alexametrics Bimtek Linguistik Forensik yang Digelar Balai Bahasa Sulawesi Tengah Ditutup – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Bimtek Linguistik Forensik yang Digelar Balai Bahasa Sulawesi Tengah Ditutup

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Akhirnya Bimbingan Teknis (Bimtek) Kebahasaan Bidang Linguistik Forensik yang digelar Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) ditutup oleh salah satu pejabatnya di Balai Bahasa Sulteng St. Rahmah, S.S, M.Pd, Sabtu (10/4).

Bimtek yang dibuka Kapolda Sulteng, yang diwakili oleh Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Reskrimum) Polda Sulteng, Kombespol Novia Jaya, digelar selama dua hari, dengan menghadirkan para pembicara kunci dari Polda Sulteng, yakni Wakil Direktur (Wadir) Reserse dan Kriminal Khusus (Reskrimsus) AKBP Siradjuddin Ramly, S.H., M.H, dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu menampilkan Awaluddin Muhammad, S.H., MH, Kepala Seksi (Kasi) Tindak Pidana Umum (Pidum), dan ahli bahasa/peneliti bahasa dari Balai Bahasa Sulteng M. Asri B, S.Pd., M.Pd, yang digelar disebuah hotel di Kota Palu, Jumat (9/4) dan Sabtu (10/4).

Dikesempatan hari terakhir Bimtek, Sabtu (10/4), ke-46 peserta yang hadir mendengarkan materi yang disampaikan Kasi Pidum Kejari Palu Awaluddin Muhammad, S.H., M.H, yang menguraikan tentang bahasa hukum dalam perspektif lembaga hukum Kejaksaan. Dengan materinya berjudul Peran Lembaga Kejaksaan dalam Penanganan Kasus Bahasa Berdampak Hukum.

Dimulai dengan menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan lembaga kejaksaan. Apa saja tugas, fungsi dan wewenang kejaksaan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, ditegaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.

Kemudian, Awaluddin dengan lugas menjelaskan tentang tugas-tugas kejaksaan yang posisinya berada di antara kepolisian selaku penyidik dengan pengadilan sebagai pihak yang akan memberikan putusan hukum, menuju kepastian hukum.

“ Kalau kita ibaratkan di permainan bola, pihak kejaksaan itu berposisi gelandang. Kamilah yang berada di tengah, antara polisi dengan hakim di pengadilan, “ terang Awaluddin.

Hari itu, dalam membawakan materinya Awaluddin lebih banyak berdiskusi, apalagi dimoderatori oleh ahli bahasa/peneliti bahasa dari Balai Bahasa Sulteng Muhammad M. Asri B, S.Pd., M.Pd, yang menghidupkan suasana diskusi dalam materi ini.

Pemateri terakhir, M. Asri B, S.Pd., M.Pd, banyak membahas tentang bahasa khususnya mengulas apa yang dimaksud dengan linguistik forensik itu. Paparan materi yang dipandu oleh moderator Syafriani Tio Sari, S.S, ini berjudul Kajian Linguistik Forensik (Kasus Kebahasaan Berdampak Hukum). Dijelaskannya, yang dimaksud dengan linguistik forensik merupakan gabungan dari dua disiplin ilmu, yaitu ilmu linguistik dan ilmu forensik. Dalam perkembangan selanjutnya, ilmu forensik menjadi bidang ilmu pengetahuan yang digunakan untuk membantu menjawab secara ilmiah tentang bukti-bukti yang terkait dengan penegakan hukum.

Menurutnya, selain bukti-bukti kejahatan meninggalkan barang (barang bukti) juga meninggalkan bahasa. Disinilah peran para ahli bahasa dalam memberikan keterangannya di penyidik atau di pengadilan.

“ Hasil kajian ilmiah atas bahasa dalam kaitannya dengan penegakan hukum inilah yang disebut sebagai linguistik forensik. Karena itu, ilmu linguistik forensik ini sangat penting, karena bertujuan mencari sebab musabab atau akar penyebab terjadinya sebuah peristiwa, “ papar Asri.

Dijelaskannya lagi, ilmu linguistik forensik juga terkait dengan persoalan penegakan hukum dan keadilan. Peristiwa dan penegakan hukum yang ditangani para penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Advokasi dan beberapa lembaga terkait), salah satunya berpangkal dari penggunaan bahasa, sehingga para penegak hukum perlu memahami ilmu linguistik forensik.

Selain itu juga, ilmu linguistik forensik bertujuan meningkatkan kompetensi penegak hukum dalam melakukan tindakan wawancara investigatif yang memenuhi prasyarat hukum.

Pada kesempatan diskusi di materi ini, Asri juga menyinggung soal kata diduga, yang kerap digunakan oleh berbagai media, terutama media mainstream untuk menyebut seorang tersangka, atau terdakwa dalam sebuah perkara pidana yang belum mendapatkan putusan inkracht.

Asri menjelaskan, kata diduga sebenarnya merupakan kata-kata yang digunakan oleh media atau pers untuk menunjuk langsung seorang terdakwa.
Dikatakannya, menggunakan kata diduga ini tidak semestinya, karena ini sama halnya dengan penjahat bahasa.

Karena itu, sarannya seorang wartawan atau jurnalis yang sedang bertugas menghindari menulis berita menggunakan kata-kata diduga, atau yang semacamnya mesti menghindari rawan gugatan terhadap sebuah produk berita.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.