Portal Berita Online koran Harian Umum Radar Sulteng. Berbasis di Palu, Sulawesi Tengah dan merupakan Jaringan Media Jawa Pos National Network (JPNN)

Bupati Parimo Disebut Pinjam Miliaran Uang Kontraktor

Tak Kunjung Dikembalikan, Berencana Bawa ke Ranah Hukum

PALU- Sejumlah kontraktor yang mengaku uangnya pernah dipinjam Bupati Parigi Moutong Samsurizal Tombolotutu, mulai angkat bicara. Mereka mengeluhkan sikap Bupati yang sampai saat ini belum melakukan pengembalian. Proses peminjaman uang dengan menggunakan tangan orang-orang dekatnya.
Tak tanggung-tanggung dari sejumlah kontraktor yang berdomisili di Kota Palu dan Donggala disebutkan telah menyerahkan uang hingga miliaran rupiah kepada bupati. Telah beberapa kali melakukan upaya penagihan, namun hasilnya nihil.
Tak digubris, para kontraktor nampaknya mulai kehilangan kesabaran dan memberi deadline penyelesaian hingga Jumat (19/7) Besok. Para kontraktor mulai menyiapkan pengacara untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Mereka berencana Senin pekan depan akan melayangkan laporan ke kepolisian. Para kontraktor memastikan memiliki bukti lengkap penyerahan, kepada siapa dan dimana.
”Kami sudah siapkan pengacara untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum. Semua bukti sudah kami siapkan,” ungkap salah seorang kontraktor yang meminta namanya tak dikorankan, kepada Radar Sulteng, Rabu (17/7).
Dijelaskan, alasan peminjaman uang kepada kontraktor untuk alasan kepentingan Pilkada dan juga alasan pengurusan proyek bencana alam di pusat. Diakui untuk pengurusan Pilkada peminjaman sejak 2017 yang disebut prosesnya melalui orang dekat bupati bernama Yanto. Sedangkan untuk alasan pengurusan pengurusan proyek bencana di Jakarta melalui Kepala BPBD Parigi Moutong (Saat itu) Arifin Ahmad.
Disampaikannya, dari beberapa kontraktor dimintai uang dengan jumlah bervariasi. Mulai dari seratusan juta, lima rausan hingga mencapai miliaran rupiah.
”Kalau yang miliaran ini sepertinya untuk Pilkada karena dipinjam pada 2017 saat mulai masuk tahapan Pilkada. Katanya untuk bayar partai dan segala kepentingan Pilkada. Untuk kami yang ratusan katanya untuk pengurusan proyek bencana di Pusat. Kami dijanji proyek bencana, serta proyek di PU. Tapi setelah bupati sudah terpilih dan dilantik, diabaikanlah kami semua,” jelasnya.
Disampaikannya, belum lama ini upaya kembali dilakukan permintaan pengembalian uang-uang tersebut. Namun para kontraktor hanya disampaikan bahwa segala urusan pengembalian telah diserahkan kepad Kadis PU (Sebelumnya Kepala BPBD), Arifin Ahmad. Namun masih tak menemui kejelasan.
Arifin Ahmad yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Parimo, membantah soal adanya dugaan pengumpulan uang dari kontraktor, dengan janji akan diberikan proyek bencana. Ia mengatakan, bahwa saat ini proyek bencana alam di Parimo sampai saat ini belum turun. Kalaupun proyeknya ada, para kontraktor dipersilakan secara rasional.
“Tidak ada pengumpulan uang. Sekarang saja KPK sudah masuk disini, kita mau kumpul-kumpul uang apa,”ujar Arifin Ahmad yang saat ini telah menjabat sebagai Kepala Dinas PUPRP Parimo.
Menurut dia saat ini, sudah melalui proses lelang, tidak bisa diatur, tidak bisa mengarahkan, bagaimana berusaha masing-masing untuk menang.
“Kalau yang merasa itu, suruh ketemu saya,” tantang Arifin.
Apalagi ketika ditanya soal informasi bahwa dana yang dikumpulkan dari tangan kontraktor tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pemilihan bupati, ia juga membantah dan mengaku tidak terlibat didalamnya.
Sementara itu, Yanto saat dikonfirmasi hingga pukul 21.52 Wita (17/7) melalui handphone tidak memberikan jawaban, baik SMS maupun telefon di dua nomor berbeda, 082393166xxx dan di nomor 081296669xxx. (awl/Iwn)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.