Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Bila Dilanjutkan, PT NAP Akan Pidanakan Proyek MAN Surumana

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Apabila proyek pembangunan Madrasyah Aliyah Negeri (MAN) 2 Surumana Kabupaten Donggala tetap akan dikerjakan oleh PT. Wahana Mitra Kontrindo, yang diduga tidak terdaftar di website LPJK/https://lpjk.pu.go.id/ serta memiliki identitas dan alamat ganda, dan jika hal ini tetap dilanjutkan dengan melakukan ikatan kontrak, maka PT. Nur Ashabul Perkasa (NAP) akan melaporkan secara pidana terhadap seluruh jajaran yang terlibat dalam tender pekerjaan pembangunan MAN Surumana.

Hal tersebut ditegaskan oleh, Direktur PT. NAP, Drs. H. Amrullah, yang mana dirinya tidak meminta untuk dimenangkan dalam proses proyek tersebut, tetapi lebih kepada dilakukannya penilaian secara professional oleh Pokja pemilihan pekerjaan pembangunan MAN Surumana dengan melakukan Pelelangan Ulang, karena perusahaan Pemenang tidak terdeteksi di website LPJK/https://lpjk.pu.go.id/ serta memiliki identitas dan alamat ganda.

“ Jika hal ini tetap dilanjutkan dengan melakukan ikatan kontrak, maka selaku penyedia yang ikut dalam kompetisi ini PT. NAP akan melaporkan secara pidana terhadap seluruh jajaran yang terlibat dalam tender pekerjaan Pembangunan MAN Surumana,”tegasnya, Senin (14/6) kemarin.

Mulai dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini, Kepala MAN Surumana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pokja Pemilihan karena telah bersama-sama melakukan permufakatan dan memaksakan untuk melakukan ikatan kontrak atau perjanjian dengan pihak PT. Wahana Mitra Kontrindo (WMK).

Dirinya menjelaskan, bahwa dalam keterangannya secara terpisah, ia tidak mempermasalahkan dokumen perusahaan pemenang PT. WMK. Tetapi yang ia persoalkan perusahaan tersebut tidak bisa dideteksi di website resmi LPJK yaitu https:// lpjk.pu.go.id/.

Menurut Amrullah, jika suatu perusahaan tidak bisa dideteksi di LPJK, maka ada beberapa kemungkinan yang terjadi pada perusahaan tersebut, yaitu SBU memiliki masa berlaku tiga tahun sejak tanggal penetapan yang tertera dalam SBU, namun tetap wajib melakukan registrasi ulang pada tahun kedua dan tahun ketiga sebagaimana tanggal yang tertera pada halaman depan SBU.

“ Jika tidak melakukan registrasi ulang SBU, badan usaha bisa dikenakan sanksi penghapusan sementara data badan usaha pada website resmi LPJK. Permohonan registrasi SBU untuk perpanjangan masa berlaku wajib memperbaharui data badan usaha dalam SIKI-LPJK Nasional sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 7 Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi (“Peraturan LPJK Nas 10/2014”) beserta dokumen pendukungnya,” ujar Amrullah.

Sementara itu, semua perusahaan yang ikut berkompetisi dalam Pekerjaan Pembangunan MAN Surumana bisa dideteksi di website tersebut. Hal itu bisa dilakukan pembuktian dengan melakukan pencarian atas dengan menginput nama perusahaan atau nomor pokok wajib pajak perusahaan pada website https:// siki. pu. go. id/ search/search_badan_usaha.

Dalam aturan SE Menteri PUPR Nomor : 02/SE/M/2021 Huruf F.3 bukan tentang perusahaan yang hilang atau tidak terdeteksi di website resmi LPJK, tetapi lebih menitikberatkan pada pemberlakuan data SBU yang telah habis masa berlakunya dan dapat digunakan hingga akhir tahun 2021.

“ Terhadap data entri dari LPJK Nasional, Rabu (9/6) PT. WMK status masih dalam proses tahap 1, yaitu baru “Tanda Terima Permohonan Pelaksana Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi” dimana Status Kemampuan Dasar (KD) masih dalam status “Proses” sehingga belum dilakukan Penilaan Assesor,” kata Amrullah.

Sehingga SBU yang awal di duga sudah tidak berlaku lagi dan saat ini masih dalam proses permohonan perpanjangan dan karena status prosesnya masih pada tahap 1, maka tidak dapat dikonfirmasi apakah proses perpanjangan tersebut sebelum atau setelah batas akhir pemasukan penawaran.

Sedangkan dalam hal alamat menurut Amrullah, terdapat identitas ganda dari perusahaan PT. WMK, Alamat yang tertera dalam beberapa dokumen perusahaan atau SBU berbeda dengan alamat yang ada dalam Sistem SIKAP LKPP.

“ Jadi dalam persyaratan kualifikasi Pekerjaan Pembangunan MAN Surumana, sangat jelas. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa. Untuk hal ini, perusahaan PT WMK, belum melakukan pembaharuan data perusahaan dan system secara menyeluruh,” terang Amrullah.

Sehingga menurut Amrullah dianggap tidak menguasai atau memiliki tempat usaha yang benar. Karena dalam pengumuman pemenang PT. WMK beralamat di Jalan DR. Sutomo Nomor 16 Palu. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh Ir. Bakri Hamrun, dalam pemberitaan Radar Sulteng (10/06/2021) bahwa keputusan dari Pokja ini kita dukung bersama, disebabkan proyek ini adalah proyek negara bukan proyek milik swasta, maka tahapan dan seleksi yang dilakukan harus berdasarkan aturan dan undang-undang yang berkaitan dengan regulasi Pemerintah.

Meski pula dalam klarifikasinya di media ini edisi Kamis 10 Juni 2021, Bakri Hamrun menyebut alamatnya perusahaannya jelas di Kota Palu, bukan alamat palsu. Terletak di Jalan Maleo No. 131 Kelurahan Tanamodindi Kecamatan Mantikulore Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Juga dengan nomor kontak atau nomor telepon kantornya yaitu 0451-452215.(who)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.