alexametrics BPK Apresiasi Kunjungan Pansus DPRD Sulteng – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

BPK Apresiasi Kunjungan Pansus DPRD Sulteng

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), mengapresiasi kunjungan Pansus Tindaklanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sulteng, DPRD Sulteng.

Ketua Pansus, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., MH, mengatakan, saat bertemu dengan pejabat BPK, kunjungan Pansus sangat diapresiasi. Menurut Bunda Wiwik sapaan akrabnya, bahwa pihak BPK, mengaku kunjungan tersebut, merupakan yang pertama kalinya.

“Sangat diapresiasi, karena kunjungan kami sekaligus melakukan konsultasi. Satu hal penekanan BPK, bahwa mereka sangat mendukung upaya-upaya pencegahan ketimbang penindakan dalam hal pengelolaan anggaran, khususnya dalam kegiatan yang terkait dengan penanganan Covid-19 ini,”kata Bunda Wiwik.

Dukungan dan apresiasi dari BPK ini kata Bunda Wiwik yang juga Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, menambah semangat kerja Pansus. Apalagi semua rekomendasi Pansus, diterima secara bulat oleh seluruh anggota DPRD Sulteng dan dijadikan rekomendasi DPRD Sulteng, kemudian dikirimkan ke pemerintah daerah atau Gubernur Sulteng, untuk ditindaklanjuti.

Dalam rekomendasi Pansus yang dipimpinnya, yang saat ini telah menjadi rekomendasi DPRD Sulteng, menurut Bunda Wiwik, bahwa dalam hal pelaksanaan kepatuhan atas penanganan pandemi Covid-19, Pemerintah Daerah diminta segera melakukan beberapa hal. Diantaranya, membuat perencanaan dan strategi penanggulangan dan pencegahan Covid-19. Memedomani ketentuan peraturan dan perundangan–undangan dalam melakukan rasionalisasi dan merealisasikan belanja selama penanganan Covid–19, serta melalui Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk segera menyelesaikan evaluasi tentang kewajaran harga setelah barang diterima, dan apabila terdapat kelebihan pembayaran agar mengembalikannya ke kas daerah.

Rekomenadi lainnya, menetapkan petunjuk teknis dalam ketentuan bantuan keuangan perihal mekanisme verifikasi dan validasi data penerima pengadaan NIK dengan data penduduk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Pembangunan sistem data terpadu kesejahteraan sosial yang berbasis sistem aplikasi. Kemudian melakukan revisi Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) berkaitan dengan dana hibah provinsi kepada daerah yang tidak direalisasikan oleh Kabupaten Banggai dan Kabupaten Poso untuk belanja bantuan beras untuk masyarakat terdampak bencana Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

“Kemudian dalam rangka efektivitas penanganan pandemik Covid-19 pada tahun 2021 pemerintah segera melakukan beberapa hal. Yakni memaksimalkan kinerja Satgas Covid-19, membuat rencana operasi Satgas Covid-19, serta membuat perbaikan sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang berbasis sistem aplikasi.

“Juga optimalisasi sosialisasi protokol kesehatan sampai ke tingkat Desa dengan melibatkan tokoh publik. Lalu melakukan edukasi tentang Covid-19 secara menyeluruh dengan melibatkan peran stakeholder. Penambahan laboratorium sehingga pemeriksaan sampel tidak lebih dari tiga hari, lebih khusus di wilayah timur Sulawesi Tengah atau di Kabupaten Banggai untuk melayani Kabupaten Tojo Unauna (Touna), Banggai Kepulauan (Bangkep), dan Banggai Laut (Balut),”tambahnya.

Juga diharapkan, pemerintah memberikan pelayanan rapid test gratis kepada masyarakat, membuat pusat pengaduan Covid-19 di seluruh tingkatan, baik melalui media elektronik maupun secara langsung, serta membuat juklak dan juknis pengadaan barang dan jasa bencana non alam.

Poin berikutnya, membuat Peraturan Daerah (Perda) tentang Penanggulangan Covid–19, berdasarkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus, Disease 2019.

Optimalisasi koordinasi dan komunikasi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Penegakan disiplin protokol kesehatan. Tracking secara aktif dan pasif di tempat tertutup dan terbuka, memperbaiki manajemen perizinan dan pemeriksaan sampel dari tempat pengambilan ke tempat tujuan pemeriksa, serta menambah tempat–tempat isolasi terpusat di setiap Kabupaten adan Kota untuk mengurangi isolasi mandiri yang seringkali tidak terpantau dengan baik oleh pemerintah daerah sehingga menyebabkan cluster baru yaitu cluster keluarga.

“Lalu melakukan pencegahan, pengendalian interaksi di tempat isolasi mandiri, dan fasilitas layanan kesehatan serta adanya panduan protokol isolasi mandiri, serta kampanye penegakan disiplin masyarakat untuk membentuk kebiasaan baru dan penegakan hukum, ”demikian Bunda Wiwik.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.