Bawaslu Sulteng Nyatakan Siap Pilkada Serentak 2020

- Periklanan -

PALU-Tidak ada pilihan lain bagi penyelenggara pemilu di daerah khususnya Bawaslu, selain “siap” menyelenggarakan tahapan pilkada dengan berbagai catatan dan antisipasi akibat pandemi covid-19. Demi keselamatan semua pihak dan menjamin kualitas proses dan hasil pemilihan.

Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Sulteng Ruslan Husen, sesaat setelah daring Rakornas Persiapan Pilkada yang digelar Mendagri pada Jumat (5/6).

“Pernyataan kesiapan, didasarkan pada empat aspek yakni adanya keputusan politik, kebutuhan peraturan yang responsif, dukungan anggaran memadai, dan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan,” urai Ruslan.

Lebih lanjut Ruslan menguraikan, aspek pertama, keputusan politik. Keputusan politik telah diambil sesuai hasil rapat pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu, yang menjadi dasar pembentukan peraturan teknis dan dasar hukum penyelenggaraan pilkada.

Kedua, peraturan tertulis. Demi kepastian hukum tahapan penyelenggaraan harus didukung peraturan tertulis yang memberi pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan. PKPU dan Perbawaslu harus responsif terhadap perubahan tahapan dan program pencegahan wabah covid-19, demi keselamatan stakeholders yang terlibat.

Ketiga, dukungan anggaran. Kontestasi pemilihan di masa pandemi harus responsif terhadap pencegahan wabah dengan penerapan protokol kesehatan, melalui restrukturisasi postur anggaran pemilihan. Melalui penyediaan alat perlindungan diri, misalnya menyediakan handsanitizer, sarung tangan, masker, dan pelindung wajah. Atas kebutuhan ini pasti membutuhkan tambahan anggaran, namun tidak merubah postur anggaran penyediaan baiknya difasilitasi pemerintah daerah.

- Periklanan -

Terakhir aspek keempat, kedisiplinan. Kedisiplinan semua pihak menjadi pengalaman kontestasi pemilihan di berbagai negara di masa pandemi. Kedisiplinan pemilih (masyarakat), peserta pemilihan, dan penyelenggara pemilu yang tinggi mematuhi protokol kesehatan sesuai standar protokol kesehatan nasional dan WHO menjadi kunci keberhasilan.

Kebutuhan Anggaran
Soal kebutuhan anggaran pilkada di wilayah Provinsi Sulteng, Ruslan menguraikan ada kebutuhan penambahan anggaran penyelenggaraan pilkada di masa pandemi wabah covid-19.

“Penambahan jumlah Pengawas TPS, sebagai akibat pengurangan jumlah per TPS sebelumnya 800 orang menjadi 500 orang per TPS. Ini beririsan dengan penambahan jumlah sumber daya Pengawas TPS, yang akan direkrut dan dilantik, “ jelas Ruslan.
Lebih lanjut Ruslan menyebutkan, penyesuaian besaran honor pengawas pemilu adhoc sesuai keputusan Kemenkeu, serta penyesuaian lama masa kerja yang ikut bertambah.

Serta penyediaan alat perlindungan diri demi keselamatan semua pihak yang terlibat, seperti handsanitizer, sarung tangan, masker, dan pelindung wajah.

“Terakhir, sewa kantor dan peralatan kantor Panwas Kecamatan bertambah, akibat penundaan dan dilanjutkan kembali tahapan di masa pandemi,” tutup Ruslan.

Akan ada pembahasan Bawaslu dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) soal usulan perubahan anggaran penyelenggaraan pilkada dengan menguraikan kebutuhan anggaran di masa pandemi Covid-19.

Untuk diketahui anggaran Bawaslu Sulteng dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang disetujui sesuai dengan NPHD sejumlah Rp 56 miliar. Telah dilakukan realisasi anggaran tahap pertama sejumlah Rp 22 miliar.(mch)

- Periklanan -

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.