Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Berpengawet Tinggi, Ratusan Botol Kecap dan Saus Disita

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Ratusan botol kecap dan saus yang diamankan sebelum diedarkan ke masyarakat Kota Palu, Selasa (14/6). (Foto: Mugni Supardi)

PALU – Ratusan botol kecap dan saus di salah satu industri rumahan di Jalan Sungai Lariang, Kelurahan Nunu, Kota Palu, terpaksa diamankan Tim Satgas pengawasan obat dan makanan, Selasa (14/6).

Produk yang sudah siap didistribusi ke toko-toko dan pasar tradisional di Palu tersebut diduga menggunakan bahan pengawet melebihi aturan kesehatan.

Kepala Balai POM Sulteng di Palu, Safriansyah mengatakan, produk industri rumahan tersebut beberapa waktu lalu pernah diuji kadar pengawetnya oleh Balai POM. Sampelnya diambil dari pasar. Pengujian dilakukan sebanyak dua kali dengan rentang waktu cukup lama. Yakni 2016 dan Mei 2017.

Saat pengujian pertama, ditemukan kadar bahan pengawetnya tiga kali lipat dari yang disyaratkan. Lebih parah lagi pada pengujian kedua kalinya pada Mei 2017, di mana kandungan kadar pengawetnya semakin meningkat yaitu enam kali lipat. Bahan pengawetnya sendiri menggunakan natrium benzoat. Pengawet jenis ini memang dibolehkan, tapi kadarnya tak boleh melebihi ambang batas. Bila kecap dan saus berpengawet tinggi dikonsumsi manusia, maka berbahaya bagi kesehatan utamanya mengganggu fungsi hati.

“Mengacu pada Undang-Undang Pangan Nomor 18 Tahun 2012, untuk penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas dapat dikenakan sanksi administratif. Berupa penarikan produk di pasaran sampai pemusnahan. Bahkan dapat dikenakan pencabutan izin produksi,” kata Safriansyah di sela-sela sidak kemarin.

Menurut Safriansyah, ketentuan kadar pengawet maksimal 1.000 miligram per kilogram bahan. Artinya, satu kilogram adonan hanya bisa ditambahkan pengawet paling banyak 1000 miligram atau 1 gram saja. Sementara temuan Balai POM tahun 2016 terhadap produk di Kelurahan Nunu tersebut, kadar pengawetnya tiga kali lipat atau diberi 3.000 miligram bahan pengawet.

“Yang diamankan ini produksi baru. Belum tentu sama dengan yang kita temukan di pasaran pada Mei 2017. Pengujian dilakukan melalui sampel yang diambil dari ratusan botol. Apakah masih sama dengan yang di pasaran? Kalau iya, berarti produk itu akan kita musnahkan semuanya,” lanjutnya.

Apabila ada produk yang sudah terlanjur diedarkan di pasar-pasar, maka akan disampaikan untuk ditarik. Selanjutnya dinas kesehatan yang menentukan nasib industri rumahan tersebut. Jika benar melakukan pelanggaran, apakah dicabut izinnya atau diberikan kesempatan memperbaiki dengan waktu yang ditentukan. Kalau taat, baru bisa memproduksi lagi. “Itu kewenangannya ada di dinas kesehatan,” singkatnya.

Masih kata Safriansyah, industri rumahan ini telah memperoleh izin dari dinas kesehatan. Namun dalam proses pengawasan, Balai POM sendiri rutin melakukan sampling di pasaran untuk membuktikan bahwa industri ini patuh terhadap aturan atau tidak. Meskipun telah mengantongi izin, tetap diawasi.

“Biasanya, ketika baru mendapat izin bagus produknya. Tapi begitu lama kelamaan, terjadilah penyimpangan-penyimpangan. Untuk kecap dan saus yang kita sita hari ini, Insya Allah dua hari sudah selesai diuji. Kalau hasilnya tetap sama seperti Mei lalu, maka akan dimusnahkan,” sebutnya.

Untuk produk yang diamankan terdiri dari kecap raja ikan sebanyak 265 lusin, saus lombok 104 lusin, saus tomat 20 lusin, kecap cap 999 37 lusin. Tim satgas dalam sidak intensifikasi obat dan makanan kemarin, terdiri dari Direktorat Krimsus Polda Sulteng, Dinas Kesehatan Kota Palu, Balai POM Sulawesi Tengah, dan Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulawesi Tengah. “Ada sedikit kerawanan kalau hanya petugas kita yang turun. Jadi kita perlu tim seperti sekarang,” ungkapnya.

Tim satgas juga menyempatkan turun ke Pasar Lasoani, Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore. Di lokasi itu, puluhan kosmetik tanpa izin edar dan obat-obatan yang harusnya tidak diperjualbelikan di lapak kaki lima pasar, juga disita. Pedagang yang menjual dimintai keterangan, selanjutnya diberi pemahaman di Kantor Balai POM. “Pengawasan dan pembinaan Balai POM di beberapa lapak di pasar-pasar, sering dilakukan. Tapi tetap saja ada temuan,” ungkap Safriansyah.

Dia menambahkan, kosmetik tanpa izin edar bisa menyebabkan kanker kulit. Sedangkan obat-obat keras seperti anti biotik dan obat hipertensi, harusnya tidak diperjualbelikan di lapak kaki lima. “Obat-obat seperti itu harusnya berada di apotek dan berdasarkan resep dokter. Kalau masyarakat beli, pasti pemakaiannya sepengetahuan mereka saja, tanpa ada petunjuk yang aman,” tutupnya. (acm)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.