Berdesakan dan Marah, Antrean LPG Abai Prokes

- Periklanan -

TOLITOLI-Di saat pemerintah terus memperketat aturan protokol kesehatan di tengah wabah pandemi Covid-19, puluhan warga yang sedang antre LPG 3 kg di Jl. Ahmad Yani, Kamis (9/9) pagi, terkesan cuek dengan aturan tersebut.

Dari pantauan Radar Sulteng, sekira pukul 08.11 Wita warga mulai mendatangi salah satu pangkalan LPG, Andalas Raya di Jl. A. Yani. Warga awalnya antre dengan tertib, menjejerkan tabung kosongnya sesuai dengan kedatangan. Tapi kemudian, setelah tabung isi sampai di pangkalan, warga mulai riuh, mencoba saling mendahului agar bisa cepat dapat.

“Woii….kami dulu bu, kami warga di sini harusnya kami diutamakan, karena itu aturannya,” teriak salah seorang ibu yang mulai kesal karena sudah lama mengantre belum juga dapat jatah LPG.

Keadaan semakin memanas, seorang bapak yang menggunakan helm nekad memukulkan tabung gasnya ke pintu toko yang terbuat dari besi, sehingga suasana semakin tegang dan ramai.

“Saya adukan kalian ke Satpol PP, saya sudah lama menunggu, saya warga di sini kok tidak dapat,” kesalnya.

Terpisah, pemilik Toko Ci Andalas saat dikonfirmasi mengatakan, jatah tabung yang diberikan agen kepada pangkalan miliknya hanya 50 tabung. Sebagian dari jumlah tersebut, telah dialokasikan untuk warga yang sudah memesan atau menitip tabungnya lebih dahulu sebelum tabung isi tiba dari agen.

Warga yang tengah antre kompak mengatakan, bahwa dalam penyaluran LPG 3 kg ini khusus hanya diberikan kepada warga kurang mampu, dan warga sekitar pangkalan diutamakan.

- Periklanan -

“Tapi faktanya, ada yang sopir dikasih juga, seharusnya diawasi pemerintah terutama mengenai nama-nama penerima LPG subsidi, jangan sampai yang bukan berhak menerima malah terus diberikan, atau bisa jadi ada kecurangan menjual dengan harga di atas harga eceran tertinggi,” ungkap As-warga di bilangan Jl. Ahmad Yani.

Ketika disinggung mengenai prokes, As katakan, bahwa mendapatkan LPG subsidi masih jauh lebih penting dari pada soal Covid-19, sebab jika tidak dapat tabung bagaimana bisa memasak, bagaimana bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sementara untuk membeli tabung di luar pangkalan harganya sudah melambung tinggi yakni Rp 35 ribu hingga Rp 40 ribu. Sementara HET yang ditentukan pemerintah Rp 28 ribu per tabungnya.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Tolitoli Agus Salim mengatakan, dalam hal pengawasan dan pengawalan proses penyaluran LPG ke masyarakat melalui pangkalan, Satpol PP Tolitoli tidak memiliki tugas khusus.

Namun, dalam tugas penegakkan perda, Satpol PP telah membagi tugas yang ada seperti Divisi Trantibum, Penegakan Perda dan divisi lainnya.

Ditambahkan, dalam hal pengawasan penyaluran LPG ke masyarakat, ini menjadi kewenangan Divisi Penegakkan Perda.

“Namun, dalam implementasi di lapangan, pengawasan penyaluran LPG dilakukan saat patroli rutin setiap hari, jika ada penyaluran LPG kita langsung bergerak mengawasi, Untuk pengawasan di Jl. A. Yani pangkalan Andalas, petugas patroli kemungkinan lewat, karena ada tugas penertiban PKL di Jalan Baru,” urainya.

Dikonfirmasi Ketua LSM Bumi Bhakti Ahmad Pombang mengatakan, saat ini upaya pemerintah tidak hanya persoalan penyaluran LPG semata, tetapi yang perlu ditekankan dan diawasi adalah protokol kesehatan. Ini yang paling urgen. Namun faktanya, pemerintah melalui OPD terkait tidak hadir untuk memastikan hal itu.

“Sehingga dikhawatirkan akan sulit untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 di Tolitoli, dulu kita pernah zero kasus sekarang malah melonjak. Saran kami, Satpol PP bersama institusi keamanan lainnya semakin sinergi untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya prokes, buktinya ini bisa lolos, antrean LPG abai prokes,” sarannya.(dni)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.