidak dipanggil, padahal sudah cukup bukti. Selanjutnya, hasil klarifikasi itu harusnya wajib disampiakan secara tertulis pada Bupati sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam mengambil keputusan.

Hal ini juga tidak dilakukan oleh BKPSDM, tetapi BKPSDM langsung mengeluarkan keputusan pemberian izin melakukan perceraian yang ditandatangani oleh Pj. Sekkab, yang juga sebagai kepala BKPSDM. Pertanyaannya, ada apa dengan semua ini ?

Yang lebih anehnya lagi, sebuah keputusan Bupati tersebut ditandatangani oleh Pj Sekkab, seharusnya keputusan Bupati itu ditandatangani oleh Bupati. Jika Pj Sekkab atas nama bupati, kalau Pj Sekkab yang bertandatangan mestinya judul keputusan itu adalah keputusan Sekretaris Daerah bukan keputusan Bupati, lagi pula keputusan itu tidak diketahui oleh Bupati dalam proses tandatangannya.

Kemudian, ketika Bupati menanyakan apa dasar ditandatanganinya keputusan tersebut oleh Pj Sekkab, dan dijawab oleh Sekkab bahwa alasan yang diajukan oleh AB dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagaimana mungkin tidak bertentangan dengan aturan, sementara permohonan izin cerai itu disampaikan setelah terjadinya peristiwa penggerebekan pada 20 Mei 2021, dan permohonan izin cerai 9 Juni 2021. Atau satu bulan setelah penggerebekan. Ini terkesan bahwa AB ingin menghindar dari jeratan aturan yang berlaku bagi ASN yang melakukan perbuatan amoral yang mencoreng wibawa ASN dan sanksinya berat. Sebagaimana diatur PP 53 Tahun 2010 dan PP 45 Tahun 1990.

AB sangat tahu persis bahwa sanksi yang akan dikenakan khususnya bagi ASN perempuan yang menjadi selingkuhann sangat berat yakni pemberhentian dengan tidak hormat bukan atas permintaan sendiri. Sehingga AB melakukan upaya-upaya untuk melindungi selingkuhannya OA dari jeratan sanksi aturan peraturan perundang-undangan tersebut.

Untuk bapak ketahui, bahwa pada 20 Mei 2021, pada malam tepatnya pukul 21.30 Wita telah dilakukan penggerebekan oleh saya bersama anggota Polsek Ampana. Sepasang ASN, yaitu suami saya AB dan seorang perempuan OA disebuah rumah milik kakak AB.

Pada saat penggerebekan perempuan OA mengenakan kaos dan sarung. Dua orang dewasa berlainan jenis, bukan suami isteri sah, berada dalam satu rumah, tanpa penghuni. Apakah tidak patut diduga telah melakukan perselingkuhan ? Anak kecil saja tahu akan hal itu. Lantas bukti apa lagi yang dibutuhkan, agar keduanya bisa dikenakan sanksi sesuai aturan ASN ?

Selanjutnya pada saat di kantor Polisi suami saya menerangkan pada penyidik di Polres Touna bahwa antara keduanya AB dan OA telah melakukan nikah siri di Palu. Hati seorang isteri mana yang tidak hancur mendengar berita itu. Lantas bukti apa lagi agar bapak dan jajaran kepolisian bisa memahami kondisi yang saya alami ini.

Ada sebuah video yang mungkin telah bapak nonton sebagai bukti petunjuk bagi kepolisian dan jajarannya untuk menindaklanjuti permasalahan ini, bukan dengan mengeluarkan keputusan izin melakukan perceraian. Sekiranya hal ini dialami oleh keluarga atau adik maupun anak bapak, langkah apa yang bapak lakukan.

Maaf pak, jangan hanya melindungi suami saya dan selingkuhannya. Kemudian bapak mengeyampingkan hati seorang isteri dan ibu dari tiga orang anak yang masih kecil. Saya hanya menuntut keadilan pak. Walaupun saya tahu bahwa keadilan yang sesungguhnya hanya milik Allah SWT.

Ingat pak, kebenaran itu mau dibungkam dengan cara apapun, mau disudutkan dengan isu apapun, kebenaran tetaplah kebenaran. Kebenaran akan hadir dengan caranya sendiri.

Seperti diketahui, dalam aturan jabatan, Pj. Sekkab yang juga selaku Kepala BKPSDM hanya bertugas dan bertanggungjawab dengan pengkoordinasian urusan kepegawaian, bukan pejabat Pembina Kepegawaian. Keputusan soal kepegawaian itu adalah urusan prerogatif seorang Gubernur, Bupati dan Walikota, jika dipandang perlu didelegasikan kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov), atau Sekkab devinitif, bukan Pj. Sekkab.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.