alexametrics Tim Negosiasi Tapal Batas Sulteng-Buol Tunjukkan Peta Sesungguhnya di Hadapan Mendagri – RADAR SULTENG
Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

Tim Negosiasi Tapal Batas Sulteng-Buol Tunjukkan Peta Sesungguhnya di Hadapan Mendagri

Sengketa Tapal Batas Belum Final

Anda ingin Beriklan di Situs ini? Hubungi : 08114582818

PALU-Salah satu anggota tim negosiasi masalah tapal batas Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Provinsi Gorontalo, H. Zainal Daud, secara virtual menjelaskan kepada Radar Sulteng, bahwa timnya saat ini sedang melakukan pertemuan khusus dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang saat itu didampingi beberapa orang Dirjen-Deputi dan pejabat Kemendagri lainnya.

Pertemuan yang berlangsung dikediaman Mendagri di Jln. Widya Chandra I Jakarta Selatan ini sebagai upaya menganulir persetujuan atau penandatanganan pertemuan sebelumnya yang disponsori Gubernur Gorontalo Rusli Habibie terkait pengesahan tapal batas antara dua porovinsi bersaudara ini yang sempat memanas.

” Pertemuan dengan Mendagri RI di Rujab beliau diterima langsung oleh Mendagri dan beberapa Dirjennya, serta Gubernur Sulteng H. Rusdi Mastura, Bupati Buol Amirudin Rauf, dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah H. Zainal Daud, serta Kepala Biro (Karo) Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Sulteng Drs. Moh Arfan, ” jelas Zainal Daud.

Kesimpulan dari pertemuan itu, kata Zainal, akan mempertemukan kedua belah pihak pemerintah daerah yakni Pemprov Sulteng dengan Pemprov Gorontalo untuk duduk bersama membahas tapal batas kedua provinsi. Sebelum 2 Juli 2021 harus sudah ada keputusan finalnya, dan sudah tuntas.

Seperti diketahui, pasca pertemuan Gubernur Gorontalo Rusli Habibie dengan pejabat Kemendagri, Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta pada Rabu (16/6) lalu, telah disampaikan sendiri oleh Mendagri Tito Karnavian bahwa keputusan tersebut belumlah final.

” Keputusan ini belum final. Kami kutip dari pernyataan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian belum Final, ” ungkap Bupati Buol H. Amirudin Rauf, merespon “trik” Gubernur Gorontalo tersebut, Jumat (25/6) sore.

Diceritakan Amirudin, pertemuan yang berlangsung selama satu jam itu telah menghasilkan beberapa poin. “Tadi pak Menteri mengatakan belum adanya kata final. Kami diberi kesempatan untuk melakukan mediasi antar Provinsi sampai batas waktu 2 Juli 2021, ” jelasnya.

Heroiknya orang Buol, keberangkatan dirinya ke Jakarta tidak sendirian, ada delapan orang yang menyertai. Diantaranya Gubernur Sulteng H. Rusdy Mastura, Wakil Bupati Buol H. Abdullah Batalipu, Inspektur Inspektorat Kabupaten Buol Arianto Riuh, Kepala Bagian Pemerintahan Muhammad Adsan, Rusly Tim teknis Kabupaten Buol, serta anggota Komisi II DPRD Sulteng H. Zainal Daud.

Pernyataan yang sama juga dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Buol H. Abdullah Batalipu. Sebagai ketua tim penanganan sengketa tapal batas Sulteng dengan Gorontalo, dia berkeyakinan kuat apa yang disampaikan Gubernur Gorontalo yang telah mengklaim area seluas 1.300-an hektare milik Provinsi Sulteng diakuinya menjadi milik Provinsi Gorontalo akan mendapatkan titik terang.

“Klaim yang dilontarkan Gubernur Gorontalo dengan 3 jam dapat menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah yang sudah berjalan selama 29 tahun itu hanya sebagai penggelembungan opini. Kan tadi dijelaskan pak Menteri Dalam Negeri bahwa belum adanya keputusan final yang mengikat, ” bebernya.

Rusli selaku tim teknis Pemkab Buol pun angkat bicara. Dia menyebut persoalan sengketa perbatasan wilayah dengan Gorontalo belum bersifat final dan mengikat.

“Tadi dengan tegas pak Menteri mengatakan persoalan itu belum bersifat final karena pak Menteri belum mengeluarkan keputusannya. Jadi apa yang disampaikan Gubernur Gorontalo ke beberapa media online bersifat sepihak untuk membangun opini, ” ucapnya.

Rusli juga menyebut adanya aturan yang harus dijalankan, keputusan Permendagri tahun 1981 telah mengatur itu semua soal batasan antara dua wilayah, temasuk Provinsi Sulawesi Utara dengan Sulawesi Tengah. Sejalannya waktu, putusan Permendagri tahun 1992 juga berbunyi yang mengatur dua wilayah.

“Nah dalam konteks aturan-aturan ini harusnya banyak hal yang memberikan isyarat bahwa yang disengketakan itu haknya dari Kabupaten Buol, ” tegas Rusli.

Dia menyatakan, sesungguhnya wilayah yang disengketakan oleh pihak Gorontalo secara administrasi adalah wilayah administrasi Sulawesi Tengah (Sulteng).

“Kita sudah berjuang dari awal dan bukti-bukti lengkap secara administrasi sudah kami sampaikan ke Pusat. Namun pada akhirnya, keputusan yang diambil pada tanggal 16 Juni 2021 lalu jelas sangat mengecewakan kami, karena keputusan itu diambil secara sepihak oleh Gubernur Gorontalo, ” tandasnya.

Sebagai pihak yang dirugikan, Rusli mengatakan Gubernur Sulteng bersama Bupati Buol dan jajarannya sepakat menghadap Mendagri dikediaman Mendagri Tito Karnavian. Dalam pertemuan itu didapati hasil yang cukup baik.

“Pak Menteri telah memberikan ruang solusi bagi kami, bahwa ada pertemuan antara pihak kami dengan Gorontalo sampai tanggal 2 Juli 2021 nanti, dan keputusan selanjutnya kami serahkan kepada pak Menteri Dalam Negeri, ” paparnya.

Dikabarkan sebelumnya, Gubernur Gorontalo Rusli Habibie telah mengklaim bahwa dirinya dan jajarannya telah mampu menyelesaikan sengketa tapal batas wilayah antara Provinsi Gorontalo dengan Provinsi Sulawesi Tengah dalam waktu 3 jam. Dimana penyelesaian singkat yang sudah berlangsung selama 29 tahun itu dimediasi oleh Kemendagri melalui Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan di Jakarta beberapa pekan lalu.

Tapal batas yang disengketakan kedua daerah terbagi menjadi dua segmen. Segmen satu kata Gubernur Gorontalo ialah antara Desa Tolinggula Ulu, Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara dengan Desa Umu, Kecamatan Paleleh, Kabupaten Buol.

Segmen dua lanjut dia ada di Desa Cempaka Putih dan Desa Papualangi di Kecamatan Tolinggula yang berbatasan dengan hutan di Kabupaten Buol. Dimana desa di Gorontalo Utara seperti Desa Papualangi, Desa Cempaka Putih termasuk Dusun Margasatwa itu tetap masuk Gorontalo Utara.

Bahkan dia menyatakan sengketa bermula saat terbitnya Keputusan Mendagri No. 59 Tahun 1992 saat Gorontalo masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Jika merujuk pada keputusan tersebut maka Desa Cempaka Putih dan Desa Papualangi Kecamatan Tolinggula masuk Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah.

Penarikan garis batas Segemen Desa Umu (Wumu), menyusuri Sungai Tolinggula yang melewati Desa Tolinggula Ulu, Tolinggula Tengah, Tolite Jaya, Ilomangga dan Tolinggula Pantai, Kabupaten Gorontalo Utara. Hal itu dinilai bertentangan dengan Peta Keresidenan Manado No. 700 tahun 1898 yang menyatakan tapal batas merujuk pada Bukit Wumu, Bukit Dengilo dan Pegunungan Pangga atau yang dikenal dengan Kerataan Papualangi sebagai bagian dari wilayah Kwandang (wilayah Kabupaten Gorontalo Utara, sebelum dimekarkan jadi Kecamatan Tolinggula, Kabupaten Gorontalo Utara).

Bertentangan juga dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 185.5-197 Tahun 1982 tentang Penegasan Perbatasan antara Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara dengan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah. Kepmen yang diganti dengan Kepmendagri No. 59 tahun 1992.(mch)

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.