alexametrics Bupati Poso Tandatangani Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegritas – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Bupati Poso Tandatangani Komitmen Pemberantasan Korupsi Terintegritas

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

POSO-Bupati Poso, Verna GM Inkiriwang, menandatangani pakta integritas program pemberantasan korupsi terintegrasi pada 8 area intervensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penandatanganan pakta integritas sebagai wujud upaya pencegahan korupsi jajaran Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Poso ini, disaksikan pimpinan KPK RI, Nawawi Pomolango, SH., MH, di aula kantor Bapelitbangda Poso, Jumat (21/5).

Hadir pada kegiatan penting tersebut Ketua DPRD Sesi K. Mapeda, Wakil Bupati (Wabup) Poso Yasin Mangun, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Yan Edward Guluda, serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

“Kita tentu sangat mendukung upaya optimalisasi pencegahan korupsi di Poso,” kata Verna sebelum menandatangani pakta integritas.

Untuk tidak terjadinya korupsi di pemerintahannya, Verna berharap KPK terus melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap kegiatan Pemkab Poso.

Menurut orang nomor satu di Poso itu, penandatanganan dilakukan sebagai komitmen dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di pemerintahannya. Tercata ada delapan area intervensi KPK dalam koordinasi dan upaya pencegahan korupsi. Yakni perencanaan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), optimalisasi pendapatan daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.

Pimpinan KPK, Nawawi Pomolango, mengapresiasi komitmen bupati Verna dalam upaya pencegahan korupsi di pemerintahannya. KPK, kata dia, pun siap bersinergi untuk menciptakan pemerintahan Poso yang akuntabel, transparan, dan bebas korupsi.

“Kita punya Satgas (Satuan Tugas) yang akan melakukan koordinasi dan monitoring terkait pencegahan korupsi di pemerintahan daerah,” bilang Nawawi soal upaya KPK mencegah praktik korupsi di lingkungan Pemda, termasuk di Poso.

Menurut mantan Ketua PN Poso tahun 2007 ini, intervensi KPK terhadap 8 area kegiatan pemerintahan tersebut di atas karena disana sangat rawan terjadi kasus korupsi. Bahkan tidak sedikit pejabat negara dan pemerintahan yang terjerat kasus hukum di KPK karena bermasalah dalam melaksanakan tugas pada 8 area intervensi tersebut. “Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang harus kita cegah,” jelas Nawawi.(bud)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.