Bisa Mengolah Emas Asal Bayar Rp 30 Juta

Lokasi Tambang di Moutong Dijaga Aparat, Sempat Buang Letusan

- Periklanan -

PARIMO-Pengelolaan tambang di wilayah Moutong oleh Warga Negara Asing (WNA) Korea, mendapatkan pengamanan dari oknum petugas Polda.

Berdasarkan penuturan dari sejumlah warga yang merupakan penambang lokal, mereka dilarang mengolah emas di lokasi pertambangan tersebut.

Seperti yang diungkapkan oleh warga Desa Lobu, Kecamatan Moutong, Suparlan. Ia merupakan penambang tradisional yang melakukan aktivitas penambangan sejak tahun 2004.

Beberapa waktu lalu, adiknya sedang melakukan aktivitas pertambangan tiba-tiba dilarang oleh oknum petugas. Bahkan petugas yang belakangan diketahui dari Polda tersebut membuang tembakan.

“Saya meluncur kesana dan bertemu langsung dengan yang dari Polda. Saya bilang ada apa pak, sampai buang letusan,”ujar Suparlan.

Menurut penjelasan oknum petugas tersebut, mereka (masyarakat, red) bisa mengolah di lokasi tersebut apabila membayar Rp 30 juta. “Kenapa main buang letusan, kenapa tidak disampaikan baik-baik,”kata dia.

- Periklanan -

Peristiwa tersebut juga dibenarkan oleh Kepala Desa (Kades) Lobu dan Sekcam Moutong. Menurut Sekcam Moutong, Syafi’i, WNA tersebut tidak pernah berkomunikasi dengan kecamatan.

Berbeda lagi dengan yang dialami oleh salah seorang Ibu Rumah Tangga (IRT) di Desa Moutong Timur yang mengolah emas secara tradisional. Pihak perusahaan melarang yang bersangkutan melakukan pengolahan.

Padahal lokasi tersebut adalah miliknya sendiri. “Orang Korea yang berhentikan saya bekerja. Mereka meminta uang muka Rp 30 juta dan per bulan Rp 8juta. Tapi saya tidak mampu,”ungkapnya di hadapan sejumlah anggota DPRD Parimo.

Sementara itu, ketua DPRD Parimo, Sayutin Budianto, mengatakan perusahaan tersebut adalah KNK. Pihaknya melihat berapa luasan yang menjadi hak guna olah pertambangan.

Ia mengungkapkan, kurang lebih enam orang tenaga asing yang beraktivitas di lokasi pertambangan Moutong. “Ini kita tidak tahu izinnya dari mana, kemudian siapa yang bawa,”kata Sayutin.

Langkah yang akan ia ambil adalah menemui Dinas ESDM Provinsi, legalitas prosedur tenaga asing yang ada di dalam.(iwn)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.