BPK Temukan Kejanggalan di Empat Puskesmas di Sigi

- Periklanan -

SIGI – DPRD Kabupaten Sigi membentuk Panitia kerja (Panja), Rabu (18/4), terkait hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI perwakilan Sulawesi Tengah, atas belanja modal tahun anggaran 2016-2017 pada Pemkab Sigi.

Anggota DPRD Sigi, Iklas Maulidin mengatakan, pembentukan Panja ini berdasarkan surat yang masuk ke DPRD Sigi, sesuai pasal 21 undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keungan negara, DPRD menindak lanjuti hasil pemeriksaan sesuai kewenangannya.

“Jadi pembentukan Panja ini tidak lain, untuk menindak lanjuti hasil pemeriksaan yang telah dilakukan BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah,” terangnya.

Sesuai surat yang masuk ke dewan dari hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulawesi Tengah menyimpulkan bahwa, pengelolaan belanja modal infrastruktur, pengendalian internal belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan terencana.

Pelaksanaan dan pertanggung jawaban kegiatan belanja tersebut kata Iklas belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Periklanan -

“Hasil pemeriksaan BPK RI menemukan kelemahan sistem pengendalian internal, dan ketidak patuhan terhadap peraturan perundang-undangan dari hasil kegiatan pekerjaan yang dilakukan,” kata Iklas.

Sementara anggota DPRD Sigi lainnya, Yusuf Edison menambahkan, dari hasil pemeriksaan BPK RI perwakilan Sulteng menemukan, ada beberapa kegiatan pekerjaan yang dilakukan tahun 2016 dan 2017 yang bermasalah di antaranya, kekurangan volume sementara pembayarannya telah dilakukan penuh, serta pekerjaan yang tidak sesuai.

Yusuf menekankan, hasil pemeriksaan BPK RI tersebut merupakan temuan yang nilainnya cukup besar. Sayangnya, nilai kerugian negara tersebut enggan menyebutkannya.

“Temuan BPK RI itu berada di Dinas Kesehatan berupa rehab berat gedung di empat puskesmas, dan pembangunan gedung instalasi farmasi,” jelasnya.

Selain itu pembangunan di salah satu puskesmas, serta dua pekerjaan jalan yang melekat di Dinas PUPR Sigi. Sesuai arahan BPK RI mendorong, untuk mengembalikan sisa dana kegiatan tersebut ke kas daerah,

“Semua itu nantinya akan jelas dari hasil pemeriksaan BPK RI, terlihat dalam pembahasan Panja yang dimulai besok (Kamis, red),” pungkas Yusuf. (ndr)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.