BPK Sulteng Serahkan LHP Enam Kabupaten

Poso dan Buol Dinilai Kurang Efektif

- Periklanan -

PALU-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulteng, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan tujuan tertentu dan kinerja kepada enam kepala daerah se Sulteng, atau enam etintas, semester II tahun 2018, di kantor BPK Perwakilan Sulteng, Jumat (11/1). Keenam entitas itu adalah Kabupaten Buol, Poso, Tolitoli, Morowali, Morowali Utara (Morut), dan Tojo Unauna (Touna).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Arif Arkanuddin, menyerahkan dengan resmi kepada enam entitas tersebut, dan hanya dua bupati yang menghadiri penerimaan LHP, yakni Bupati Buol dr Amirudin Rauf Sp.Og MSi dan Bupati Poso Darmin Sigilipu, bersama ketua DPRDnya masing-masing. Empat kabupaten lain hanya diwakilkan oleh Wakil Bupati, dan perwakilan dari DPRD masing-masing.

Pada kesempatan itu, Plt Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Arif Arkanuddin, menjelaskan, sesuai pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggungjuawab keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). “ Maka BPK Perwakilan Sulteng pada hari ini melakukan penyerahan LHP itu kepada enam entitas se Sulawesi Tengah, “ kata Arif Arkanuddin.

Keenam entitas itu diuraikannya, pertama, kinerja atas pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP) dalam rangka mewujudkan terselanggaranya wajib belajar 12 tahun pada pemerintah Kabupaten (Pemkab) Poso. Kedua, kinerja atas pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tahun 2017 dan semester I 2018 pada Pemkab Buol dan instansi terkait di Buol.

Ketiga, kinerja atas efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan dana desa (DD) dan alokasi dana desa (ADD) pada Pemkab Morowali. Empat, kinerja atas efektifitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD pada Pemkab Morut untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun anggaran 2018. Kelima, PDTT atas belanja modal infrastruktur tahun anggaran 2017 dan 2018 (sampai dengan 31 Oktober 2018) pada Pemkab Touna. Keenam, PDTT atas belanja modal infrastruktur pada Pemkab Tolitoli.

Dijelaskan Arif, berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang dapat menghambat upaya Pemkab Poso dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun pada beberapa hal, yaitu pengelolaan dana BOS 1. Besaran dana BOS belum memperhitungkan kebutuhan biaya operasional sekolah. 2. Monitoring dan evaluasi atas pengelolaan BOS belum dilaksanakan secara memadai. Selanjutnya pengelolaan PIP 1. Alokasi dana bantuan PIP belum diterima oleh seluruh peserta didik yang membutuhkan bantuan biaya personal. 3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan belum melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi secara memadai.

Dengan mempertimbangkan beberapa upaya dan keberhasilan yang telah dicapai serta permasalahan yang ditemukan dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP. Diperoleh kesimpulan, bahwa upaya Pemkab Poso dalam pengelolaan pendanaan pendidikan bagi peserta didik melalui program BOS dan PIP dalam rangka mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 semester I kurang efektif.
Kemudian, pemeriksaan kinerja atas pengelolaan sumber daya kesehatan dalam penyelenggaraan JKN tahun 2017 dan semester I tahun 2018 pada Pemkab Buol, dan instansi terkait bertujuan utnuk menilai efektivitas pengelolaan sarana, prasarana dan alat kesehatan, serta dokter dan tenaga kesehatan pada pemerintah daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan JKN.

Menurutnya, dengan tidak mengenyampaingkan hal-hal positif/capaian keberhasilan atas upaya yang telah dilakukan Pemkab Buol, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu mendapat perhatian. Antara lain pengelolaan sarana dan prasarana, alat kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan RSUD Mokoyurli belum memadai.

Hal itu disebabkan karena, antara lain sarana dan prasarana belum dimanfaatkan, alat kesehatan belum dikalibrasi secara periodik, serta kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan belum memenuhi standar ketenagaan minimal yang disebabkan oleh 1. Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan dan kepala Puskesmas belum memonitoring kondisi dan kualitas sarana prasarana dalam mendukung pelayanan kesehatan di Puskesmas, belum menyusun perencanaan dan mengalokasikan anggaran biaya kalibrasi alat kesehatan, dan belum optimal melakukan strategi dan perencanaan dalam pelaksanaan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan (SDMK).

- Periklanan -

Kedua, Direktur Rumah Sakit Mokoyurli Kabupaten Buol belum memiliki database yang akurat mengenai kondisi sarana dan prasarana, keterbatasan anggaran pemeliharaan khususnya prioritas terkait pemenuhan tenaga kesehatan dan sumber pendanaannya. “Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menyimpulkan Pemkab Buol kurang efektif melakukan pengelolaan sumber kesehatan dalam penyelenggaraan JKN tahun 2017 dan semester I tahun 2018.

Selanjutnya, pemeriksaan kinerja atas efektivitas pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD pada Pemkab Morowali dan Pemkab Morut tahun anggaran 2015 sampai dengan semester I tahun anggaran 2018.

“ Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai efektivitas pembinaan dan pengawasan atas pengelolaan DD dan ADD yang dilakukan oleh Pemkab Morowali dan Pemkab Morut, “ terang Plt Kepala BPK Perwakilan Sulteng, Arif Arkanuddin.

Dikatakannya, sasaran pemeriksaan dirahkan pada regulasi dan kebijakan, perencanaan pembinaan, pelaksanaan pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi pembinaan, perencanaan pengawasan, pelaksanaan pengawasan dan tindaklanjut pengawasan pengelolaan DD dan ADD. BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemkab Morowali dan Morut dalam pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD.

Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan, antara lain dalam bidang pembinaan 1. Regulasi dan kebijakan yang dimiliki Pemkab Morowali dan Pemkab Morut belum secara lengkap mengatur pengelolaan DD dan ADD. 2. Peraturan Bupati yang ditetapkan di daerah belum sepenuhnya selaras dengan peraturan di atasnya. 3. Kegiatan pembinaan oleh DPMDP3A/DPMD, kecamatan maupun Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain belum memadai, dan hasil monitoring evaluasi belum dapat dimanfaatkan secara memadai/optimal.

Dalam bidang pengawasan, 1. Pemkab Morowali belum menyusun regulasi pengawasan pengelolaan DD dan ADD, sedangkan pada Pemkab Morut belum sepenuhnya didukung kebijakan petunjuk pelaksanaan kegiatan. 2. Inspektorat belum melakukan pemetaan fokus (identifikasi) permasalahan dan menetapkan prioritas rencana kerja pengawasan pengelolaan DD dan ADD. 3. Tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Morowali rendah, dan pada Kabupaten Morut, pemantauan tindaklanjut belum maksimal.

“Dengan demikian, BPK menyimpulkan baik Pemkab Morowali maupun Pemkab Morut perlu melakukan perbaikan atas permasalahan yang ada agar pembinaan dan pengawasan pengelolaan DD dan ADD dapat terlaksana lebih efektif, “ tandas Arif.

Arif terus melanjutkan untuk laporan hasil pemeriksaan dua daerah yaitu Kabupaten Tolitoli dan Touna. Pada pemeriksaan PDTT, tanpa mengurangi keberhasilan yang telah dicapai oleh Pemkab Tolitoli dan Pemkab Touna, berdasarkan hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaan belanja modal infrastruktur, pengendalian intern belum sepenuhnya dirancang dan dilaksanakan secara memadai.
Diterangkannya, hasil pemeriksaan BPK pada Kabupaten Tolitoli, ditemukan 1. Kekurangan volume pekerjaan dan kelebihan harga pekerjaan pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokopido, Dinas Perdagangan, dan Dinas Pariwisata. 2. Ketidaksesuaian volume pekerjaan pada rencana anggaran dan biaya (RAB), gambar rencana, dan hasil pelaksanaan pekerjaan atas pembangunan gedung sekretariat dan poliklinik Rumah Sakit (RS) Pratama pada Dinas Kesehatan. 3. Penggunaan dana alokasi khusus (DAK) pendidikan tahun anggaran 2017 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak dapat dipertanggungjawabkan. 4. Keterlambatan penyelesaian pengadaan system integrasi ruang operasi safety pada RSUD Mokopido belum dikenakan denda.

Sedangkan hasil pemeriksaan BPK pada Kabupaten Touna, ditemukan 1. Kekurangan volume pekerjaan terpasang, kelebihan perhitungan volume kontrak, dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan terpasang atas empat paket pekerjaan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun anggaran 2017 dan 2018. 2. Selisih volume pekerjaan konstruksi dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan dan enam paket pekerjaan belanja modal gedung dan bangunan pada empat OPD, serta keterlambatan penyelesaian pekerjaan belum dikenakan denda. 3. Selisih volume pekerjaan konstruksi dan ketidaksesuaian spesifikasi pekerjaan atas empat paket pekerjaan belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan pada tiga OPD. 4. Kekurangan pemungutan pajak penghasilan Pasal 4 ayat (2) atas tiga paket pekerjaan tahun anggaran 2017 dan 2018 pada dua OPD.

Diakhir pernyataannya di penyerahan LHP kemarin, Arif Arkanuddin menegaskan sekaligus mengingatkan kepada enam kepala daerah atau entitas yang telah menerima LHP-nya, sebagaimana yang diamanahkan Pasal 20 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi LHP, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.