Berkas Pemekaran Sultim Disebut Sudah di Mendagri

- Periklanan -

PALU – Wacana pemekaran Provinsi Sulawesi Timur (Sultim) kembali mencuat setelah sempat meredup beberapa tahun silam.
Mencuatnya isu pemekaran Sultim bersamaan dengan beredarnya screenshot data validasi/update calon otonomi baru Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam data tersebut tercantum di nomor 1, nama daerah usulan Provinsi Sulawesi Timur dengan catatan keterangan, berkas sudah di Kemendagri.

Terkait data validasi/update calon otonomi baru Provinsi Sulawesi Tengah yang ramai beredar tersebut, Radar Sulteng mencoba mengkonfirmasi Anggota Komite II DPD RI dapil Sulawesi Tengah, Abdul Rachman Thaha (ART) membenarkan data update otonomi baru tersebut. “Benar data tersebut, kami dari DPD RI terus memperjuangkan untuk moratorium segera dicabut, maka dari itu kami setelah rapat dengar pendapat bersama Mendagri dalam hal ini mewakil pemerintahan kami segera mendesak untuk segera mencabut moratorium DOB,” tulis ART melalui WhatsAppnya.

- Periklanan -

Menurut ART, pertimbangan meminta DOB dicabut karena memang desakan dari aspirasi masyarakat bukan persoalan politik. Keluhan masyarakat ada beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan di dalam pengelolaan pelayanan masyarakat. “Misalnya di dapil saya sendiri itu untuk proses persoalan pelayanan masyarakat saja mereka harus tempuh berapa kilo meter untuk mencapai ibu kota kabupaten itu baru aspek pelayanan masyarakat,” jelasnya.

Selain itu, di aspek akselarasi pembangunan, perekonomian pasti bisa tercapai jika nanti pemerintah juga dengan sungguh-sungguh memanfaatkan dengan adanya pemekaran tersebut. “Jadi untuk khusus Sultim pemberkasannya sudah ada di Mendagri, inshaAllah begitu moratorium DOB dicabut saya akan perjuangkan. Saya meminta jangan hanya daerah lain diberikan keistimewaan untuk pemekaran, hak kita semua sama, semuanya punya keinginan mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

“Jangan hanya untuk Papua diberikan pemekaran, daerah lain juga harus mendapatkan kesempatan melakukan pemekaran,” katanya lagi.
Dihubungi terpisah anggota DPR RI dapil Sulteng Anwar Hafid juga terkait adanya update calon otonomi baru Provinsi Sulteng mengaku belum mendapatkan data resmi. “Kalau data di atas secara resmi belum ada tapi saya sempat sampaikan saat RDP dengan panitia pemekaran Provinsi Nias dan Papua di komisi II baru-baru ini, sementara yang lain masih moratorium,” katanya.

Anggota komisi II DPR RI Fraksi Partai Demokrat Dapil Sulawesi Tengah itu mengatakan, sampai hari ini moratorium pemekaran daerah masih berlaku jadi belum ada pembahasan soal Sultim dan daerah lainnya.
“Sepanjang moratorium belum dicabut proses belum bisa berjalan. Memang khusus Sultim datanya sudah ada di mendagri dan di komisi dua waktu itu, namun karena moratorium sehingga terhenti,” jelasnya. (ron)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.