BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara di 9 Daerah di Sulteng

- Periklanan -

Sejumlah kepala daerah kabupaten/kota dan masing-masing Ketua DPRD foto bersama usai penyerahan LHP atas LKPD Tahun Anggaran 2016. (Foto: Agung Sumandjaya)

PALU – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2016, di 8 kabupaten dan 1 kota di Sulawesi Tengah, telah selesai diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 8 kabupaten dan 1 kota tersebut, dilaksanakan Rabu (31/5) di kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah.

Delapan kabupaten yang sudah menerima LHP tersebut, masing-masing, Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Touna, Kabupaten Morowali, Kabupaten Banggai dan Kota Palu. Tersisa Kabupaten Buol, Kabupaten Morut, Kabupaten Bangkep dan Kabupaten Sigi yang belum diserahkan LHP atas LKPD-nya. “Juga Provinsi yang rencananya kami serahkan Jumat. Tapi kalau provinsi harusnya LHP diserahkan hari ini (Rabu,red) namun karena seluruh anggota DPRD Provinsi sedang reses, jadi kami putuskan penyerahannya Jumat di kantor DPRD,” kata Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng, Mokhammad Bayu Sabartha usai penyerahan LHP.

Untuk empat kabupaten yang belum diserahkan LHP dari BPK, disampaikan Bayu Sabarta, dikarenakan keempat kabupaten tersebut terlambat beberapa hari dari 8 daerah yang sudah lebih dulu memasukan LKPD-nya. Adapun daerah yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), masing-masing Kabupaten Touna, Kabupaten Morowali serta Kota Palu.

Sedangkan yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yakni Kabupaten Balut, Kabupaten Poso, Kabupaten Donggala, Kabupaten Parimo serta Kabupaten Tolitoli.  Disinggung terkait dengan kasus suap yang mendera auditor BPK RI dalam hal pemberian WTP, Kepala BPK RI Perwakilan Sulteng ini, menjamin bahwa pemeriksaan yang mereka lakukan benar-benar sudah sesuai SOP yang berlaku. Prinsip BPK, yakni integritas, independen dan professional juga tetap dipegang teguh para auditor BPK RI Perwakilan Sulteng. “Apa yang terjadi di Jakarta, saya jamin tidak dilakukan teman-teman (auditor) di sini. Kami punya integritas yang tinggi,” terangnya.

- Periklanan -

Sebagai pimpinan, dirinya pun telah menekankan kepada para auditor untuk tetap menjunjung tinggi independensi. Bahkan, dirinya melarang, jika saat melakukan pemeriksaan di daerah, para auditor diajak untuk makan di luar kantor tempat mereka melakukan pemeriksaan. “Namun jika itu disuguhkan di tempat, pasti kami masih menghargai etika ketimuran, bagaimana menghargai tuan rumah. Tapi kalau diajak makan di luar itu yang tidak boleh,” jelasnya.

Selain itu, dalam proses pemberian opini WTP, BPK Perwakilan Sulteng turut diawasi oleh BPK Pusat. Bila ada daerah, yang di tahun sebelumnya meraih opini WDP dan naik ke WTP, akan terlebih dahulu direview oleh BPK Pusat, apakah memang layak atau tidak. “Selain diawasi oleh saya sendiri selaku kepala, juga ada inspektorat yang mengawasi,” tuturnya.

Pada intinya kata dia, BPK hadir tujuannya untuk mendorong Pemerintah Daerah mengelola keuangan dengan baik. Adapun temuan BPK, dari pemeriksaan LKPD 9 daerah atau entitas, yang harus dikembalikan ke kas daerah adalah sebesar Rp24,49 miliar dan di antaranya sebesar Rp18,93 miliar atau 77,27 persen dari seluruh nilai temuan, berindikasi kerugian Negara. Untuk rinciannya, masing-masing Kota Palu Rp3,60 miliar (dikembalikan Rp1 miliar), Kabupaten Donggala Rp5,56 miliar, Parimo Rp4,92 miliar, Kabupaten Poso Rp970 juta, Kabupaten Touna Rp3,6 miliar (sudah dikembalikan seluruhnya), Kabupaten Banggai Rp1,7 miliar, Banggai Laut Rp1,06 miliar, Morowali Rp1,01 miliar dan Tolitoli Rp1,6 miliar.

Hal itu ditimbulkan, mulai dari pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang diatur dalam kontrak, pemahalan harga yang mengakibatkan kelebihan pembayaran atau kekurangan volume pekerjaan. Serta kualitas pekerjaan yang tidak memenuhi standar yang terdapat dalam kontrak. Hal tersebut, menurut Kepala BPK, dikarenakan lemahnya pengendalian dari para PPK dan pengguna anggaran. “Adapun tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, sampai posisi semester II 2016, baru mencapai 54,83 persen, tingkat penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, yang menurut BPK itu masih belum memuaskan,” terangnya.

Sementara itu, salah satu daerah yang berturut-turut selama 5 tahun meraih opini WTP, yakni Kabupaten Touna. Wakil Bupati Touna, Admin AS Lasimpala, yang menerima langsung LHP dengan opini WTP ini mengungkapkan, mempertahankan opini WTP dalam hal pengelolaan keuangan daerah ini, memang cukup sulit. Terlebih kata dia, pemerintahan Bupati Mohamad Lahay dan dirinya, merupakan pemerintahan baru dan masuk masa transisi dari pemerintahan lama. “Kerja keras mendapat opini WTP ini memang bukan hanya peran Bupati dan Wakil Bupati saja, tapi semua pihak di Pemerintahan Kabupaten Touna bersinergi. Bagaimana kita mengelola keuangan yang direncanakan oleh pemerintahan lama, dengan penuh kehati-hatian dan banyak pengawalan sehingga hasilnya sesuai dengan harapan,” papar Admin. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.