BLT Dinilai Tidak Merata, Warga Pangalasiang Geruduk Kantor Desa

- Periklanan -

DONGGALA – Kericuhan nyaris terjadi di Desa Pangalasiang, ketika sejumlah warga datang mempertanyakan bantuan langsung tunai (BLT) dari sumber Dana Desa (DD) yang belum tersalurkan. Masyarakat menduga pemerintah desa setempat, sengaja mengendapkan dana untuk BLT tersebut.

Aksi warga ini berlangsung pada Sabtu (30/5), sekitar pukul 14.00 wita di kantor Pemerintah Desa Pangalasiang. Warga setempat yang enggan dikorankan namanya, mengungkapkan, bahwa warga yang datang ini, menuntut agar pemerintah desa segera membagikan BLT kepada masyarakat.

Sebab, masyarakat telah mengetahui, data penerima bantuan langsung tunai untuk Desa Pangalasiang telah ditetapkan sebanyak 240 kepala keluarga (KK). Anggarannya pun telah cair sebesar Rp432 juta,namun pada penerapannya tidak sesuai dengan pendataan. Dari data 240 KK yang semestinya menerima bantuan, hanya 145 kk yang terealisasi. Jika dirupiakan, bantuan yang tersalurkan hanya sebesar Rp261 juta selama 3 bulan. Sedangkan sisa anggaran sebesar Rp171 juta masi mengendap di Pemerintah Desa Pangalasiang.

Kedatangan warga sejak pukul 10.00 wita hingga pukul 14.00 wita itu nyaris ricuh. Warga yang meluapkan emosinya memukul meja dan meninju tembok kantor desa. Warga begitu berkeras untuk mempertanyakan kemana sisa anggaran yang belum dibagikan tersebut, kendalanya di mana. “Sementara pendataan sudah selesai dilakukan, dananya juga sudah ada sesuai pendataan awal,” terang warga.

- Periklanan -

Emosi warga mulai mereda, saat Pemerintah Desa setempat menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) serta warga di Kantor Desa. Dari hasil rapat ini, disepakati, sisa dana BLT yang belum tersalurkan segera disalurkan.

Dikonfirmai terpisah, Kepala Desa Pangalasiang, Ahmad Bahar, membenarkan aksi yang dilakukan warganya tersebut. Dia mengatakan, pihaknya sudah menjelaskan seluruhnya terkait mekanisme bantuan. Khusus Bansos dari Kementerian Sosial yang sudah mulai disalurkan, kata Kades, pihaknya juga tidak mengetahui, data mana yang dipakai karena pemerintah desa sendiri tidak mengetahui. “Tiba-tiba sudah ada nama warga kami yang dipanggil untuk terima Bansos Rp600 ribu, dan kami kawal juga dalam pencairannya. Warga sempat juga tanyakan Bansos itu kenapa tidak merata, kami jelaskan bahwa datanya dari kementerian sendiri,” sebut Ahmad Bahar.

Terkait dana desa yang akan digunakan untuk BLT, memang ada aturan bisa digunakan 35 persen dari Dana Desa untuk BLT. Namun kata dia, 35 persen adalah jumlah maksimalnya dan boleh di bawah 35 persen. Dia mengaku, pada pencairan tahap pertama DD, pihaknya memasukan nama 145 KK, namun jika masyarakat sepakat salurkan semua anggaran 35 persen dari Rp1,2 miliar maka akan dilakukan pendataan kembali dan mengubah APBDes lagi. “Akhirnya semua sepakat, dan BLT nanti disalurkan setelah DD tahap kedua dicairkan,” katanya.

Terkait adanya anggapan pengendapan dana sisa warga yang belum dapat, dia membantah hal tersebut. Sebab kata dia, dana yang diterima hanya untuk 145 KK saja. Kalau pun ada warga yang belum terdata dan mau dimasukkan harus sepersetujuan juga oleh BPD. “Tidak benar itu ada pengendapan, karena yang dicairkan hanya untuk 145 KK. Dan kemarin ada kemauan masyarakat masukan lagi 95 KK, yang penting BPD mau bertanggungjawab untuk pengusulan, kami masukan lagi di DD tahap kedua,” tandasnya. (agg)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.